SORBANSANTRI.COM

Penulis: Sorban Santri

  • Protes Garis Merah: Ribuan Kecam Biden di Gedung Putih

    Protes Garis Merah: Ribuan Kecam Biden di Gedung Putih

    Berita Video

    wp.sorbansantri.com – Ribuan pengunjuk rasa yang menentang perang Gaza mengadakan rapat umum “garis merah” di dekat Gedung Putih pada akhir pekan ini, menyuarakan kemarahan mereka atas toleransi Presiden AS Joe Biden terhadap perang berdarah Israel di Gaza.

    Meneriakkan slogan “Dari DC ke Palestina, kami adalah garis merah,” para demonstran memegang spanduk panjang bertuliskan nama-nama warga Palestina yang tewas akibat serangan pasukan Israel. Perang yang telah memasuki bulan kesembilan ini terus menuai kontroversi dan kecaman internasional.

    Presiden Biden telah menghadapi kritik tajam karena mendukung tindakan sekutunya, Israel, dalam perang ini. Pada bulan Mei, Gedung Putih menyatakan bahwa serangan mematikan Israel terhadap Rafah tidak melewati “garis merah” yang tampaknya telah ditetapkan oleh Biden dua bulan sebelumnya ketika ia ditanya tentang potensi invasi ke kota Gaza selatan.

    Para pengunjuk rasa, hampir semuanya mengenakan pakaian merah sebagai simbol protes, membawa bendera Palestina dan tanda-tanda bertuliskan “garis merah Biden adalah kebohongan” dan “Membom anak-anak bukanlah pertahanan diri.” Mereka menuntut agar Biden dan pemerintahannya mengambil tindakan lebih tegas untuk menghentikan agresi Israel dan melindungi warga sipil Palestina.

    Dalam menghadapi demonstrasi ini, Gedung Putih meningkatkan keamanan dengan memasang pagar perimeter anti-skala tambahan. Demonstrasi ini menarik perhatian besar dengan banyaknya peserta yang datang dari berbagai negara bagian, seperti Maine dan Florida, menggunakan bus sewaan.

    Aksi protes ini menunjukkan betapa kuatnya solidaritas internasional terhadap Palestina dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri AS terkait konflik Israel-Palestina. Para pengunjuk rasa bertekad untuk terus menekan pemerintah AS agar mengambil sikap yang lebih tegas dan adil dalam upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah. (AI Sorban)

    @beritasorban Ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di dekat Gedung Putih untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap toleransi Presiden AS Joe Biden terhadap perang berdarah Israel di Gaza. Meneriakkan 'Dari DC ke Palestina, kami adalah garis merah,' mereka memegang spanduk dengan nama-nama warga Palestina yang tewas, mengutuk kebijakan Biden yang mendukung serangan Israel. Para demonstran, yang hampir semuanya mengenakan pakaian merah, membawa bendera Palestina dan tanda-tanda yang mengecam kebijakan Biden. Gedung Putih meningkatkan keamanan, sementara bus-bus sewaan membawa orang-orang dari berbagai negara bagian untuk bergabung dalam aksi ini. Protes ini menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri AS dan menunjukkan solidaritas global untuk Palestina. Mereka mendesak Biden untuk mengambil tindakan lebih tegas demi keadilan dan perdamaian di Timur Tengah. #ProtesGarisMerah #BidenToleransiPerang #SolidaritasPalestina #HentikanAgresiIsrael #KeadilanUntukPalestina #BomBukanPertahanan #fyp #fouryou ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Romo Magnis: Ormas Keagamaan Bukan untuk Kelola Tambang!

    Romo Magnis: Ormas Keagamaan Bukan untuk Kelola Tambang!

    Berita Video

    Jakarta, wp.sorbansantri.com – Tokoh agama Katolik, Franz Magnis Suseno, atau yang akrab disapa Romo Magnis, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha tambang. Penolakan ini sejalan dengan sikap Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    “Saya dukung sikap KWI bahwa mereka tidak akan melaksanakannya. Saya khawatir, orang kami tidak, kami tidak dididik untuk itu dan umat mengharapkan dari kami dalam agama bukan itu,” ujar Magnis di Wisma Sangha Theraviada, Jakarta Selatan, Sabtu (8/6/2024).

    Romo Magnis, yang juga merupakan Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, tidak banyak berkomentar tentang kebijakan tersebut. “Saya tidak tahu. Mungkin maksudnya baik ya tapi saya kira kalau katolik dan protestan sama saja, dua-duanya menolak,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan ormas keagamaan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK). Namun, kebijakan ini hanya berlaku terbatas selama 5 tahun sejak PP tersebut berlaku atau sampai 30 Mei 2029.

    Beberapa ormas keagamaan, termasuk KWI, telah menolak tegas izin tersebut. Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, menegaskan bahwa KWI tidak akan mengajukan izin usaha tambang.

    “Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya,” ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (5/6/2024).

    Suharyo menjelaskan bahwa tugas KWI adalah memberikan pelayanan agama dan mereka tidak termasuk kelompok yang dapat menjalankan usaha tambang. Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI, Marthen Jenarut.

    “KWI lebih memilih sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pewartaan dan pelayanan demi terwujudnya tata kehidupan bersama yang bermartabat,” imbuhnya.

    Kebijakan pemerintah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ormas keagamaan akan keluar dari peran utamanya dalam pelayanan agama dan masuk ke dalam dunia bisnis yang tidak sesuai dengan misi mereka. Penolakan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa langkah pemerintah ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut agar sesuai dengan harapan masyarakat dan peran ormas keagamaan di Indonesia. (AI Sorban)

    @beritasorban Tokoh agama Katolik, Romo Magnis Suseno, bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), menolak keras kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola usaha tambang. Menurut Romo Magnis, para pemuka agama tidak dididik untuk mengurus tambang dan tugas mereka adalah melayani umat dalam bidang keagamaan. #TolakIzinTambang #OrmasKeagamaan #RomoMagnis #KWI #PelayananAgama #Pertambangan #PP25Tahun2024 #foryoupage #fyp #breakingnews ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Menlu RI: Utang Kemerdekaan Palestina Harus Dilunasi

    Menlu RI: Utang Kemerdekaan Palestina Harus Dilunasi

    Berita Video

    Sorbansantri.com -Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan bahwa ada satu utang yang belum dibayar oleh Indonesia, yaitu kemerdekaan Palestina. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk ‘Road to Platinum Jubilee’ di Jakarta pada Kamis (6/6/2024). Menurut Retno, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan hanya menjadi tanggung jawab politik, tetapi juga merupakan tanggung jawab sejarah bagi Indonesia, mengingat Indonesia adalah pemrakarsa dan tuan rumah pertama Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955, di mana Palestina adalah satu-satunya peserta KAA yang belum mencapai kemerdekaan penuh.

    Retno Marsudi menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina harus dilanjutkan dengan aksi nyata. Indonesia berkomitmen untuk terus membantu rakyat Palestina melalui berbagai jalur internasional seperti Mahkamah Internasional, OKI, dan PBB, serta meningkatkan bantuan kemanusiaan melalui UNRWA. “Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan hanya menjadi tanggung jawab politik, tetapi juga merupakan tanggung jawab sejarah bagi Indonesia,” ujar Retno.

    Indonesia telah berhasil mendapatkan dukungan dari puluhan negara untuk kemerdekaan Palestina melalui upaya penggalangan dukungan di forum internasional seperti KAA. Namun, Retno menekankan bahwa perjalanan untuk melunasi utang tersebut belum selesai. Selain dukungan politik, Menlu Retno juga menyinggung pentingnya inklusivitas dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan global yang dihadapi oleh Palestina. Proses penanganan warga Palestina, termasuk cara mengeluarkan mereka dari Gaza, memerlukan waktu yang lama dan harus melalui persiapan yang matang.

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September 2020, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di KAA Bandung yang belum merdeka hingga saat ini. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk terus mengupayakan kemerdekaan Palestina. “Indonesia perlu memastikan bahwa dukungan ini diikuti dengan aksi nyata yang dapat membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina,” tegas Retno. (AI Sorban)

    @beritasorban Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan bahwa ada satu utang yang belum dibayar oleh Indonesia, yaitu kemerdekaan Palestina. Dalam diskusi 'Road to Platinum Jubilee', Retno menyatakan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah tanggung jawab sejarah dan politik Indonesia. Sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, Palestina belum mencapai kemerdekaan penuh. Indonesia telah mencicil utang ini dengan menggalang dukungan internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, Retno menekankan bahwa dukungan harus diikuti dengan aksi nyata. Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina hingga terwujud sepenuhnya. #KemerdekaanPalestina #UtangSejarah #DiplomasiIndonesia #KAA #RetnoMarsudi #PalestinaMerdeka #BantuanKemanusiaan #Internasional #IndonesiaDukungPalestina #fyp #breakup #foryoupage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Respons Berbeda NU dan Muhammadiyah: Konsesi Tambang Jokowi Picu Perdebatan

    Respons Berbeda NU dan Muhammadiyah: Konsesi Tambang Jokowi Picu Perdebatan

    Berita Video

    wp.sorbansantri.com – Keputusan Presiden Joko Widodo mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola konsesi tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 mendapat respons beragam dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

    NU Puji Jokowi dan Bentuk Perusahaan

    Pengurus Besar NU (PBNU) memuji keputusan Presiden Jokowi tersebut dan langsung bergerak cepat dengan membentuk perusahaan untuk mengelola konsesi tambang itu. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyebut kebijakan ini sebagai langkah berani yang penting untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kemaslahatan rakyat secara lebih langsung.

    “Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” ujar Gus Yahya pada Senin (3/6/2024). Yahya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas keputusan ini.

    PBNU mengeklaim memiliki kemampuan dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola konsesi tambang yang diberikan negara. “Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” kata Yahya.

    PBNU bahkan telah menunjuk bendahara umumnya, Gudfan Arif Ghofur, sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan usaha pertambangan ini. “Kami sudah bikin PT-nya, kami sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya adalah bendahara umum yang juga seorang pengusaha tambang,” jelas Yahya kepada wartawan pada Kamis (6/6/2024).

    Muhammadiyah Tak Gegabah

    Di sisi lain, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam merespons keputusan ini. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemberian izin pengelolaan tambang harus melalui persyaratan ketat dan tidak otomatis diterima oleh ormas keagamaan.

    “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” ujar Mu’ti. Hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang tersebut.

    Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah juga memberikan respons tegas. Mereka menyebut pemberian izin pengelolaan tambang tanpa melalui proses lelang melanggar hukum dan membuka potensi tindak pidana korupsi. “Pemberian WIUP mineral logam dan batubara secara langsung tanpa melalui proses lelang merupakan pelanggaran terhadap UU Minerba dan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” tegas Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo.

    Majelis Hukum dan HAM juga menekankan bahwa PP Muhammadiyah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati tawaran pengelolaan tambang ini, mengingat Perpres Nomor 70 Tahun 2023 bertentangan dengan UU Minerba dan UU Administrasi Pemerintahan. “PP Muhammadiyah wajib memiliki aturan tata kelola yang baik agar siap dan mampu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan terkait kegiatan pertambangan,” tambah Trisno. (AI Sorban)

    @beritasorban Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan menuai respons beragam dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. PBNU memuji langkah Jokowi, menyebutnya sebagai terobosan penting, dan segera membentuk perusahaan tambang. Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menyatakan kesiapan NU dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Sebaliknya, PP Muhammadiyah berhati-hati, menekankan pentingnya persyaratan ketat dan mengkritisi potensi korupsi tanpa proses lelang. Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menilai kebijakan ini melanggar UU Minerba dan UU Administrasi Pemerintahan. Respons kedua ormas besar ini menunjukkan perbedaan pendekatan terhadap kebijakan pemerintah. #KonsesiTambang #NUvsMuhammadiyah #ResponsOrmas #JokowiKebijakan #TambangIndonesia #PBNU #PPMuhammadiyah #OrmasKeagamaan #PertambanganIndonesia #HukumTambang #fypシ゚ #breakup #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Gus Yahya Tegaskan: Jangan Bawa Nama NU dalam Kampanye Pilkada 2024!

    Gus Yahya Tegaskan: Jangan Bawa Nama NU dalam Kampanye Pilkada 2024!

    Berita Video

    Sorbansantri.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah meminta seluruh anggotanya untuk tidak menggunakan identitas NU dalam setiap kegiatan politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, menegaskan bahwa PBNU tidak akan menentukan arah dukungan kepada pihak manapun pada Pilkada 2024.

    “Sikap politik soal Pilkada ini sebetulnya sama, kami ini minta tidak membawa lembaga. Warga NU itu berhak membuat pilihan politiknya masing-masing, tapi jangan membawa-bawa lembaga,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Menurutnya, setiap warga NU berhak menentukan sendiri arah dukungannya dalam setiap kontestasi politik.

    Namun, ia menekankan bahwa PBNU secara kelembagaan tidak akan menyatakan dukungan politik kepada pihak tertentu. “Jadi jangan misalkan berkampanye, atas nama pengurus NU, jangan menggunakan fasilitas milik NU. Jadi kalau mau dukung mendukung, silakan saja,” kata Yahya. Seruan serupa sebelumnya juga disampaikan PBNU pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

    Pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia, kecuali DI Yogyakarta dan enam kota/kabupaten di DKI Jakarta. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka oleh KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September hingga 23 November 2024, sebelum masa tenang pada 24-26 November 2024. (AI Sorban)

    @beritasorban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh anggotanya untuk tidak menggunakan identitas NU dalam kegiatan politik di Pilkada serentak 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa PBNU tidak akan menentukan arah dukungan kepada pihak manapun. Gus Yahya menyatakan warga NU berhak menentukan pilihan politiknya sendiri, tetapi tidak boleh membawa-bawa nama NU. Pemungutan suara Pilkada akan berlangsung pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024, dengan masa kampanye dari 25 September hingga 23 November 2024. #GusYahya #PBNU #Pilkada2024 #PolitikNU #Pemilu2024 #IdentitasNU #WargaNU #KontestasiPolitik #foryou #breakingnews #fypage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Arab Saudi Menghapus Nama Palestina dari Peta dalam Buku Teks Sekolah

    Arab Saudi Menghapus Nama Palestina dari Peta dalam Buku Teks Sekolah

    Berita Video

    Arab Saudi dilaporkan telah menghapus nama Palestina dari peta dalam buku teks sekolah, berdasarkan kurikulum pendidikan baru negara tersebut. Klaim ini dilaporkan oleh lembaga pemikir yang berbasis di Israel dan Inggris, IMPACT-se. Menurut laporan yang dilansir oleh New Arab pada Selasa (4/6/2024), kurikulum Saudi terbaru menunjukkan perubahan signifikan pada buku teks dari tahun ajaran sebelumnya, termasuk dalam terminologi yang digunakan.

    Salah satu perubahan mencolok adalah dalam buku teks Studi Sosial dan Nasional 2023-2024, yang menggambarkan peta Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. Namun, wilayah Palestina dibiarkan tanpa nama, berbeda dengan peta dalam buku teks tahun 2022. Selain itu, kata-kata yang dianggap “bermusuhan” dengan Israel telah dihapus dari beberapa teks dalam kurikulum. Istilah seperti “musuh” dan “musuh Zionis,” serta teks yang memperingatkan tentang ambisi Israel di wilayah tersebut dan upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, juga telah dihapus.

    Menurut IMPACT-se, buku teks tersebut masih merujuk Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan sebagai ibu kota Palestina, bukan seluruh Yerusalem. Zionisme juga tidak lagi disebut sebagai “gerakan Eropa rasis,” dan bahasa lain yang sangat kritis terhadap Israel telah diubah. Secara keseluruhan, 21 kasus sentimen anti-Israel dalam buku teks lama telah dihapus dalam kurikulum baru ini.

    Perubahan ini diduga terkait dengan pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) yang berupaya menormalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv. AS awal bulan ini mengatakan bahwa mereka hampir mencapai pakta pertahanan dengan Arab Saudi, yang dapat membuka jalan bagi normalisasi hubungan dengan Israel. Meskipun demikian, Riyadh telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menjadi perantara hubungan dengan Israel sebelum negara Palestina diberikan, sesuatu yang ditolak oleh pemerintah sayap kanan Israel.

    Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam pendekatan Arab Saudi terhadap isu-isu regional dan hubungannya dengan Israel, yang dapat memiliki dampak signifikan pada dinamika politik di Timur Tengah. (AI Sorban)

    @beritasorban Perubahan ini diduga terkait dengan pembicaraan yang dimediasi AS untuk menormalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv. Meskipun AS hampir mencapai pakta pertahanan dengan Arab Saudi, Riyadh menegaskan tidak akan memediasi hubungan dengan Israel sebelum negara Palestina diberikan. Perubahan ini mencerminkan langkah besar dalam kebijakan Arab Saudi terhadap isu-isu regional. #SaudiPalestina #PetaPalestina #KurikulumBaru #IMPACTse #NormalisasiIsrael #TimurTengah #ArabSaudi #Edukasi #BeritaPendidikan #fyp #breakup #fypシ゚ ♬ suara asli Sorban Santri
  • Mampukah Timnas Indonesia Tumbangkan Irak? Saksikan Duel Sengit di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Mampukah Timnas Indonesia Tumbangkan Irak? Saksikan Duel Sengit di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Berita Video

    wp.sorbansantri.com – Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024. Anda bisa cek jadwal dan link live streaming Indonesia vs Irak di sini.

    Dalam persaingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Irak telah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Sementara itu, Timnas Indonesia yang berada di posisi kedua masih memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut dengan dua pertandingan tersisa. Untuk lolos, Indonesia membutuhkan tambahan tiga poin atau satu kemenangan.

    Pertandingan antara Indonesia dan Irak diperkirakan akan berlangsung sengit. Dalam pertemuan sebelumnya di ajang yang sama, Indonesia kalah 1-5 di Irak pada 16 November 2023. Kemudian, di Piala Asia 2023 yang diadakan di Qatar pada 15 Januari 2024, Indonesia kembali kalah 1-3 dari Irak.

    Meski begitu, Indonesia lebih optimistis karena memiliki skuad yang berbeda. Untuk pertandingan kali ini, lini tengah akan diperkuat oleh Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On yang telah menunjukkan performa apik di Piala Asia U-23 2024. Di lini depan, ada Ragnar Oratmangoen dan Malik Risaldi yang berpotensi memberikan kejutan. Sementara untuk lini pertahanan, kesiapan Jay Idzes masih akan dievaluasi lebih lanjut.

    Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia vs Irak

    Laga Timnas Indonesia vs Irak akan berlangsung pada Kamis, 6 Juni 2024, mulai pukul 16.00 WIB. Pertandingan tersebut akan disiarkan langsung di RCTI. Selain itu, penonton juga bisa menyaksikan duel Indonesia vs Irak melalui link live streaming.

    Live streaming Indonesia vs Irak hari ini bisa diakses melalui Vision+. Berikut adalah link live streaming pertandingan Indonesia vs Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026:

    Link Live Streaming Indonesia vs Irak

    Dukung dan saksikan perjuangan Timnas Indonesia dalam meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026! (AI Sorban)

    @beritasorban Jangan lewatkan laga seru antara Timnas Indonesia melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 16.00 WIB. Meski pernah kalah di pertemuan sebelumnya, kali ini Timnas Indonesia optimis dengan skuad baru yang diperkuat Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On di lini tengah, serta Ragnar Oratmangoen dan Malik Risaldi di lini depan. #TimnasIndonesia #KualifikasiPialaDunia2026 #IndonesiaVsIrak #DukungGaruda #SepakbolaIndonesia #fypnow #fyp ♬ suara asli Sorban Santri
  • Tangisan di Nuseirat: Serangan Mematikan di Sekolah UNRWA Hancurkan Harapan dan Nyawa

    Tangisan di Nuseirat: Serangan Mematikan di Sekolah UNRWA Hancurkan Harapan dan Nyawa

    Berita Video

    SorbanSantri.com – Serangan udara oleh pasukan Israel di sebuah sekolah UNRWA di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza Tengah, telah menewaskan sedikitnya 32 orang. Insiden ini terjadi pada dini hari dan menyebabkan kehancuran besar serta kepanikan di kalangan penduduk setempat.

    Anas al-Dahouk, salah satu korban selamat, mengisahkan momen-momen mengerikan ketika serangan terjadi. “Kami berada di dalam sekolah dan tiba-tiba kami dibom. Orang-orang di sini hancur berkeping-keping pada malam yang keras… bangunan ini menampung keluarga dan kaum muda, dan penembakan itu terjadi tanpa peringatan,” ujar al-Dahouk kepada Al Jazeera.

    Naim al-Dadah, seorang korban lainnya, menyebut serangan itu sebagai bentuk “terorisme Negara Israel”. Dia menekankan bahwa Israel telah melanggar semua batas dan garis merah di Gaza. “Tidak ada terorisme kecuali Israel, semua institusi dan garis merah telah dilintasi oleh Israel di Gaza,” tegasnya.

    Al-Dadah juga menceritakan bagaimana dia dan keluarganya telah berpindah-pindah tempat demi mencari perlindungan, tetapi tetap menjadi target serangan. “Saya dipindahkan dari Kota Gaza, di utara Jalur Gaza, ke Khan Younis dan kemudian ke Rafah, di ujung selatan. Ke mana pun kami pergi, kami dibom, dan ketika kami datang ke kamp Nuseirat, kami dibom sekarang,” katanya dengan penuh kekecewaan.

    Menurut al-Dadah, serangan di sekolah tersebut dilakukan tanpa peringatan. “Kami dibom tanpa peringatan dan tiba-tiba, ketika pesawat Israel menargetkan sekolah dengan dua rudal,” tambahnya.

    Serangan ini menambah panjang daftar kekerasan yang terjadi di Gaza, meningkatkan ketegangan dan penderitaan di kalangan warga sipil yang sudah lama menderita akibat konflik yang berkepanjangan. (AI Sorban)

    @beritasorban Pada dini hari tadi, sebuah sekolah UNRWA di kamp pengungsi Nuseirat diserang oleh pasukan Israel, menewaskan sedikitnya 32 orang. Anas al-Dahouk, salah satu korban selamat, mengatakan bahwa serangan itu terjadi tanpa peringatan, menghancurkan bangunan yang menampung keluarga dan kaum muda. Naim al-Dadah menambahkan bahwa ini adalah bentuk terorisme Negara Israel yang telah melanggar semua batas dan garis merah di Gaza. Ke mana pun dia dan keluarganya pergi, mereka selalu dibom. #SeranganIsrael #Gaza #SekolahUNRWA #KampPengungsi #KonflikGaza #KorbanSipil #KrisisGaza #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • BJP Modi Kalah di Benteng Uttar Pradesh: Kemarahan Pemilih dan Strategi Oposisi Berhasil

    BJP Modi Kalah di Benteng Uttar Pradesh: Kemarahan Pemilih dan Strategi Oposisi Berhasil

    Berita Video

    SorbanSantri.com – Hasil pemilu terbaru di Uttar Pradesh, negara bagian terbesar di India, menunjukkan kekalahan signifikan bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Setelah memenangkan 71 kursi pada 2014 dan 62 kursi pada 2019, BJP hanya mampu meraih 33 kursi dalam pemilu 2024. Apa yang menyebabkan benteng kuat BJP ini runtuh?

    Sejak awal kampanye, tanda-tanda ketidakpuasan pemilih sudah mulai terlihat. Pemilih di Uttar Pradesh, termasuk pendukung tradisional BJP, menunjukkan kemarahan yang mendalam terhadap pengangguran dan inflasi yang tinggi. Ini menjadi bahan bakar bagi aliansi oposisi INDIA, yang dipimpin oleh Partai Kongres dan termasuk Partai Samajwadi regional, untuk meraih kemenangan.

    Hakim Sahib, seorang pengemis dan politisi paruh waktu dari Meerut, sebuah kota di bagian barat Uttar Pradesh, telah memprediksi kekalahan BJP jauh sebelum pemilu dimulai. “BJP tidak akan memenangkan lebih dari 40 kursi di UP karena ada arus bawah yang kuat terhadap partai,” katanya pada awal April.

    Ketika hasilnya diumumkan pada 4 Juni, prediksi Sahib terbukti benar. Banyak pemilih, termasuk Dalit dan komunitas Muslim, merasa terpinggirkan dan khawatir akan hak-hak konstitusional mereka. Strategi cerdas oleh aliansi INDIA yang berhasil membalikkan slogan kampanye BJP menjadi narasi perlawanan juga memainkan peran penting.

    Selain kehilangan kursi di Uttar Pradesh, BJP juga mengalami kerugian signifikan di negara bagian Maharashtra, yang mengakibatkan partai tersebut harus bergantung pada mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan di tingkat nasional.

    Modi dan BJP jelas masih merupakan kekuatan besar dalam politik India, tetapi pemilu kali ini menunjukkan bahwa arus bawah kemarahan pemilih dan strategi oposisi yang efektif dapat mengguncang fondasi yang tampaknya kokoh. (AI Sorban)

    @beritasorban Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Narendra Modi mengalami kekalahan signifikan di benteng kuat mereka, Uttar Pradesh. Setelah memenangkan 71 kursi pada 2014 dan 62 kursi pada 2019, BJP hanya mampu meraih 33 kursi kali ini. Kemarahan pemilih terhadap pengangguran dan inflasi yang tinggi, serta kekhawatiran Dalit dan Muslim akan hak-hak konstitusional mereka, berperan besar dalam kekalahan ini. Aliansi oposisi INDIA yang dipimpin oleh Partai Kongres berhasil membalikkan slogan kampanye BJP menjadi narasi perlawanan yang efektif. Kekalahan ini memaksa BJP bergantung pada mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan di tingkat nasional. Ikuti terus perkembangan terbaru di SorbanSantri.com. #PemiluIndia #BJP #NarendraModi #UttarPradesh #KekalahanBJP #PartaiKongres #AliansiINDIA #fypシ゚viral #fypage ♬ suara asli Sorban Santri
  • Amien Rais: Muhammadiyah Jangan Ikut Kelola Tambang

    Amien Rais: Muhammadiyah Jangan Ikut Kelola Tambang

    Berita Video

    SorbanSantri.com – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Amien menilai bahwa keputusan Presiden Jokowi ini terlalu ikut campur dalam urusan yang seharusnya tidak diambil di akhir masa jabatannya. “Jokowi di akhir masa jabatan tidak boleh mengambil kebijakan besar atau signifikan,” ujar Amien melalui kanal YouTube Amien Rais Official, dikutip pada Rabu (5/6).

    Dalam pernyataannya, Amien meminta Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam kebijakan tersebut. “Saya ingin menyampaikan sedikit saja jangan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan, enggak usah, Muhammadiyah lebih dari cukup,” tegasnya.

    Amien menjelaskan bahwa penghasilan Muhammadiyah sudah datang dari berbagai sumber, seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dan sektor pendidikan. “Kita punya kampus yang juga gagah-gagah, hebat-hebat yang sudah bisa self-efficiency dan segala macam usaha Muhammadiyah itu kita pelihara, enggak usah dibawa-bawa ke pertambangan dan lain-lain,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Amien menyatakan bahwa sektor pertambangan adalah wilayah yang rawan dengan praktik korupsi. “Jadi kemudian kita (kalau) kecemplung di situ nanti kita terpaksa mungkin melakukan hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan, karena di situ ada banyak bohir, ada makelar, ada segala macam sogok-menyogok dan lain-lain. Jadi jangan pernah sampai kita masuk,” ungkap Amien.

    Amien juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak pernah tunduk pada manusia. “Tidak pernah Muhammadiyah membungkuk-bungkuk, membongkok-bongkok kepada manusia, never, tidak pernah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemberian izin mengelola tambang kepada ormas keagamaan diperuntukkan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas tersebut. “Baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain. Jadi badan usahanya yang diberikan, bukan ormasnya,” tegas Jokowi di IKN, Rabu (5/6).

    Kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait dampaknya pada integritas dan misi utama ormas keagamaan seperti Muhammadiyah. Tetaplah bersama SorbanSantri.com untuk informasi terbaru dan perkembangan lebih lanjut mengenai isu ini. (AI Sorban)

    @beritasorban Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang melalui PP Nomor 25 tahun 2024. Amien menyarankan agar Muhammadiyah tidak ikut dalam kebijakan ini, mengingat sektor tambang rawan korupsi dan praktik sogok-menyogok. Menurutnya, Muhammadiyah sudah cukup mandiri dengan sumber penghasilan dari rumah sakit dan sektor pendidikan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa izin tambang diberikan kepada badan usaha milik ormas, bukan ormasnya langsung. #AmienRais #Muhammadiyah #IzinTambang #Ormas #KebijakanJokowi #foruyou #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri