Kategori: Berita

  • Pra-MLB NU Akan Dimulai 17 Desember 2024: Konsolidasi Menuju Muktamar Luar Biasa

    Pra-MLB NU Akan Dimulai 17 Desember 2024: Konsolidasi Menuju Muktamar Luar Biasa

    Sorbansantri.com – Ketua Panitia Pelaksana Pra-Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU), Mas Maftuh, mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan Pra-MLB NU akan dimulai pada 17 Desember 2024. Dalam pernyataan resmi yang diterima oleh wp.sorbansantri.com pada Rabu (11/12/2024), Mas Maftuh menyebutkan bahwa panitia telah menyelesaikan rapat koordinasi teknis di Surabaya untuk memastikan kelancaran acara tersebut.

    Forum Konsolidasi dan Kajian Terpumpun Mas Maftuh menjelaskan bahwa Pra-MLB NU merupakan langkah awal menuju Muktamar Luar Biasa yang diharapkan menjadi forum konsolidasi untuk menyelaraskan visi para pihak yang terlibat. “Pra-MLB ini dikemas sebagai forum kajian terpumpun (focus group discussion/FGD) dan konsolidasi tindak lanjut yang bersifat nonformal,” ujar Mas Maftuh.

    Kegiatan ini mengusung tema “Evaluasi Kinerja PBNU Masa Khidmat 2022-2027, Seberapa Mendesak MLB NU?” yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebutuhan akan Muktamar Luar Biasa dan menyusun rumusan teknis pelaksanaannya.

    Silaturahmi dan Persiapan AHWA Selain FGD, panitia juga merencanakan agenda silaturahmi bersama para masyayikh dan kiai sepuh pada 20-21 Desember 2024. Pada 21 Desember, forum konsolidasi akan digelar untuk menajamkan hasil FGD sekaligus mengidentifikasi nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan calon Ketua Umum PBNU yang akan diajukan dalam MLB NU. “Forum ini akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam ART NU, Pasal 74, ayat (2),” tambah Mas Maftuh.

    Kontroversi MLB NU Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, sebelumnya menanggapi isu MLB NU yang terus bergulir hingga akhir tahun. Ulil menyebut forum MLB NU sebagai “forum liar” yang tidak memiliki legitimasi. “Dalam bahasa NU, ini adalah forum yang tidak mu’tabar, tidak sah untuk dijadikan rujukan,” tegas Ulil di Jakarta pada Jumat (1/11/2024).

    Ulil juga mengkritik agenda MLB yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi. Konflik ini diduga berkaitan dengan hubungan PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saling berupaya menunjukkan pengaruhnya melalui jalur eksternal.

    Tahapan Menuju MLB NU Dengan dimulainya rangkaian kegiatan Pra-MLB pada 17 Desember 2024, agenda ini menjadi sorotan penting dalam dinamika internal NU. Apakah langkah ini akan menghasilkan rumusan konkret yang diterima secara luas, atau justru menambah polemik dalam organisasi, masih menjadi pertanyaan yang akan terjawab dalam waktu dekat.

    Saksikan perkembangan selanjutnya hanya di wp.sorbansantri.com.

    @beritasorban Assalamualaikum, Sobat Nahdliyin. Agenda Pra-Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) dipastikan akan dimulai pada 17 Desember 2024 di Surabaya. Ketua panitia, Mas Maftuh, menyebut forum ini menjadi wadah konsolidasi dan kajian fokus untuk mengevaluasi kinerja PBNU masa khidmat 2022-2027. Dengan tema 'Seberapa Mendesak MLB NU?', kegiatan ini akan diikuti oleh diskusi strategis hingga identifikasi calon Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan Ketua Umum PBNU. Namun, PBNU sendiri menolak tegas MLB NU ini, menyebutnya sebagai forum tidak legitimate. Terlepas dari kontroversi, panitia terus mempersiapkan langkah menuju MLB NU yang dirancang untuk masa depan NU. Ikuti perkembangan lengkapnya di wp.sorbansantri.com! Mari bersama kita doakan yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum. #PraMLBNU #NU2024 #MuktamarLuarBiasa #PBNU #KonsolidasiNU #fyppppppppppppppppppppppp ♬ suara asli – Sorban Santri
  • BANJIR PARAH DI MOJOKERTO: TIM BAZNAS TANGGAP BENCANA GERAK CEPAT DIRIKAN DAPUR UMUM

    BANJIR PARAH DI MOJOKERTO: TIM BAZNAS TANGGAP BENCANA GERAK CEPAT DIRIKAN DAPUR UMUM

    BERITA VIDEO

    Mojokerto, Rabu, 11 Desember 2024

    Sorbansantri.com – Banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter melanda tiga dusun di Kabupaten Mojokerto, yakni Dusun Bekucuk, Tempuran, dan satu dusun lainnya. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh total. Kondisi ini mendorong tim BAZNAS Tanggap Bencana Kabupaten Mojokerto, bersama sejumlah lembaga dan komunitas relawan, bergerak cepat mendirikan dapur umum di Desa Salen, Kecamatan Bangsal.

    Dapur Umum Bersama: Titik Harapan Warga Terdampak
    Dapur umum ini menjadi tumpuan utama bagi ratusan warga terdampak. Dengan kebutuhan mendesak berupa sayur mayur dan lauk pauk untuk pelengkap 800 nasi bungkus, para relawan terus berjuang memenuhi kebutuhan pangan.

    “Kami fokus memastikan kebutuhan makanan warga terpenuhi. Saat ini, kebutuhan sayur dan lauk pauk untuk melengkapi nasi bungkus masih sangat diperlukan,” ujar Cak Goosey, salah satu personil BAZNAS Tanggap Bencana yang memimpin aksi ini.

    Sinergi Lembaga dan Relawan
    Aksi kemanusiaan ini tidak berjalan sendiri. BAZNAS Tanggap Bencana bersinergi dengan TAGANA, Welirang Community, LPBI NU Mojokerto, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan potensi relawan lainnya. Dengan armada yang terbatas, mereka bahu-membahu memastikan dapur umum berjalan optimal.

    Selain itu, cuaca cerah memberikan sedikit kemudahan bagi relawan dalam proses distribusi bantuan.

    Ajakan Peduli
    Cak Goosey juga mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi. “Bantuan sekecil apa pun sangat berarti. Warga di sini benar-benar butuh dukungan kita semua,” tambahnya.

    Bagi yang ingin membantu, dapat langsung menghubungi kontak BAZNAS Tanggap Bencana atau memantau pembaruan informasi melalui akun media sosial Sorban Santri di Instagram, Facebook, dan TikTok.

    Peran Media Sosial dalam Aksi Cepat Tanggap
    Media sosial menjadi jembatan utama untuk menyebarkan informasi dan menggalang bantuan. Akun Sorban Santri terus memberikan pembaruan terkini mengenai situasi lapangan dan kebutuhan mendesak.

    Mari bersama kita ulurkan tangan untuk meringankan beban warga terdampak banjir di Mojokerto. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apa pun, akan menjadi harapan besar bagi mereka.

    @beritasorban Assalamualaikum, Sahabat Kemanusiaan. Mojokerto sedang dilanda banjir besar yang merendam tiga dusun, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Aktivitas warga lumpuh total. Saat ini, tim Baznas Tanggap Bencana bersama relawan lainnya telah mendirikan dapur umum di Desa Salen, Kecamatan Bangsal. Kami sangat membutuhkan dukungan Anda berupa sayur mayur dan lauk pauk untuk melengkapi 800 nasi bungkus setiap harinya. Cuaca cerah hari ini memberi semangat, tetapi kebutuhan mendesak harus segera dipenuhi. Mari bergandeng tangan membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Salurkan bantuan atau ikuti informasi lebih lanjut melalui akun media sosial Sorban Santri. Karena bersama, kita bisa meringankan beban mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum. #BanjirMojokerto #BaznasTanggapBencana #RelawanBersatu #DapurUmumBersama #PeduliSesama #nature #fyppppppppppppppppppppppp ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Apakah Bayi yang Meninggal dalam Kandungan Perlu Diberi Nama? Ini Penjelasannya

    Apakah Bayi yang Meninggal dalam Kandungan Perlu Diberi Nama? Ini Penjelasannya

    BERITA VIDEO

    Sorbansantri.com – Dalam Islam, pemberian nama bagi bayi yang meninggal dalam kandungan sebelum usia 4 bulan tidak diwajibkan. Hal ini karena ruh baru ditiupkan pada janin setelah memasuki usia 4 bulan kehamilan.

    Namun, jika seorang ibu ingin memberikan nama untuk bayi yang meninggal sebelum usia tersebut, hal itu tidak dilarang. Pemberian nama dapat menjadi cara untuk mengenang kehadiran bayi meskipun hanya sekejap. Nama tersebut juga dapat disebutkan dalam doa-doa yang dipanjatkan untuk sang buah hati.

    Doa untuk Bayi yang Telah Pergi
    Mendoakan bayi yang meninggal dalam kandungan menjadi bentuk kasih sayang dari orang tua. Doa tidak hanya dipanjatkan saat pertama kali mendengar kabar duka, tetapi juga setiap hari. Surah Al-Fatihah dan Yasin dapat dibacakan untuk mendoakan agar si Kecil mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

    Jika nama sudah disiapkan, menyebut namanya dalam doa dapat memperkuat ikatan batin antara orang tua dan sang bayi.

    Mendoakan Bersama untuk Menguatkan Hati
    Selain Mama, Papa juga disarankan untuk turut mendoakan. Janin yang meninggal tetap memiliki ikatan batin dengan orang tuanya. Melalui doa bersama, orang tua dapat merasakan ketenangan dan saling menguatkan dalam menghadapi kehilangan.

    Meskipun kehilangan bayi adalah pengalaman yang sangat menyedihkan, penting untuk merelakan dan mengikhlaskannya. Jangan biarkan kesedihan berlarut-larut. Dengan doa, Mama dan Papa dapat merasakan keikhlasan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup.

    Kesimpulan
    Memberi nama pada bayi yang meninggal dalam kandungan adalah pilihan. Mendoakan si Kecil dan mengenangnya dengan kasih sayang adalah cara terbaik untuk menghormati kehadirannya, meskipun hanya sebentar.

    Berikut adalah doa-doa untuk bayi yang meninggal dalam kandungan, disertai dengan terjemahannya:

    1. Doa Memohon Ampunan dan Rahmat untuk Bayi:
      Arab:
      اللَّهُمَّ أَجِرْهُ وَأَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِأَبَوَيْهِ وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ فَعَظِّمْ بِهِ أُجُورَنَا، وَأَطِلْ بِهِ أَعْمَالَنَا، وَاجْعَلْهُ فِي عِلْمِكَ سَابِقًا وَفِي كِتَابِكَ سَعِيدًا.Terjemahan:
      “Ya Allah, lindungilah dia (bayi) dan lindungilah kami dari fitnah dunia dan akhirat. Jadikanlah dia simpanan pahala dan tabungan bagi kedua orang tuanya, serta pemberi syafaat yang diterima. Ya Allah, besarkanlah pahala kami karenanya, panjangkanlah amal kami, dan jadikanlah dia dalam ilmu-Mu sebagai pendahulu kami dan dalam catatan-Mu sebagai anak yang bahagia.”
    2. Doa Memohon Keikhlasan dan Kekuatan:
      Arab:
      إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.Terjemahan:
      “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik darinya.”
    3. Doa untuk Kebaikan Bayi di Akhirat:
      Arab:
      اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ.Terjemahan:
      “Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, jangan pula Engkau timpakan fitnah setelahnya, dan ampunilah kami serta dia.”

    Semoga doa-doa ini menjadi sarana ketenangan bagi keluarga yang berduka dan membawa keberkahan bagi bayi yang telah meninggal dunia.(AI Sorban)

    @beritasorban Bayi yang meninggal dalam kandungan tetap memiliki ikatan batin dengan orang tuanya. Dalam Islam, memberi nama untuk bayi yang meninggal sebelum usia 4 bulan tidak diwajibkan. Namun, pemberian nama dapat menjadi cara untuk mengenang dan menyebutnya dalam doa. Mama dan Papa bisa memanjatkan doa, seperti membaca Surah Al-Fatihah dan Surah Yasin untuk mendoakan si Kecil yang telah pergi. Jangan lupa untuk mendoakan bersama agar saling menguatkan hati. Doa ini tidak hanya menjadi wujud kasih sayang, tetapi juga bentuk keikhlasan dalam menerima takdir Allah SWT. Meski belum sempat bertemu, si Kecil akan merasa tenang dengan doa orang tua yang terus menyertainya. Tetap kuat dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik. #DoaUntukBayi #BayiDalamKandungan #IslamicGuidance #Keikhlasan #KasihSayangOrangTua #fypシ゚ ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Viral! Siswa SMA Cibitung Adukan Pungli, Nomor Lapor Mas Wapres Diklaim Tak Aktif

    Viral! Siswa SMA Cibitung Adukan Pungli, Nomor Lapor Mas Wapres Diklaim Tak Aktif

    BERITA VIDEO

    CIBITUNG, wp.sorbansantri.com – Seorang siswa sekolah menengah atas (SMA) di Cibitung membuat pengakuan mengejutkan terkait dugaan pungutan liar (pungli) di sekolahnya yang viral di media sosial. Siswa tersebut curhat kepada salah satu pengguna Instagram, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron, setelah merasa kecewa karena nomor WhatsApp “Lapor Mas Wapres” yang ia gunakan untuk melaporkan masalah itu tidak aktif.

    Mengutip laporan Tribunjatim.com, Bro Ron membagikan isi percakapan dengan siswa tersebut di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Bro Ron mengungkapkan kronologi dugaan pungli yang dialami siswa dan orang tua murid di SMAN 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi.

    Curhatan Viral

    Melalui tangkapan layar yang diunggah Bro Ron, siswa tersebut mengaku pihak sekolah meminta setiap siswa membayar pungutan sebesar Rp1 juta hingga Rp2,5 juta. Ia mengklaim bahwa setidaknya 600 orang tua siswa turut dirugikan.

    “Assalamualaikum Mas Gibran. Saya izin mengadu tentang adanya dugaan pungli di SMAN 2 Cibitung Bekasi, Jawa Barat. Saya dan 600 orang tua pelajar menjadi korban. Uang sebesar Rp1 juta hingga Rp2,5 juta wajib dibayarkan. Padahal sekolah kami adalah sekolah negeri,” tulis siswa itu.

    Ia juga menjelaskan modus pungli yang dilakukan, yakni melalui undangan kepada orang tua murid untuk menghadiri pertemuan yang disebut “sosialisasi”. Namun, saat di lokasi, mereka justru diminta menandatangani formulir dan menyepakati nominal uang yang harus dibayar.

    “Saya heran, kenapa sekolah negeri meminta uang? Uang tanah, pagar, serta bangunan lainnya seharusnya ditanggung pemerintah. Saya mohon kasus ini ditindaklanjuti,” tambahnya.

    Keluhan Nomor Tidak Aktif

    Siswa tersebut juga menyampaikan kekecewaannya karena nomor WhatsApp “Lapor Mas Wapres” yang seharusnya menjadi sarana pengaduan, ternyata tidak aktif.

    “Sudah lapor ke Mas Gibran, tapi nomor Lapor Mas Wapres ternyata off,” ujarnya.

    Namun, pihak Istana Kepresidenan melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, membantah klaim tersebut.

    “Nomor WhatsApp ini masih aktif,” ujar Prita saat dikonfirmasi. Ia juga memberikan nomor WhatsApp resmi untuk menerima aduan masyarakat, yakni 081117042204, yang tercantum di bio Instagram Gibran Rakabuming Raka.

    Prita mengimbau masyarakat untuk lebih teliti memeriksa keaslian nomor sebelum mengirim laporan.

    Dorongan Publik untuk Investigasi

    Unggahan Bro Ron yang memuat curhatan siswa ini langsung menjadi perhatian warganet. Banyak yang mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengusut dugaan pungli di sekolah tersebut.

    Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap institusi pendidikan, terutama sekolah negeri, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan siswa dan orang tua.

    SorbanSantri.com akan terus mengikuti perkembangan kasus ini.

    @beritasorban Seorang siswa SMAN 2 Cibitung, Bekasi, mengadukan dugaan pungutan liar di sekolahnya yang kini viral di media sosial. Siswa tersebut melaporkan adanya pungli sebesar Rp1 hingga Rp2,5 juta per siswa, dengan total 600 orang tua yang dirugikan. Ia mengaku kecewa setelah mencoba melapor melalui nomor WhatsApp “Lapor Mas Wapres” milik Gibran Rakabuming, yang diklaimnya tidak aktif. Curhatan ini diungkap kepada Ronald A. Sinaga alias Bro Ron, yang memviralkan kasus tersebut melalui Instagram. Pihak Istana membantah klaim nomor tidak aktif dan meminta masyarakat memastikan nomor yang digunakan benar. Sementara itu, publik mendesak pemerintah segera mengusut dugaan pungli di sekolah negeri ini. Ikuti terus berita lengkapnya di BIO. #PungliSekolah #ViralCibitung #LaporMasWapres #SekolahNegeriBersih #BroRonViral #fypp ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Dana Desa dan Harapan Baru: Transparansi atau Transaksi?

    Dana Desa dan Harapan Baru: Transparansi atau Transaksi?

    BERITA VIDEO

    Sorbansantri.com – Pengelolaan dana desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. Kewenangan utama dalam pengelolaan dana desa berada di tangan pemerintah desa. Berikut adalah pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan dana desa:

    1. Pemerintah Desa

    • Kepala Desa:
      Sebagai penanggung jawab utama dalam penggunaan dana desa, kepala desa berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana desa.
    • Sekretaris Desa:
      Bertugas membantu kepala desa dalam administrasi, termasuk menyusun laporan keuangan.
    • Kaur Keuangan Desa:
      Bertugas mengelola pembukuan dana desa dan memastikan penggunaannya sesuai dengan aturan.

    2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

    BPD berperan sebagai lembaga pengawas dan pemberi masukan. Mereka memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan peraturan yang berlaku.

    3. Masyarakat Desa

    Masyarakat desa memiliki hak untuk dilibatkan dalam:

    • Musyawarah Desa: Membahas rencana penggunaan dana desa (APBDes).
    • Pengawasan: Melaporkan jika terjadi dugaan penyalahgunaan dana desa.

    4. Pemerintah Supradesa

    • Kecamatan: Membantu pengawasan dan pembinaan teknis.
    • Pemerintah Kabupaten/Kota: Memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana desa serta memberikan bimbingan teknis.

    Proses Pengelolaan Dana Desa

    1. Perencanaan: Melalui musyawarah desa (Musdes) untuk menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes.
    2. Pelaksanaan: Dikelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat.
    3. Pengawasan: Dilakukan oleh BPD, masyarakat, dan pemerintah supradesa.
    4. Pelaporan: Pemerintah desa wajib membuat laporan penggunaan dana desa untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

    Prinsip Pengelolaan

    Dana desa harus digunakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

    Jika terjadi penyalahgunaan, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak berwenang, seperti inspektorat daerah atau aparat penegak hukum.

    @beritasorban Dana desa adalah peluang emas bagi pembangunan di tingkat lokal, tapi juga menjadi tantangan besar jika dikelola tanpa transparansi. Faktanya, masih ada kasus penyimpangan dan proyek fiktif di beberapa desa yang merugikan masyarakat. Namun, kita juga melihat harapan. Banyak desa telah berhasil menggunakan dana ini untuk membangun infrastruktur, memberdayakan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Rahasianya? Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Ingat, dana desa adalah hak kita bersama! Mari awasi pengelolaannya dan pastikan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan biarkan segelintir pihak menyalahgunakan kesempatan ini. Desa yang kuat adalah fondasi masa depan Indonesia! #DANADESA #alokasidanadesa #f ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Praktik Amoral Demokrasi di Indonesia: Merenung untuk Masa Depan

    Praktik Amoral Demokrasi di Indonesia: Merenung untuk Masa Depan

    BERITA VIDEO

    Oleh: Redaksi Sorban Santri

    Demokrasi di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam pasca pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 kemarin. Fenomena ini menunjukkan wajah demokrasi yang tidak lagi berorientasi pada etika dan intelektualitas, tetapi semakin terjebak dalam pragmatisme dan transaksi kepentingan.

    Pilkada yang sejatinya menjadi ajang untuk melahirkan pemimpin berkualitas, justru sering kali menjadi panggung politik transaksional. Calon pemimpin yang ideal dengan visi dan misi mulia untuk kemajuan bangsa, ibarat “Patih Gajah Mada” yang berkomitmen pada Sumpah Palapa, terasa mustahil untuk menang dalam sistem demokrasi seperti ini.

    Mengapa demikian? Karena demokrasi kita tidak lagi mengedepankan moralitas sebagai landasan utamanya. Negara, melalui regulasi dan mekanismenya, seolah memberikan ruang yang sah bagi praktik-praktik amoral yang merusak. Ketika politik uang, janji-janji palsu, dan penggiringan opini yang menyesatkan menjadi hal yang lumrah, sulit untuk membayangkan terciptanya kepemimpinan yang sejati.

    Demokrasi Tanpa Moralitas: Sebuah Refleksi

    Masalah utama yang dihadapi adalah orientasi demokrasi kita yang lebih condong pada hasil daripada proses. Calon pemimpin dinilai bukan dari kompetensi, rekam jejak, atau visi yang mereka tawarkan, melainkan dari kemampuan mereka untuk memenuhi kepentingan pragmatis kelompok tertentu.

    Dalam kondisi seperti ini, etika politik dan intelektualitas tenggelam di bawah dominasi politik uang. Demokrasi transaksional ini bahkan tampak dilegitimasi oleh sistem negara itu sendiri, yang seolah-olah menutup mata terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan.

    Memperbaiki Demokrasi, Dimulai dari Mana?

    Pertanyaan besar yang harus dijawab bersama adalah: dari mana kita harus memulai untuk memperbaiki demokrasi ini? Berikut beberapa langkah yang bisa menjadi pijakan awal:

    1. Pendidikan Politik Sejak Dini
      Generasi muda harus diajarkan pentingnya etika dan moralitas dalam politik. Pendidikan politik tidak hanya berbicara soal prosedur, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari demokrasi itu sendiri.
    2. Reformasi Sistem Pemilu
      Sistem pemilu yang ada perlu diperbaiki untuk meminimalkan ruang bagi politik uang dan transaksi kepentingan. Pengawasan ketat dan sanksi tegas harus diterapkan untuk setiap pelanggaran.
    3. Peningkatan Literasi Politik Masyarakat
      Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan sekadar janji manis atau uang.
    4. Pemimpin Sebagai Teladan Moral
      Pemimpin yang ada saat ini harus menjadi contoh nyata dalam menjalankan politik yang berlandaskan etika dan moralitas. Tanpa teladan yang baik, perubahan hanya akan menjadi wacana kosong.

    Mari Berpikir Jernih untuk Masa Depan

    Praktik amoral dalam demokrasi bukan hanya merusak tatanan politik, tetapi juga merampas masa depan generasi mendatang. Sudah saatnya kita berpikir jernih dan bijak untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari jurang kehancuran moral.

    Perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi langkah kecil yang konsisten dan didukung oleh semua elemen masyarakat akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi demokrasi yang cacat.

    Demokrasi harus menjadi jalan menuju kebaikan bersama, bukan sekadar alat bagi segelintir orang untuk mengejar kepentingan pribadi. Mari kita renungkan, perbaiki, dan bangun kembali demokrasi yang bermoral dan beretika untuk Indonesia yang lebih baik.

    @beritasorban "Demokrasi di Indonesia kian memprihatinkan. Pilkada serentak 2024 kemarin menjadi bukti nyata bagaimana politik transaksional dan pragmatis menguasai panggung. Moralitas dan intelektualitas tak lagi menjadi ukuran. Bahkan, jika sosok sekelas Patih Gajah Mada ikut bertarung, ia akan sulit menang karena sistemnya rusak. Negara, yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi, justru seakan melegitimasi praktik-praktik amoral ini. Tapi, masih ada harapan! Kita bisa mulai memperbaikinya dengan pendidikan politik, reformasi sistem pemilu, dan peningkatan literasi politik masyarakat. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi demokrasi yang cacat. Mari bersama bangun demokrasi yang bermoral, beretika, dan berintegritas. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik!". #DemokrasiBermoral #StopPolitikUang #EtikaDalamPolitik #GenerasiBersih #ReformasiDemokrasi #Pilkada2024 #fyppppppppppppppppppppppp ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Hujan Deras Picu Longsor 40 Meter di Trawas: BTB dan DPUPR Berjibaku Hingga Malam

    Hujan Deras Picu Longsor 40 Meter di Trawas: BTB dan DPUPR Berjibaku Hingga Malam

    Mojokerto, 7 Desember 2024 – Hujan deras yang mengguyur wilayah Trawas, Mojokerto, pada Jumat (6/12) menyebabkan tanah longsor di jalur penghubung Kedungudi-Seloliman. Material longsor menutupi jalan hingga sepanjang 40 meter, membuat akses utama terganggu dan memerlukan penanganan cepat.

    Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Mojokerto bergerak cepat ke lokasi kejadian pada pukul 17.00 WIB. Hingga pukul 22.30 WIB, upaya evakuasi berlangsung dengan intensitas tinggi untuk memastikan jalur kembali aman dilewati.

    Langkah Tanggap Darurat
    Cak Gusi dan Kang Baim dari BTB bersama tim DPUPR melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap saluran air dan sungai di sekitar lokasi longsor. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan susulan yang bisa memperburuk situasi. Peralatan berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor, sementara para relawan bekerja bahu-membahu di bawah guyuran hujan.

    “Kami terus siaga mengingat cuaca yang tidak menentu. Pemeriksaan saluran air menjadi prioritas agar aliran air tidak terhambat, sehingga dapat mencegah longsor lanjutan,” ujar salah satu personel BTB.

    Warga Diminta Tetap Waspada
    BTB mengimbau masyarakat di kawasan rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras datang secara tiba-tiba. Jalur Kedungudi-Seloliman sementara ini telah dibuka kembali secara terbatas setelah material longsor berhasil dibersihkan sebagian.

    Dukungan dari masyarakat dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat ini. DPUPR Mojokerto memastikan akan terus memantau kondisi jalur tersebut hingga benar-benar aman.

    Tetap siaga dan waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem. Pastikan saluran air di sekitar tempat tinggal bersih dari sumbatan sebagai langkah pencegahan dini. (AI Sorban)

  • Hujan Deras di Pacet, Pohon Tumbang dan Longsor Ancam Wilayah Gondang

    Hujan Deras di Pacet, Pohon Tumbang dan Longsor Ancam Wilayah Gondang

    BERITA VIDEO

    Pacet, Mojokerto – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Pacet sejak pukul 12.00 WIB, Jumat (6/12/2024), mengakibatkan sejumlah insiden di Desa Sajen, tepatnya di Dusun Podorejo. Tingginya curah hujan memicu tumbangnya pohon dan longsor di beberapa titik, sehingga memerlukan tindakan cepat untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.

    Cak Gusi dan Kang Baim, personel Baznas Tanggap Bencana (BTB), bergerak cepat menangani situasi ini. Keduanya memeriksa kondisi saluran air serta memantau debit Sungai Kromong yang terus meningkat akibat curah hujan tinggi. “Kami fokus memastikan saluran air tetap lancar dan memantau risiko banjir, khususnya di wilayah bawah seperti Gondang,” ujar Cak Gusi.

    Di lokasi, tim BTB bersama warga dan aparat desa berhasil membersihkan pohon tumbang yang menghalangi akses jalan. Langkah antisipasi juga dilakukan dengan membersihkan aliran air dan memberikan tanda peringatan di area rawan longsor.

    Hingga berita ini diturunkan, hujan deras masih mengguyur Kecamatan Pacet dan sekitarnya. Warga diminta tetap waspada, terutama yang berada di daerah rawan banjir dan longsor. Cak Gusi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi situasi darurat agar bantuan cepat dapat diberikan.

    Sorban Santri terus memantau perkembangan situasi di Kecamatan Pacet dan sekitarnya. Mari tetap waspada dan utamakan keselamatan bersama. (AI Sorban)

    @beritasorban Hujan deras mengguyur Kecamatan Pacet, Mojokerto, sejak pukul 12.00 WIB, Jumat, 6 Desember 2024. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang dan terjadi longsor di Desa Sajen, Dusun Podorejo. Kang Baim dari Baznas Tanggap Bencana turun langsung ke lokasi untuk memeriksa saluran air dan debit Sungai Kromong yang terus meningkat. Hingga saat ini, hujan deras masih mengguyur, membuat warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan banjir, terutama di daerah bawah seperti Gondang. Tim gabungan bersama warga terus bekerja menangani dampak bencana dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pantau terus informasi terkini hanya di SorbanSantri.com. Jangan lupa untuk tetap waspada, laporkan situasi darurat, dan utamakan keselamatan. #HujanDerasPacet #BTBTanggapBencana #PacetSiaga #LongsorMojokerto #WaspadaBanjir #fyp ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Korlantas Polri Tegaskan Alasan SIM dan STNK Tak Bisa Berlaku Seumur Hidup

    Korlantas Polri Tegaskan Alasan SIM dan STNK Tak Bisa Berlaku Seumur Hidup

    BERITA VIDEO

    Sorbansantri.com – Korlantas Polri memberikan penjelasan tegas terkait wacana masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seumur hidup. Menurut Brigjen Pol Yusri Yunus, SIM memiliki fungsi krusial sebagai bukti kompetensi dan persyaratan keamanan berkendara, berbeda dengan KTP yang hanya berfungsi sebagai kartu identitas.

    Yusri menjelaskan, kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang dapat berubah, sehingga pengujian secara berkala dianggap penting untuk memastikan kelayakan pengemudi di jalan raya.

    “Kenapa ambil SIM harus diuji? Karena ada kompetensi di situ,” tegasnya.

    Namun, usulan ini tetap mengundang perdebatan. Salah satu anggota DPR, Sarifuddin Sudding, menyebut bahwa masa berlaku seumur hidup dapat meringankan beban masyarakat, seperti halnya KTP.

    Apa Pendapat Anda?

    1. Apakah Anda setuju dengan alasan Korlantas Polri bahwa SIM harus diperbarui secara berkala demi memastikan kompetensi pengemudi?
    2. Bagaimana menurut Anda jika masa berlaku SIM disamakan dengan KTP? Apakah akan lebih mempermudah atau justru meningkatkan risiko di jalan?
    3. Apakah Anda merasa proses perpanjangan SIM saat ini sudah efektif, atau ada aspek yang perlu diperbaiki?

    Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan lebih lanjut!

    @beritasorban Pernah bertanya kenapa SIM dan STNK nggak bisa berlaku seumur hidup seperti KTP? Menurut Korlantas Polri, alasan utamanya adalah demi keselamatan kita semua. SIM bukan hanya dokumen identitas, tapi bukti bahwa kita memenuhi syarat kesehatan dan kompetensi berkendara. Kesehatan fisik dan mental kita bisa berubah setiap tahun. Karena itu, pengujian berkala penting untuk memastikan kita tetap layak membawa kendaraan di jalan raya. Bayangkan kalau kompetensi ini diabaikan, risikonya bisa fatal! Meski ada usulan agar SIM berlaku seumur hidup, Korlantas Polri menegaskan, keamanan dan keselamatan di jalan harus jadi prioritas utama. Setuju nggak? Yuk, share pendapat kamu! #SIMBerkala #KeamananBerkendara #STNKdanSIM #UjiKompetensiPengemudi #AmanDiJalan #foryoupage❤️❤️ ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Apa Itu Partai Coklat yang Disebut Yoyok Saat Rapat Menhan?

    Apa Itu Partai Coklat yang Disebut Yoyok Saat Rapat Menhan?

    BERITA VIDEO

    Jakarta, SorbanSantri.com – Istilah Partai Coklat menarik perhatian publik setelah disinggung oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Yoyok menyampaikan kekhawatirannya terkait netralitas TNI dan menyebut istilah ini di tengah pembahasan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu.

    Partai Coklat: Apa Maksudnya?

    Dalam rapat tersebut, Yoyok menyoroti perlunya tindakan tegas TNI terhadap berbagai kasus penyimpangan dalam pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, dan lainnya. Di sela-sela pernyataannya, ia menyebut isu Partai Coklat, yang ia kaitkan dengan fenomena politik terkini.

    “Di media ini lagi kencang-kencangnya katanya ada partai baru, Partai Coklat. Enggak mungkin kalau kita enggak tahu,” ucap Yoyok.

    Yoyok mengkritik netralitas TNI yang dianggapnya terlalu pasif, terutama jika dihadapkan dengan penyimpangan pemilu. Ia meminta TNI untuk berani bertindak tegas, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    Hubungan dengan Simpatisan Jokowi

    Istilah Partai Coklat ternyata tidak hanya disebut oleh Yoyok. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menggunakan istilah ini dalam konteks berbeda. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Hasto menyebut Partai Coklat sebagai istilah yang merujuk pada simpatisan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Hasto, simpatisan ini memiliki peran strategis dalam Pilkada 2024, didukung oleh langkah-langkah Jokowi yang dinilai sebagai upaya membangun kekuatan politik baru setelah masa jabatannya berakhir.

    “Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan strategis sebelum lengser, seperti penunjukan Pak Listyo Sigit sebagai Kapolri. Ini adalah bagian dari upaya membangun kerajaan politik dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di berbagai posisi penting,” ujar Hasto.

    Ia menambahkan bahwa strategi Jokowi mencakup mobilisasi simpatisan yang disebut sebagai Partai Coklat untuk memenangkan Pilkada 2024 di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

    Kritik terhadap Praktik Politik Kekuasaan

    Hasto juga menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi politik lokal untuk memastikan keberhasilan kandidat yang memiliki hubungan dekat dengannya. Ia menilai tindakan ini mengkhianati prinsip negara republik yang seharusnya menjunjung tinggi kompetisi politik yang sehat.

    “Mobilisasi Partai Coklat terlihat jelas di berbagai daerah, seperti Boyolali, Sumatera Utara, hingga Jakarta. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh kekuasaan dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh politik pribadi,” tambahnya.

    TNI dan Peran dalam Pemilu

    Dalam konteks ini, Yoyok menegaskan bahwa TNI harus mengambil peran aktif dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Ia berharap netralitas TNI tidak menjadi alasan untuk berdiam diri jika terjadi penyimpangan yang jelas di depan mata.

    “Kalau ada penyimpangan, tangkap. Jangan biarkan demokrasi berjalan brutal seperti sekarang,” tegas Yoyok.

    Pernyataan ini mencerminkan keresahan terhadap dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks menjelang Pilkada 2024. Istilah Partai Coklat menjadi simbol dari diskusi tentang integritas, netralitas, dan pengaruh kekuasaan dalam sistem demokrasi.


    Ikuti berita terkini lainnya hanya di SorbanSantri.com.

    @beritasorban Isu Partai Coklat mencuri perhatian publik usai disebut oleh anggota DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat bersama Menhan. Istilah ini juga pernah digunakan Hasto Kristiyanto untuk menggambarkan simpatisan Jokowi yang dinilai aktif memobilisasi kekuatan di Pilkada 2024. Yoyok mempertanyakan netralitas TNI dalam menghadapi penyimpangan pemilu seperti politik uang dan kampanye hitam. Di sisi lain, Hasto mengkritik Jokowi yang disebut membangun kekuatan politik seperti kerajaan, dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis. Apakah istilah Partai Coklat ini menggambarkan realitas politik Indonesia saat ini? Mari kita bahas lebih lanjut dan wujudkan demokrasi yang jujur dan adil. #partaicoklat #pilkada2024 #fypシ゚ ♬ suara asli Sorban Santri