SORBANSANTRI.COM

Tag: Amien Rais

  • Amien Rais Usulkan Presiden Kembali Dipilih oleh MPR

    Amien Rais Usulkan Presiden Kembali Dipilih oleh MPR

    Berita Video

    Jakarta, SorbanSantri.com – Tokoh politik senior Indonesia, Amien Rais, kembali mencuri perhatian publik dengan usulannya agar pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti pada masa lalu. Usulan ini disampaikan saat Amien mengunjungi pimpinan MPR RI, di mana ia juga membahas tentang perlunya amandemen UUD 1945 untuk memperbaiki sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

    Amien berpendapat bahwa pemilihan presiden oleh MPR akan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat melalui wakil-wakil mereka di MPR. Menurutnya, sistem ini dapat mencegah praktik politik uang dan meminimalisir konflik yang sering muncul selama pemilihan langsung.

    “Pemilihan presiden oleh MPR akan mengurangi ketegangan politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan,” kata Amien kepada media. Ia menambahkan bahwa sistem ini bisa menjadi solusi untuk berbagai masalah yang muncul dalam pemilihan langsung.

    Namun, usulan ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menyatakan kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat dianggap sebagai kemunduran dalam demokrasi Indonesia. Pemilihan langsung yang telah diterapkan sejak era reformasi dianggap sebagai bentuk partisipasi rakyat yang lebih langsung dalam menentukan pemimpin negara.

    Pengamat politik dan sejumlah aktivis demokrasi menekankan perlunya kajian mendalam sebelum memutuskan perubahan fundamental dalam mekanisme pemilihan presiden. Mereka berargumen bahwa aspirasi masyarakat luas harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sistem politik yang akan diterapkan.

    Sementara itu, beberapa kalangan mendukung usulan Amien dengan alasan bahwa sistem pemilihan oleh MPR lebih sesuai dengan budaya politik Indonesia dan dapat mengurangi biaya tinggi yang dikeluarkan selama proses pemilihan langsung.

    Kunjungan Amien Rais ke MPR dan usulannya tentang amandemen UUD 1945 menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Perdebatan mengenai mekanisme terbaik dalam pemilihan pemimpin negara diperkirakan akan terus berlanjut, dengan berbagai pihak yang akan menyuarakan pandangan mereka dalam forum-forum diskusi publik.

    Apakah usulan ini akan diterima dan diimplementasikan, atau justru ditolak karena dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia, masih menjadi tanda tanya besar. Yang jelas, wacana ini telah membuka ruang diskusi yang penting tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan di Indonesia bisa terus diperbaiki demi kesejahteraan seluruh rakyat. (AI Sorban)

    @beritasorban Tokoh senior, Amien Rais, mengusulkan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usulan ini disampaikan Amien saat mengunjungi pimpinan MPR RI, dengan alasan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil mereka di MPR dan mengurangi praktik politik uang serta konflik pemilu. Namun, usulan ini menuai berbagai tanggapan. Banyak yang khawatir bahwa langkah ini merupakan kemunduran demokrasi, karena pemilihan langsung dianggap lebih mewakili aspirasi rakyat. Perdebatan mengenai sistem pemilihan presiden ini dipastikan akan terus berlanjut. Tetap update dengan berita terbaru di SorbanSantri.com #AmienRais #PresidenDariMPR #PemiluIndonesia #AmandemenUUD1945 #DemokrasiIndonesia #PolitikIndonesia #SorbanSantri #fypp #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Amien Rais: Muhammadiyah Jangan Ikut Kelola Tambang

    Amien Rais: Muhammadiyah Jangan Ikut Kelola Tambang

    Berita Video

    SorbanSantri.com – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Amien menilai bahwa keputusan Presiden Jokowi ini terlalu ikut campur dalam urusan yang seharusnya tidak diambil di akhir masa jabatannya. “Jokowi di akhir masa jabatan tidak boleh mengambil kebijakan besar atau signifikan,” ujar Amien melalui kanal YouTube Amien Rais Official, dikutip pada Rabu (5/6).

    Dalam pernyataannya, Amien meminta Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam kebijakan tersebut. “Saya ingin menyampaikan sedikit saja jangan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan, enggak usah, Muhammadiyah lebih dari cukup,” tegasnya.

    Amien menjelaskan bahwa penghasilan Muhammadiyah sudah datang dari berbagai sumber, seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dan sektor pendidikan. “Kita punya kampus yang juga gagah-gagah, hebat-hebat yang sudah bisa self-efficiency dan segala macam usaha Muhammadiyah itu kita pelihara, enggak usah dibawa-bawa ke pertambangan dan lain-lain,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Amien menyatakan bahwa sektor pertambangan adalah wilayah yang rawan dengan praktik korupsi. “Jadi kemudian kita (kalau) kecemplung di situ nanti kita terpaksa mungkin melakukan hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan, karena di situ ada banyak bohir, ada makelar, ada segala macam sogok-menyogok dan lain-lain. Jadi jangan pernah sampai kita masuk,” ungkap Amien.

    Amien juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak pernah tunduk pada manusia. “Tidak pernah Muhammadiyah membungkuk-bungkuk, membongkok-bongkok kepada manusia, never, tidak pernah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemberian izin mengelola tambang kepada ormas keagamaan diperuntukkan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas tersebut. “Baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain. Jadi badan usahanya yang diberikan, bukan ormasnya,” tegas Jokowi di IKN, Rabu (5/6).

    Kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait dampaknya pada integritas dan misi utama ormas keagamaan seperti Muhammadiyah. Tetaplah bersama SorbanSantri.com untuk informasi terbaru dan perkembangan lebih lanjut mengenai isu ini. (AI Sorban)

    @beritasorban Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang melalui PP Nomor 25 tahun 2024. Amien menyarankan agar Muhammadiyah tidak ikut dalam kebijakan ini, mengingat sektor tambang rawan korupsi dan praktik sogok-menyogok. Menurutnya, Muhammadiyah sudah cukup mandiri dengan sumber penghasilan dari rumah sakit dan sektor pendidikan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa izin tambang diberikan kepada badan usaha milik ormas, bukan ormasnya langsung. #AmienRais #Muhammadiyah #IzinTambang #Ormas #KebijakanJokowi #foruyou #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri