Tag: Jokowi

  • Respons Berbeda NU dan Muhammadiyah: Konsesi Tambang Jokowi Picu Perdebatan

    Respons Berbeda NU dan Muhammadiyah: Konsesi Tambang Jokowi Picu Perdebatan

    Berita Video

    wp.sorbansantri.com – Keputusan Presiden Joko Widodo mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola konsesi tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 mendapat respons beragam dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

    NU Puji Jokowi dan Bentuk Perusahaan

    Pengurus Besar NU (PBNU) memuji keputusan Presiden Jokowi tersebut dan langsung bergerak cepat dengan membentuk perusahaan untuk mengelola konsesi tambang itu. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyebut kebijakan ini sebagai langkah berani yang penting untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kemaslahatan rakyat secara lebih langsung.

    “Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” ujar Gus Yahya pada Senin (3/6/2024). Yahya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas keputusan ini.

    PBNU mengeklaim memiliki kemampuan dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola konsesi tambang yang diberikan negara. “Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” kata Yahya.

    PBNU bahkan telah menunjuk bendahara umumnya, Gudfan Arif Ghofur, sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan usaha pertambangan ini. “Kami sudah bikin PT-nya, kami sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya adalah bendahara umum yang juga seorang pengusaha tambang,” jelas Yahya kepada wartawan pada Kamis (6/6/2024).

    Muhammadiyah Tak Gegabah

    Di sisi lain, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam merespons keputusan ini. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemberian izin pengelolaan tambang harus melalui persyaratan ketat dan tidak otomatis diterima oleh ormas keagamaan.

    “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” ujar Mu’ti. Hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang tersebut.

    Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah juga memberikan respons tegas. Mereka menyebut pemberian izin pengelolaan tambang tanpa melalui proses lelang melanggar hukum dan membuka potensi tindak pidana korupsi. “Pemberian WIUP mineral logam dan batubara secara langsung tanpa melalui proses lelang merupakan pelanggaran terhadap UU Minerba dan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” tegas Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo.

    Majelis Hukum dan HAM juga menekankan bahwa PP Muhammadiyah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati tawaran pengelolaan tambang ini, mengingat Perpres Nomor 70 Tahun 2023 bertentangan dengan UU Minerba dan UU Administrasi Pemerintahan. “PP Muhammadiyah wajib memiliki aturan tata kelola yang baik agar siap dan mampu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan terkait kegiatan pertambangan,” tambah Trisno. (AI Sorban)

    @beritasorban Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan menuai respons beragam dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. PBNU memuji langkah Jokowi, menyebutnya sebagai terobosan penting, dan segera membentuk perusahaan tambang. Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menyatakan kesiapan NU dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Sebaliknya, PP Muhammadiyah berhati-hati, menekankan pentingnya persyaratan ketat dan mengkritisi potensi korupsi tanpa proses lelang. Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menilai kebijakan ini melanggar UU Minerba dan UU Administrasi Pemerintahan. Respons kedua ormas besar ini menunjukkan perbedaan pendekatan terhadap kebijakan pemerintah. #KonsesiTambang #NUvsMuhammadiyah #ResponsOrmas #JokowiKebijakan #TambangIndonesia #PBNU #PPMuhammadiyah #OrmasKeagamaan #PertambanganIndonesia #HukumTambang #fypシ゚ #breakup #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Jokowi Restui Ormas Keagamaan Kelola Tambang

    Jokowi Restui Ormas Keagamaan Kelola Tambang

    Berita Video

    wp.sorbansantri.com – Presiden Joko Widodo menandatangani revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024, yang memungkinkan ormas keagamaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menawarkan WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan, yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyambut baik kebijakan ini, menyebutnya sebagai langkah berani untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kemaslahatan rakyat. PBNU berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakan afirmasi ini dan menyatakan kesiapan mereka dengan SDM yang kompeten, perangkat organisasi lengkap, dan jaringan bisnis kuat untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

    Di sisi lain, Muhammadiyah, melalui Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa mereka akan mengukur kemampuan diri sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan ini. Implementasi kebijakan ini akan memerlukan kesiapan dan tanggung jawab besar dari ormas-ormas terkait. (AI Sorban)

    @beritasorban Presiden Joko Widodo menandatangani revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024, memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyambut baik langkah ini dan menyebutnya sebagai terobosan penting untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. PBNU siap dengan SDM yang kompeten dan jaringan bisnis kuat untuk menjalankan tanggung jawab ini. Di sisi lain, Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan akan mengukur kemampuan diri sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Sementara itu, PGI belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan ini. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah melibatkan ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. #JokowiRestuiOrmas #IzinTambangOrmas #PBNU #Muhammadiyah #PGI #PPNomor25Tahun2024 #WIUPK #SumberDayaAlam #KesejahteraanRakyat #fyp #fypシ゚viral #fypage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Prabowo-Gibran Resmi Jadi Presiden RI 2024-2029, Berikut 10 Janji Kampanye yang Ditepati

    Prabowo-Gibran Resmi Jadi Presiden RI 2024-2029, Berikut 10 Janji Kampanye yang Ditepati

    wp.sorbansantri.com – KPU telah secara resmi mengumumkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Dengan demikian, Prabowo-Gibran akan menjadi pemimpin berikutnya bagi Indonesia, menggantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amien.

    Laman: 1 2

  • ANSOR BANSER LUAR BIASA KATA GIBRAN_RAKABUMING

    ANSOR BANSER LUAR BIASA KATA GIBRAN_RAKABUMING

    InfokomBanserNU_ Post dalam Twiter  @gibran_rakabuming Anak Presiden Joko Widodo.

    Jelas sebuah kebanggan saya diangkat jadi anggota kehormatan Banser Surakarta. Tapi, status itu menuntut tanggung jawab yang besar dan berat, karena ada kesejarahan jamaah dan jam’iyyah NU sebagai salah satu unsur penting pendiri dan penjaga kelangsungan NKRI.

    Peristiwa penting itu terjadi tadi malam, pada acara penutupan Diklatsar Banser-Ansor, Minggu kemaren di Jalan Wanda Maramis, Nusukan, Banjarsari.

    Saya, seperti juga Banser yang lain harus bisa menjadi sahabat siapa saja yang menyintai Indonesia, dengan menjaga jarak yang sama dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang jenis kelamin, etnis, agama, kesukuan dan sebagainya.

    Saya rasa, sahabat-sahabat Banser dan Nahdliyyin sudah jauh lebih lama mengamalkan ajaran-ajaran para kiai dan pendiri NU.Mari galang terus persaudaraan, menjadi benteng bangsa dan negara dari unsur-unsur radikal yang berpandangan sempit demi kelangsungan peradaban manusia yang adil dan setara.

    Semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat, menjalankan perintah Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.Jelas sebuah kebanggan saya diangkat jadi anggota kehormatan Banser Surakarta. Tapi, status itu menuntut tanggung jawab yang besar dan berat, karena ada kesejarahan jamaah dan jam’iyyah NU sebagai salah satu unsur penting pendiri dan penjaga kelangsungan NKRI.

    Peristiwa penting itu terjadi tadi malam, pada acara penutupan Diklatsar Banser-Ansor, Minggu kemaren di Jalan Wanda Maramis, Nusukan, Banjarsari.

    Saya, seperti juga Banser yang lain harus bisa menjadi sahabat siapa saja yang menyintai Indonesia, dengan menjaga jarak yang sama dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang jenis kelamin, etnis, agama, kesukuan dan sebagainya.

    Saya rasa, sahabat-sahabat Banser dan Nahdliyyin sudah jauh lebih lama mengamalkan ajaran-ajaran para kiai dan pendiri NU.

    Mari galang terus persaudaraan, menjadi benteng bangsa dan negara dari unsur-unsur radikal yang berpandangan sempit demi kelangsungan peradaban manusia yang adil dan setara.

    Semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat, menjalankan perintah Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

    (red_abi)

  • Menag Baru yang Punya Riwayat Berseteru dengan FPI

    Menag Baru yang Punya Riwayat Berseteru dengan FPI

    Jakarta, wp.sorbansantri.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama RI. Saat menjadi Ketum GP Anshor, Gus Yaqut pernah dikaitkan FPI dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dikutip dari situs DPR, Gus Yaqut dilahirkan di Rembang, 4 Januari 1975. Dia merupakan Ketum GP Anshor–organisasi sayap Nahdlatul Ulama–Periode 2015-2020. Dia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kutoharjo dan Rembang. Dia sendiri merupakan adik dari Gus Yahya Staquf yang tadinya sempat diisukan menjadi Menag. Dia pernah menjadi Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010 melalui PKB. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Bandung dan PMII Depok. Namun dia lebih dikenal sebagai Ketum GP Anshor. Gus Yaqut dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari PKB sebagai pergantian antarwaktu (PAW) Hanif Dhakiri yang saat itu menjadi Menaker. Lalu, dia kembali menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Kontroversi dengan FPI Gus Yaqut juga pernah dikait-kaitkan dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut. Wakil Ketua Umum DPP FPI Jafar Shodiq dalam audiensi dengan pihak Kemenko Polhukam dalam Aksi Bela Tauhid. Pihaknya meminta Ketum GP Ansor Yahya Cholil Qoumas diadili. “Yang pasti, apa yang kita sampaikan, pertama, Yaqut harus diadili pimpinan Banser; yang kedua, pimpinan Ansor,” kata Jafar di mobil komando, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018). Terkait kasus pembakaran bendera ini, Yaqut telah menyatakan yang dibakar oleh oknum anggotanya di Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dibubarkan pemerintah. Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan hal serupa dengan acuan pengakuan Uus Sukmana si pembawa bendera, yang menyatakan memang membawa bendera HTI. Gus Yaqut juga mempersilakan FPI untuk melaporkannya. Tak sampai di situ saja, Gus Yaqut juga sempat mengomentari kepulangan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab yang hendak pulang ke Indonesia. Dia menilai Habib Rizieq tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan revolusi. “Sama sekali nggak percaya. Dia tidak memiliki kekuatan dan prasyarat yang cukup untuk melakukan revolusi itu,” kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Rabu (14/10). Saat pengumuman pergantian posisi menteri, Jokowi membuat kejutan. Dia memilih Gus Yaqut. Padahal tadinya yang diisukan menjadi Menag ialah kakaknya, Gus Staquf. “Yang keempat, Yaqut Cholil Qoumas,” kata Presiden Jokowi dalam pengumuman menteri baru di Istana Merdeka, Selasa (22/12/2020). “Akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama,” imbuh Jokowi. Yaqut Cholil Qoumas saat ini berstatus anggota DPR RI. Dia menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. (red)
  • Tidak perlu politisasi agama untuk merebut kekuasaan

    Tidak perlu politisasi agama untuk merebut kekuasaan

    wp.sorbansantri.com- Menganggap salah satunya PKI, satunya islamis, memprogandakan delusi itu, sampai diringkus pihak berwajib.

    Apa yang didapat?

    Sementara tokoh yang dianggap icon perjuangan mereka sekarang nangkring bersama di puncak kekuasaan.

    Semoga foto dan susunan kabinet Presiden Jokowi saat ini menyadarkan sampai ke hati dan pikiran paling dalam, tidak perlu politisasi agama untuk merebut kekuasaan.

    SORBANSANTRI.COM

    Dan tidak perlu menganggap ada yang lebih mewakili Islam antara satu dibanding yang lain, juga tidak perlu berasumsi ada yang anti Islam antara yang satu dan yang lain.

    Seperti dalam Siyasah al-Syar’iyah Ibn Taimiyah, acuan dalam politik Islam adalah profesionalitas dalam menjalankan tugas.

    Dulu kami tidak memilih Pak Prabowo dan Pak Sandi, bukan kami benci, bukan kami menganggap Pak Sandi kurang Islami, tapi kami yakin Pak Jokowi lebih memiliki kapasitas jadi Presiden RI.

    Kalau Pak Prabowo dan Sandi jadi menteri Pak Jokowi ya sah-sah saja, Pak Prabowo punya kapasitas jadi menhan, seperti Pak Sandi punya kemampuan jadi menteri Pariwisata.(Ahmad Tsauri)
  • ORANG NU WAJIB PERCAYA , SELAIN NU TERSERAH ANDA

    ORANG NU WAJIB PERCAYA , SELAIN NU TERSERAH ANDA

    Ahsun AY-Yang saya senang,
    sebenarnya bukan diangkatnya beliau
    jadi anggota watimpres oleh Pak Jokowi,

    Karena posisi seperti itu bagi saya tidak istimewa, presiden-presiden sebelumnya juga dekat dengan Habib Luthfi, kalau menerima beliau sudah jadi watimpres dari presiden-presiden sebelumnya. Sebab itu yang membuat saya senang adalah bersedianya beliau jadi watimpres.
    Itu yang membuat saya kaget.

    Kalau saya sih, keyakinan saya,
    kenapa dulu beliau tidak berkenan,
    sekarang beliau bersedia jadi Watimpres, karena sekarang sudah direstui Rasulullah saw (رسول الله صلى الله عليه وسلم). Kenapa Rasulullah saw merestui? Soal itu saya tidak berani berandai-andai. Yang pasti kalau Rasul merestui berarti Allah swt (الله سبحانه وتعالى) ridlo.

    Banyak kejadian seperti itu. Yang saya saksikan sendiri, ketika 2010 mentashih Sejarah Nabi karya tulis Purna Santri Lirboyo, ketika sampai pada kisah Gonorik; bahwa Rasulullah saw dikisahkan -menurut sebuah riwayat- beliau menerima wahyu palsu, dan riwayat itu dimuat dalam Thobari,

    Maulana Habib Luthfi “galau berat”
    antara bagaimana memposisikan diri dihadapan Imam Thobari, ulama agung,
    beliau tidak berani berkomentar, disisi lain mustahil Rasul menerima wahyu palsu.

    Biasanya beliau istirahat -setiap hari- bakda dzuhur sampai ashar, saat itu beliau bermimpi Rasulullah saw dihadapan beliau ada Imam Thobari, dan 4 sahabat besar Nabi, Rasulullah memuji sikap Maulana Habib Luthfi, yang begitu menghormati ulamaNya, yaitu Imam Thobari, namun tetap membela nama baik Nabi saw. Kata beliau semua yang hadir tersenyum kepada beliau.

    Ajibnya, biasanya ngaji dimulai jam 9
    kadang beliau turun jam 10, pada waktu itu beliau duduk ditempat ngaji jam 8, sehabis terawih, dan santri belum ada yang datang.

    Karena gembiranya bahwa beliau
    telah mengambil posisi yang tepat antara
    memuliakan Nabi dan menhormati ulamanya.

    Dan secara langsung sikap beliau
    diapresiasi Nabi saw. Kisah ini bisa dikonfirmasi ke banyak kawan-kawan Lirboyo angkatan 2010, tentu saja kawan-kawan ini sekarang sudah jadi kiyai di daerahnya
    masing-masing.

    Saya yakin di NU, banyak sekali
    kiayi yang di bimbing langsung Nabi saw.
    Maka dari itu para kiyai itu nguwalati. Prof Said Aqil Munawar, menceritakan guru beliau, “Syeikh Yasin Al-Fadani bertemu Rasulullah kapan saja syeikh Yasin mau…”, menayakan keabsahan suatu Hadis secara langsung kepada Rasulullah saw. Kisah ini juga bisa dikonfirmasi langsung, karena nara sumbernya, saksi hidupnya masih bersama kita.

    Ini ulama yang semasa dengan kita,
    bagaimana dengan syeikh Zakariya al-Anshari, Ibn Bajar Asqalani, Imam Suyuthi, Abdul wahab Syarani, Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Baqilani, Tabiin dan Sobatan Nabi? Makanya kiyai NU jarang yang melompati guru-guru mereka langsung ke para sahabat, karena pangkat ruhani mereka tak terbayangkan.

    Para ulama kita urusan ‘sepele’ saja
    menunggu restu Rasulullah saw, apalagi menjadi Wapres atau Watimpres, rasa-rasanya tidak mungkin atas kemauan sendiri.
    Mereka sudah tidak memiliki الغرض النفسية, kepentingan pribadi, atau tindakan-tindakan untuk memuaskan hasrat.

    Orang mungkin melihatnya, Habib Luthfi mendapat mandat dari pak Jokowi, tapi saya melihat beliau sedang menjalankan tugas baru dari Rasulullah saw.

    [Urun rembug mengungkapkan
    kebahagiaan yang sangat atas bersedianya beliau jadi Watimpres Pak Jokowi].

  • Akhir Cerita Si Imam Besar FPI

    Akhir Cerita Si Imam Besar FPI

    SORBANSANTRI.COM

    Oleh : Edi. P. Butarbutar

    wp.sorbansantri.com – Ternyata tiba juga saatnya Muhammad Rizieq Shihab (MRS) untuk bertekuk lutut, setelah selama ini dia dengan gagah nya mencaci maki Presiden, TNI, POLRI, ulama NU dan siapa saja tanpa ada rasa takut nya, seakan akan negara ini milik dia.

    Tapi apa sebenarnya yg membuat MRS merasa percaya diri….???.

    Sebenarnya MRS ini hanyalah sebuah wayang, ada dalang di belakang layar yg memainkan nya, dia merasa para dalang ini bisa mem backup nya, itu dibuktikan nya ketika dia kabur ke Arab Saudi, pada saat itu MRS status nya sudah tersangka, namun pihak kepolisian tidak mampu mengembalikan nya ke Indonesia.

    Para dalang inilah yg membiayai hidup MRS 3,5 tahun di Arab Saudi. Apa penting nya MRS ini bagi para dalang itu..???

    Hal ini sebenarnya erat kaitannya dengan pilpres 2024.

    Pada pilpres yang akan datang sudah pasti akan ada suksesi kepemimpinan, karena Jokowi tidak bisa maju lagi.

    Para dalang ini sedang mempersiapkan Anies maju sebagai capres dan Gatot Nurmantyo sebagai cawapres.

    Untuk mewujudkan itu mereka akan memainkan politik identitas, politisasi agama, disinilah peran MRS sangat dibutuhkan.

    Seperti kita ketahui peran MRS sangat dominan ketika memenangkan Anis jadi gubernur DKI jakarta.

    Siapa dalang di belakang layar itu….??? (imam turmudi)

     

  • WARGA SOLO KOMPAK DUKUNG GIBRAN-TEGUH

    WARGA SOLO KOMPAK DUKUNG GIBRAN-TEGUH

    SORBANSANTRI.COM
    wp.sorbansantri.com – Atas kepercayaan Anda untuk mendukung pasangan Gibran-Teguh agar mengemban amanah rakyat untuk memimpin kota Solo menjadi lebih maju dari sebelumnya.
    Diberitakan pasangan nomor urut satu Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa menang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count VoxPol Center Research & Consulting dan Charta Politika di kepala daerah (Pilkada) Solo, 9 Desember 2020.
    Berdasarkan data sample suara yang telah masuk 100 persen, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa mendapat 86,65 persen dari target 92 persen suara.
    Sekali lagi terima kasih warga Solo atas kepercayaan Anda kepada generasi muda untuk memimpin kota yang penuh sejarah dan budaya yang adiluhung ini. Mari kita gotong royong mengawal Walikota baru ini sepenuh hati, agar Solo menjadi kota yang semakin bersih, sehat, ramah, dan Indah. (TP)
  • LANGKAH CANTIK JOKOWI MERUBAH MUI MENJADI ORGANISASI ISLAM YANG CINTA DAMAI & SESUAI CITA CITA BANGSA

    LANGKAH CANTIK JOKOWI MERUBAH MUI MENJADI ORGANISASI ISLAM YANG CINTA DAMAI & SESUAI CITA CITA BANGSA

    SORBANSANTRI.COM
    wp.sorbansantri.com- Terjawab Sudah kenapa ketika HRS kembali dari Saudi malah dijaga ketat sampai kepulangannya rupanya Presiden Ingin menarik Garis yang cantik dan memukul lawan tanpa bisa berkutik lagi kuncinya adalah di MUI Karena HRS yang diikuti para politisi oportunis selalu menggembar gemborkan diri Atas nama Ulama.
    MUI sudah menyelesaikan Munas ke 10 ditandai dengan Berbagai perubahan platform bahkan penggantian Ketua Umum tentunya yang paling menggembirakan tak ada satupun tokoh 212 dan politisi masa lalu seperti Dien Samsudin walaupun masih ada Pimpinan garis keras tapi ketua umum MUI Kali ini adalah tokoh NU kharismatik.
    Walaupun MUI yang seharusnya menjadi organisasi yang selalu mendukung pemerintah selama lima tahun terakhir menjadi organisasi yang cukup liar Karena semenjak Orde baru hingga masa reformasi organisasi ini selalu menjadi alat kompromi politik kekuatan – kekuatan lama untuk mengembalikan Fasisme di Indonesia , Kita tau sebelumnya bahwa Islam di Indonesia dikenal sebagai Wasathiyatul Islam atau Islam yang moderat yang selama ini menjadi platform NU.
    Pada dasarnya sejak dahulu hanya ada dua organisasi besar di Indonesia yang mewarnai Perjalanan Republik Indonesia NU dan Muhammadiyah bahkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Islam lainnya bahkan organisasi politik pergerakan di Indonesia.
    Untuk mempersingkat penjelasan hal yang tak bisa dipungkiri dari fakta sejarah adalah , Bung Karno, Muso dan Soekarmadji Kartosuwirjo adalah sama-sama aktivis Muhammadiyah sewaktu muda tapi mereka mempunyai Ideologi yang berbeda dikemudian hari, bung Karno menjadi seorang nasionalis bahkan cenderung menjadi seorang NU dan bersama-sama tokoh NU menggali Pancasila , Muso menjadi seorang komunis dan Soekarnadji Kartosuwirjo menjadi seorang tokoh NII dan DI / TII . yang pada akhirnya Muso dan Kartosuwirjo meninggal dieksekusi dan dianggap pengkhianat Negara. Melihat hal tersebut cukup Kiranya menjadi bukti bahwa Wasathiyatul Islam adalah islam yang memang platform Islam terbaik di Indonesia.
    Jika Muhammadiyah akhirnya merupakan organisasi yang lebih mengutamakan pendidikan , NU lebih konsisten menegakkan Wasathiyatul Islam dengan bergerak menjaga agar islam tidak terganggu oleh terorisme dan menjaga nasionalisme, Pancasila dan budaya leluhur. Hal ini dibuktikan oleh NU dengan Fatwa K H. Hasyim Asy’ari pada hari Pahlawan 10 Nopember 1945 mengobarkan perlawanan rakyat menghadapi Agresi militer Belanda yang fatwanya justru didukung oleh tokoh lintas Agama yang ada di Indonesia.
    Bisa dikatakan dua kelompok ini secara alamiyah membentuk harmonisasi kehidupan masyarakat Indonesia sejak bertahun -tahun yang lalu, Muhammadiyah memberikan pendidikan islam secara moderat dan NU menjaga Akhlaqul Kharimah dan menjaga Wasathiyatul Islam untuk kehidupan yang lebih harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun akhir-akhir ini Muhammadiyah Banyak kemasukan angin dari para oportunis politik.itu karena platform mereka yang lebih cenderung ke pendidikan berbeda dengan NU yang hingga ukuran akhlak.
    MUI didirikan Pemerintah Orde Baru sebagai corong Pemerintah setelah dua Ormas Islam besar NU dan Muhamadiyah dilarang untuk berpolitik. Dan alat rujukan atau legitimasi .Tujuannya adalah membuat pemetaan Islam agar sesuai dengan keinginan pemerintah mengendalikan Islam, sejak Itu banyak Fatwa yang beredar baik yang bertujuan politik maupun komersial seperti sertifikat halal.
    Ada Hal yang sulit dilupakan oleh umat islam pada Generasi Orde Baru dimana pada Tahun 1985 Pemerintah menerbitkan kupon undian berhadiah yang tujuannya untuk membiayai bidang Olah raga dari undian ini Juga berhadiah dinamakan Porkas, ketika Itu semua organisasi Islam Melarang terutama NU dan Muhammadiyah.
    Begitu gencarnya permintaan fatwa tentang porkas ini, tetapi fatwa itu tak kunjung dikeluarkan.
    Malah sebaliknya, Ketua Komisi Fatwa MUI, Ibrohim Hosen mengeluarkan pernyataan bahwa undian Porkas bukan perjudian, dengan alasan antara pembeli kupon dan penyelenggaranya tidak berada dalam satu majlis dalam satu waktu.
    Meskipun pernyataannya itu disertai pernyataan bahwa pendapatnya itu adalah pendapat pribadi, tetapi kedudukannya sebagai ketua komisi fatwa menyebabkan masyarakat menganggapnya sebagai pendapat dan fatwa MUI. (Acehtrend 12 2018)
    Walaupun pada akhirnya keluar fatwa dan Porkas dilarang , tapi pemerintah sudah mendapatkan sumber keuangan dari Porkas . Sebuah konsep efektif untuk melegalkan tindakan Haram apabila dibutuhkan dalam suatu waktu. Tapi duitnya gak Haram kan?.
    Begitu juga langkah Orde Baru dalam menerapkan azas Tunggal Pancasila dengan menindas umat islam di Indonesia MUI sama sekali tidak ada perannya kecuali melegalkan semua tindakan pemerintah.
    Bahkan pada Masa reformasi MUI digunakan oleh para politisi dan pengikut Orde Baru untuk berpolitik praktis (bahkan sukses menjadikan ketuanya menjadi Wakil Presiden), memberi fatwa haram untuk lawan politik dan mengimpor faham yang bersebrangan dengan Islam yang mengadopsi budaya Indonesia , seperti HTI dan Islam dari tanah Arab yang menolak budaya nasional tak lain hanya bertujuan membentuk opini bahwa MUI dan orde baru selalu benar dan menutupi sejarah kebohongannya.
    Pada saat pembukaan Munas MUI ke 10 Jokowi bicara soal dakwah Islam yang damai dan tidak menebar kebencian.
    Hal itu disampaikan Jokowi melalui rekaman video yang ditayangkan dalam Munas MUI. Jokowi awalnya menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus MUI yang menjadi penghubung ulama dengan pemerintah.
    “Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus MUI pusat dan daerah di Indonesia atas perannya menjadi jembatan komunikasi antara ulama dengan pemerintah, antara ulama dengan umara, atas kontribusinya dalam mencerdaskan dan memberdayakan ekonomi umat,” kata Jokowi.
    Menurut Jokowi, MUI telah menjadi tenda besar umat Islam dan sebagai pelayan umat. Jokowi lalu menyampaikan dukungan kepada MUI dalam mewujudkan Islam yang damai di Tanah Air.
    “Pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri,” ujar Jokowi.
    “Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul, karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah SAW,” lanjutnya.
    Jokowi mengatakan MUI berperan membangun hubungan harmonis, tak hanya di internal umat Islam, tetapi juga antar umat beragama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya modal besar karena pemerintahnya didukung oleh para ulama.
    “Alhamdulillah ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Pemerintah tidak dibiarkan sendirian, namun ditemani bahkan dibantu oleh berbagai ormas Islam, para ulama, para habaib, dan para cendekiawan muslim. Inilah modal berharga kita sebagai sebuah bangsa yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain,” ujarnya.
    Bentuk pidato tersebut adalah sebuah penegasan apalagi sebelum musyawarah Nasional tema Munas yang disetujui Jokowi adalah :
    “Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen’.
    KH Miftachul Akhyar akhirnya terpilih menjadi Ketua umum MUI disyukuri bahwa MUI sekarang dipimpin seorang Kyai yang rendah hati tapi pertanyaan ya sekarang mampukah Kyai Miftah membawa MUI menuju Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen’.
    Profil K.H. Miftachul Akhyar
    Kyai Miftah atau K.H. Miftachul Akhyar
    tentu saja bukan nama baru di kalangan NU. Terutama Nahdliyin dan kalangan pesantren Jawa Timur.
    Ia lahir dari tradisi dan melakukan pengabdian di NU sejak usia muda. Tak heran kemudian hari ini mengemban puncak kepemimpinan NU, sebagai Penjabat Rais Aam. Kiai Miftah adalah Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya. Ia adalah putra Pengasuh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Rangkah KH Abdul Ghoni.
    Lahir tahun 1953, anak kesembilan dari 13 bersaudara. Di NU ia pernah menjabat sebagai Rais Syuriyah PCNU Surabaya 2000-2005, Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur 2007-2013, 2013-2018 dan Wakil Rais Aam PBNU 2015-2020 yang selanjutnya didaulat sebagai Pj. Rais Aam PBNU 2018-2020, di Gedung PBNU, Menurut catatan PW LTNNU Jatim Ahmad Karomi, genealogi keilmuan KH Miftachul Akhyar tidak diragukan lagi.
    Siapapun K.H. Miftachul Akhyar adalah seorang NU sejati , sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang mempunyai platform tradisional, toleran dan terbukti selalu menjaga Pancasila dan UUD 1945 apalagi Kyai Miftah adalah tokoh kharismatik yang sangat loyal mendukung ketua PB NU K.H. Agil Syirad dan Presiden Joko Widodo.
    Sekarang Kita mencoba memahami apa itu Wasathiyatul Islam.
    Wasathiyatul Islam atau Islam wasatiyyah, yang sering diterjemahkan sebagai Islam moderat atau Islam jalan tengah (middle path).
    Salah satu alasan mengapa MUI harus berprinsip dan kembali kepada wasathiyatul Islam ialah karena munculnya keprihatinan melihat gejala islamofobia akibat terjadinya gerakan radikalisme-ekstremisme serta terorisme yang mengatasnamakan Islam, yang telah berakibat munculnya konflik dan peperangan sesama umat Islam seperti terlihat di Timur Tengah.
    Lebih dari itu, berbagai peristiwa radikalisme-terorisme tersebut juga telah menimbulkan sikap antipati masyarakat Barat pada Islam. Meski di Indonesia terdapat kelompok-kelompok ekstrem, bahkan jaringan teroris, Indonesia dikenal paling berhasil dalam menjinakkan gerakan teroris jika dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah.
    Sesungguhnya Islam wasatiyyah memiliki dasar normatif-teologis yang tercantum dalam Alquran (Albaqarah: 143) dan juga pernah dibuktikan dalam sejarah baik semasa hidup Rasulullah Muhammad maupun semasa abad tengah. Islam begitu toleran, akomodatif, dan apresiatif terhadap budaya luar, di samping Islam telah membuktikan dirinya sebagai penggerak peradaban.Dalam konteks Indonesia, Islam wasatiyyah itu juga terlihat bagaimana kehadiran Islam ke Nusantara melalui jalan damai. Sekadar contoh, sampai sekarang warisan Hindu-Buddha seperti candi Borobudur dan Prambanan tetap dipelihara dengan apik, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitarnya yang beragama Islam.
    Masyarakat Islam pun ikut menjaga kelestarian tradisi Hindu Bali dan beberapa aliran kepercayaan lokal yang ada di Nusantara.Islamisme, nasionalisme, dan modernismeYang paling fenomenal dan historis ialah pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebuah pertemuan dan kompromi antara Islamisme, nasionalisme, dan modernisme.
    Meski umat Islam sebagai warga negara mayoritas dan sederet nama pejuang kemerdekaan ialah tokoh-tokoh Islam, Indonesia menganut paham demokrasi (republik), bukan negara Islam (Islamic State). Negara tetap peduli terhadap pembinaan kehidupan beragama yang dipayungi Pancasila dan dilindungi UU.Ini jalan tengah sebuah ijtihad dan eksperimentasi sejarah yang tidak memperhadapkan antara keislaman dan kebangsaan, antara islamisme dan nasionalisme.
    Pancasila merupakan landasan bersama (kalimatun sawa’) untuk mengakomodasi dan melindungi keragaman etnik, agama, dan kepercayaan penduduk Nusantara yang sangat plural ini, yaitu semua warga negara memiliki kedudukan sama di depan hukum.Secara normatif-ideologis nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tercantum dalam Pancasila, yang memiliki akar kultural-filosofis ke masa lalu dan hidup dalam masyarakat.
    Namun, sekaligus juga visioner menatap dan menjangkau masa depan.Lebih dari itu, Pancasila juga memiliki rujukan atau sumber transendental, sebagaimana tertera dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebertuhanan merupakan fondasi dan kesadaran awal yang mesti ditanamkan pada warga negara melalui berbagai jalur pendidikan sejak dini, baik di rumah tangga maupun sekolah. Yaitu kebertuhanan yang menumbuhkan rasa cinta pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Bukan kebertuhanan yang bersikap eskapis, lari dari kepedulian terhadap agenda kemanusiaan.
    Bukan kebertuhanan yang antikemanusiaan dan peradaban.Dua nilai universal ketuhanan dan kemanusiaan tersebut hendak ditumbuhkan dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan yang diikat dalam semangat keindonesiaan karena sejak awal berdirinya sangat disadari akan kemajemukan masyarakatnya sehingga tanpa persatuan yang kuat pasti akan buyar apa yang disebut Indonesia ini.
    Karena sadar dan setia akan semangat persatuan yang dijiwai nilai kemanusiaan dan keadilan, demokrasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi mekanisme musyawarah yang dipimpin hikmah kebijaksanaan. Bukan demokrasi yang hanya mengandalkan kemenangan jumlah suara. Mekanisme dan suasana batin yang penuh hikmah dalam permusyawaratan itulah yang diharapkan akan mampu mendekatkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Jadi, rentang antara kebertuhanan dan terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dalam rumusan Pancasila terdapat tahapan dan prasyarat yang mesti dipenuhi.
    Tidak mungkin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud jika para pemimpin tidak menghayati dan setia pada kebertuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan semangat menjaga persatuan serta menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan dalam membuat kebijakan publik dan dalam kehidupan sehari-hari.
    Pelan tapi pasti Pak Presiden mereformasi seluruh elemen yang bisa merusak sendi kemasyarakatan dan kehidupan beragama dengan merubah flatform dan nasionalisme sehingga betul betul menjadi pengayom masyarakat Serta menjadikan masyarakat Indonesia lebih nasionalis dan rasional dalam memahami Agama.
    Wallahu’Alam bishowab,
    Tito Gatsu