Sorbansantri.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah meminta seluruh anggotanya untuk tidak menggunakan identitas NU dalam setiap kegiatan politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, menegaskan bahwa PBNU tidak akan menentukan arah dukungan kepada pihak manapun pada Pilkada 2024.
“Sikap politik soal Pilkada ini sebetulnya sama, kami ini minta tidak membawa lembaga. Warga NU itu berhak membuat pilihan politiknya masing-masing, tapi jangan membawa-bawa lembaga,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Menurutnya, setiap warga NU berhak menentukan sendiri arah dukungannya dalam setiap kontestasi politik.
Namun, ia menekankan bahwa PBNU secara kelembagaan tidak akan menyatakan dukungan politik kepada pihak tertentu. “Jadi jangan misalkan berkampanye, atas nama pengurus NU, jangan menggunakan fasilitas milik NU. Jadi kalau mau dukung mendukung, silakan saja,” kata Yahya. Seruan serupa sebelumnya juga disampaikan PBNU pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.
Pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia, kecuali DI Yogyakarta dan enam kota/kabupaten di DKI Jakarta. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka oleh KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September hingga 23 November 2024, sebelum masa tenang pada 24-26 November 2024. (AI Sorban)
@beritasorban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh anggotanya untuk tidak menggunakan identitas NU dalam kegiatan politik di Pilkada serentak 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa PBNU tidak akan menentukan arah dukungan kepada pihak manapun. Gus Yahya menyatakan warga NU berhak menentukan pilihan politiknya sendiri, tetapi tidak boleh membawa-bawa nama NU. Pemungutan suara Pilkada akan berlangsung pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024, dengan masa kampanye dari 25 September hingga 23 November 2024. #GusYahya #PBNU #Pilkada2024 #PolitikNU #Pemilu2024 #IdentitasNU #WargaNU #KontestasiPolitik #foryou#breakingnews#fypage♬ suara asli – Sorban Santri
wp.sorbansantri.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader dan pengurus di berbagai tingkatan sebagai upaya untuk mengantisipasi eskalasi politik yang makin meningkat jelang tahun politik 2024. Surat instruksi tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jenderal Abdul Rochman, tertanggal 8 September 2023, menekankan pentingnya memegang teguh Khittah dan pedoman berpolitik warga NU.
PP GP Ansor Keluarkan Instruksi Jelang Tahun Politik 2024 Baca selengkapnya https://wp.sorbansantri.com/pp-gp-ansor-keluarkan-instruksi-jelang-tahun-politik-2024/ #gpansor#politiktiktok
Dalam surat instruksi tersebut, PP GP Ansor mengingatkan seluruh kader dan pengurus untuk mematuhi sembilan pedoman berpolitik warga NU. Pedoman tersebut bertujuan agar kader Ansor menjadi teladan dalam menjalankan politik, dengan norma dan etika selalu dikedepankan.
Berikut adalah empat poin instruksi yang dikeluarkan PP GP Ansor untuk seluruh kadernya:
Dilarang Penggunaan Aset GP Ansor untuk Keperluan Politik:
Kader Ansor dilarang menggunakan lambang, lagu, seragam, dan atribut lainnya, serta aset dan kantor GP Ansor untuk kepentingan politik praktis atau kampanye calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan partai politik apapun.
Dilarang Mengatasnamakan GP Ansor dalam Pernyataan Dukungan Politik:
Kader Ansor dilarang membuat pernyataan dan/atau surat dukungan kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan partai politik apapun dengan mengatasnamakan GP Ansor.
Memegang Teguh Khittah NU dan Pedoman Berpolitik:
Kader Ansor diinstruksikan untuk tetap memegang teguh Khittah NU 1926 dan 9 Pedoman Berpolitik Bagi Warga NU sesuai Keputusan Muktamar NU Ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
Menjaga Kondusivitas, Ketertiban, dan Keamanan di Wilayah Masing-Masing:
Kader Ansor diminta untuk menjaga kondusivitas, ketertiban, dan keamanan di wilayah masing-masing sebagai bagian dari tanggung jawabnya.
Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap meningkatnya situasi politik menjelang tahun politik 2024. PP GP Ansor berharap dengan mengikuti instruksi ini, kader Ansor dapat berperan sebagai agen perubahan yang menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik, serta menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa. (AI Sorban)
wp.sorbansantri.com – KPU telah secara resmi mengumumkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Dengan demikian, Prabowo-Gibran akan menjadi pemimpin berikutnya bagi Indonesia, menggantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amien.
wp.sorbansantri.com – Kabupaten Mojokerto menjadi saksi dari kolaborasi menarik antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto dengan Rumah Sakit Sakinah (RS Sakinah) dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan sosial yang tengah mengemuka. Ini adalah langkah nyata dalam memanfaatkan potensi lokal untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama adalah aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. RS Sakinah, sebagai lembaga kesehatan yang berkomitmen pada pelayanan yang humanis dan bertanggung jawab, bersama PCNU Kabupaten Mojokerto berupaya untuk memberikan layanan yang lebih merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
wp.sorbansantri.com – Pemilihan Bupati (Pilbub) Kabupaten Mojokerto menghadirkan pertarungan politik yang menarik antara Ikfina dan Gus Bara, dua figur yang mewakili latar belakang politik dan sosial yang berbeda. Dalam menganalisis dinamika petarungan ini, penting untuk melihatnya dalam konteks peta politik dan dinamika kekuatan politik di Kabupaten Mojokerto.
Latar Belakang Politik Ikfina: Ikfina merupakan politisi yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik lokal. Dia memiliki jaringan politik yang kuat di tingkat daerah dan telah mengukir reputasi sebagai pemimpin yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi daerah. Dukungan dari partai politik lokal dan nasional menjadi salah satu kekuatan utama Ikfina dalam Pilbub ini.
Latar Belakang Politik Gus Bara: Gus Bara, di sisi lain, merupakan figur yang lebih dikenal dalam ranah keagamaan dan sosial. Meskipun tidak memiliki pengalaman politik yang panjang, namun dukungannya dari kelompok-kelompok keagamaan dan sosial di Kabupaten Mojokerto membuatnya menjadi kandidat yang memiliki basis massa yang kuat. Isu-isu keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, dan pendekatan partisipatif menjadi fokus utama kampanye Gus Bara.
Dinamika Peta Politik di Kabupaten Mojokerto: Kabupaten Mojokerto memiliki lanskap politik yang beragam, dengan berbagai kepentingan dan dinamika yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, terdapat basis pendukung tradisional yang cenderung memilih berdasarkan afiliasi politik dan jaringan yang telah terjalin. Di sisi lain, terdapat pemilih yang lebih terbuka terhadap isu-isu keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Strategi Kampanye dan Isu-isu Utama: Dalam menghadapi Pilbub, Ikfina lebih menekankan pencapaian infrastruktur dan pembangunan ekonomi sebagai basis kampanyenya. Sementara Gus Bara lebih menonjolkan isu-isu sosial, keadilan, dan partisipasi masyarakat sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dari segmen pemilih yang lebih responsif terhadap isu-isu tersebut.
Dinamika Debat dan Perkembangan Terkini: Debat publik antara kedua kandidat menjadi ajang penting dalam menyoroti perbedaan visi dan misi mereka. Isu-isu seperti pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan publik menjadi titik-titik perdebatan yang menarik perhatian masyarakat.
Dengan demikian, Pilbub Kabupaten Mojokerto tidak hanya menjadi ajang pertarungan antara individu, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Analisis peta politik ini menjadi penting bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dinamika kekuatan politik memengaruhi hasil Pilbub dan arah pembangunan di masa depan.(AI Sorban)
wp.sorbansantri.com – Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membentuk masa depan generasi muda. Namun, di balik dedikasi mereka, terdapat kisah-kisah yang memprihatinkan. Salah satunya adalah gaji guru honorer yang hanya mencapai Rp150 ribu per bulan. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam tentang situasi ini dan mengapa perubahan diperlukan.
Guru Honorer: Pekerjaan yang Tidak Dihargai Guru honorer adalah mereka yang mengajar tanpa memiliki status pegawai negeri atau kontrak tetap. Mereka sering mengajar di sekolah-sekolah swasta atau daerah terpencil. Meskipun berperan penting dalam pendidikan, gaji mereka jauh dari layak.
Kisah Dina Fatma: Gaji Rp150 Ribuan Sebuah video viral di media sosial menampilkan Dina Fatma, seorang guru honorer, membuka amplop berisi gaji pertamanya. Dengan wajah terkejut, dia menemukan hanya satu lembar uang Rp100 ribu dan satu lembar uang Rp50 ribu. Padahal, jam kerjanya adalah lima jam pelajaran per hari, dengan bayaran Rp30 ribu per jam. Jika dihitung, gajinya seharusnya Rp600 ribu per minggu. Namun, kenyataannya sangat berbeda.
Minimnya Penghargaan untuk Jasa Guru Honorer Dina bukanlah satu-satunya guru honorer yang menghadapi situasi ini. Banyak dari mereka merasa tidak dihargai dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaji yang minim membuat mereka bertahan dengan susah payah.
Tuntutan Perubahan Kita perlu mengubah paradigma tentang gaji guru honorer. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil: Peningkatan Gaji: Pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan gaji guru honorer agar sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Perlindungan Hukum: Guru honorer perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Transparansi: Sekolah harus transparan mengenai sistem penggajian dan memastikan gaji sesuai dengan jam kerja yang sebenarnya.
Kesimpulan Gaji guru honorer yang hanya Rp150 ribu per bulan adalah cermin ketidakadilan. Mari bersama-sama berjuang agar para pahlawan tanpa tanda jasa ini mendapatkan penghargaan yang setimpal. Semoga perubahan segera terjadi demi masa depan pendidikan di Indonesia. 🙏
Ada beberapa cara kita bisa mendukung guru honorer secara langsung:
1.Donasi Langsung: Berkontribusi dengan memberikan donasi langsung kepada guru honorer. Ini bisa berupa uang tunai, sembako, atau kebutuhan lain yang mereka butuhkan.
2.Bantuan Pendidikan: Jika Anda memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu, Anda bisa membantu guru honorer dengan memberikan pelatihan atau bimbingan kepada mereka. Misalnya, mengajari mereka teknik pengajaran yang lebih efektif.
3.Aktivisme: Berpartisipasi dalam kampanye atau aksi yang memperjuangkan hak-hak guru honorer. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita bisa mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik.
4.Beli Karya Mereka: Jika guru honorer memiliki karya seni atau produk lain, belilah dari mereka. Ini bisa membantu meningkatkan pendapatan mereka.
5.Bergabung dengan Komunitas: Bergabung dengan komunitas yang peduli dengan pendidikan dan guru honorer. Bersama-sama, kita bisa mencari solusi dan memberikan dukungan.
Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil pun bisa berarti banyak bagi guru honorer. Mari bersama-sama berkontribusi untuk memperbaiki situasi mereka. 🙏 (red)
wp.sorbansantri.com – Mendengar kata kiamat, individu mana sih yang gak merasakan ngeri?ditambah dosa-dosa karena suka membantah orang tua hehee.
Tapi disini yang akan kita bahas bukan kiamat seperti yang kita pelajari disekolah gan, kiamat kuantum adalah sebuah keadaaan di mana file rahasia yang sudah dienkripsi tiba-tiba bisa dibuka.
File terenkripsi itu dapat dibuka oleh komputer kuantum yang bekerja sangat berbeda dari komputer-komputer pada umumnya. Secara teori, mesin komputer kuantum dapat bekerja berkali-kali lipat daripada mesin komputer kita saat ini, cepat banget lah pokoknya.
Perusahaan Jerman Q.ant, merancang fasilitas pemrosesan data optik untuk teknologi kuantum
Saking cepatnya, komputer kuantum mampu dihadapkan dengan masalah yang super kompleks, seperti mencoba mendekripsi data dengan miliaran percobaan hanya dalam hitungan detik.
Komputer biasa jika ingin mendekripsi data yang sama seperti komputer kuantum memerlukan waktu yang sangat lama bahkan bertahun-tahun untuk bisa membuka data yang terenkripsi.
Komputer kuantum ini awalnya diciptakan untuk memecahkan segala macam masalah bagi umat manusia. Namun secara tidak langsung juga memberikan dampak buruk dimasa yang akan datang.
Beberapa negara besar seperti Amerika, Cina, Rusia dan Inggris, bekerja sama untuk mengembangkan komputer kuantum super cepat ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan strategis dunia maya di masa yang akan datang.
Setiap hari nya data yang kita miliki seperti transaksi perbankan, aktivitas sosial media, belanja online, semuanya sudah tersimpan dan terenkripsi di sebuah penyimpanan data yang dinamakan bank data, komputer kuantum kapan saja dapat mencuri data ini dan memecahkan kode enkripsi dengan sangat cepat.
Melihat ini sebagai ancaman yang nyata serta biaya penelitian yang sangat mahal, raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, Intel, dan IBM sedang mengerjakan solusi pencegahan terhadap ancaman dekripsi komputer kuantum.
Para ilmuan saat ini terus mengkampanyekan kriptografi pasca-kuantum yang sedang berlangsung di Institut Sains dan Teknologi Nasional AS (NIST) di Washington DC. Tujuannya adalah untuk menetapkan strategi pertahanan standar yang akan melindungi industri, pemerintah, akademisi dan infrastruktur nasional kritis lainnya dari bahaya kiamat kuantum.
Ngeri banget ya sahabat-sahabat komputer kuantum ini, komputer dirumah saiya aja buat nonton youtube udah lumayan panas, apalagi disuruh dekripsi data dengan miliaran percobaan, BISA MELEDAK. (abi tsani)
SORBAN SANTRI –Beberapa hari ini media sosial Facebook dibuat heboh dengan sebuah video viral yang menyebutkan jika ada sebuah toko retail di Palembang yang menjual sebuah stiker berlambang Palu Arit (kumparan.com), dan siapa sangka jika pada 23/5/2020 kemarin merupakan 100 tahun PKI berdiri di negeri ini (republika.co.id). Hal ini pun mengundang keprihatinan kami, dimana cerita-cerita soal PKI dulu sering saya dengar dari orang-orang tua di kampung saya yang menyebut bahwa PKI ini Partai yang menghalalkan segala cara dan kerap membuat resah masyarakat pada jamannya. Dan karena nya PKI kemudian diburu oleh masyarakat banyak hingga akhirnya partai ini pun dibubarkan pemerintah, dan faham komunisme dilarang di negeri kita tercinta ini.
Namun sayang, adanya toko yang menjual stiker bergambar logo PKI baru-baru ini cukup membuat banyak orang miris, dan disini kami ingin menyampaikan cerita soal PKI versi NU (Nahdhatul Ulama). Karena saat kita bicara PKI, dewasa ini saya banyak melihat beragam versi yang muncul di blog-blog pribadi hingga di media sosial, yang konteksnya saya rasa sudah berbumbu politik, dimana pembahasan PKI acapkali menyerempet tokoh Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto (Orde Baru). Maka dari itu, saya ingin menyajikan cerita PKI ini dari Versi NU. Dan Bostingan ini akan saya buat beberapa bagian, tulisan ini semata-mata kami sajikan untuk memperbanyak tulisan mengenai sejarah PKI di dunia digital, selamat membaca.
PROPAGANDA PKI DI PEKALONGAN YANG GAGAL
Dalam melakukan kegiatannya, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibantu oleh beberapa Ormas Undergrow mereka untuk bisa memuluskan beragam agenda yang mereka buat. dan ormas-ormas undergrow dari beberapa partai yang ada di Indonesia kala itu (tahun: 1940-1960an) bisa sahabat lihat dibawah ini.
sumber: Buku Berjudul Benturan NU – PKI
Pada tahun 1945 diawal kemerdekaan, Walaupun posisinya masih lemah dan masih ilegal tetapi PKI mulai beringas berani menyerang pejabat pemerintah dan tempat ibadah, sebagaimana dilaporkan oleh KH Muhammad Ilyas selaku Konsul NU Kawasan Utara Jawa kepada PBNU:
“Revolusi Pekalongan gara-gara (orang) dari negeri Porworejo bernama Sarjoyo, Ia datang ke Pekalongan memproklamasikan dirinya sebagai residen Pekalongan. Lalu memproklamasikan Pekalongan menjadi Soviet, komunis. Dikobarkan di tiga kabupaten yaitu Tegal, Pemalang dan Pekalonmgan. Bukan main perilaku orang komunis yang di luar batas itu, baik ucapannya maupun perbuatannya, serambi masjid dikencingi, haji-haji diteriaki agen Arab, kiai-kiai dikatakan penipu. Pekik Merdeka diganti dengan pekik .. Soviet.
Untung Alhamadulillah Pekalongan yang terkenal fanatik Islam, kalau martabat agamanya dinodai, rakyat berbondong-bodong menjadi barisan manusia yang menyerbu rumah bupati dan pejabat komunis sambil mengarahkan bambu runcing mereka ke sasaran dan menyerukan yel yel Merdeka…Merdeka.. ya Merdeka.” Tulis laporan KH. Muhammad Ilyas kepada PBNU saat itu.
PKI selalu memanfaatkan peluang apapun untuk merebut kekuasaan, dan sarana agama baik masjid, pesantren atau langgar (Musholla) selalu menjadi sasaran serangan mereka. Karena mereka menganggap tempat ibadah itu sebagai pusat simpul gerakan Islam. Meskipun provokasi mereka di daerah Pekalongan gagal tetapi mereka masih terus melakukan konsolidasi dan propaganda di bawah tanah di seluruh tanah air.
Kampanye PKI Saat itu. (sumber: tirto.id)
Saat itu partai yang berdiri berkelompok menurut aliran ideologi masing-masing, kelompok yang berideologi nasionalis berkelompok di Partai Nasional Indonesia (PNI), partai berideologi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Washliyah, dan lain sebagainya bergabung di Partai Masyumi. Semantara kelompok yang berhaluan Marxis seperti kelompok komunis, kelompok sosialis dan Murba serta kelompok buruh, berdiri sendiri-sendiri dan ada tiga partai Marxis saat itu yaitu Partai Komunis Indoneisa (PKI) ada Partai Sosialis Indonesia (PSI) ada Partai Buruh Indonesia (PBI) dan ada Partai Murba.
Melihat hal itu tokoh PKI terutama Muso prihatin lalu berusaha menyatukan kelomopk Marxis yang ada. Maka pada 24 Agustus 1948 Polit Biro Central Comite PKI mengeluarkan kebijakan satu partai kelas buruh (Marxis). Dari situ kemudian PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia digabung menjadi satu barisan kedalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang diketuai Muso dan Amir Syarifuddin, sekretarisnya adalah DN Aidit yang kesemuanya adalah tokoh PKI. Sementara Partai Murba pimpinan Tan Malaka tidak masuk dalam aliansi Marxis tersebut. Dengan terbentuknya Fron itu maka PKI semakin agresif. Karena front itu dipimpin PKI maka masyarakat tidak ikut menyebut sebagai FDR, Pesindo atau PBI, melainkan secara gampang menyebutnya sebagai PKI.
PROPAGANDA PKI SETELAH MENJADI PARPOL LEGAL
Setelah menjadi partai yang legal, maka PKI mulai melakukan propaganda dan konsolidasi partai secara terbuka berkompetisi dengan patai-partai besar yang lain, terutama PNI, NU/ Masyumi. Sebagai partai yang berideologi proletariat yang peduli pada rakyat tertindas maka propaganda PKI banyak diarahkan daerah yang kondisi ekonominya sangat minus. Ternyata strategi PKI ini berhasil sangat baik, terbukti PKI mendapat dukungan kuat di berbagai daerah yang secaraa ekonomi dan geografis dan secara teologis atau keagamaan saat itu masih terbelakang. Sesuai dengan kriteria itu dan pertimbangan strategis lainnya Madiun dijadikan sebagai pusat gerakan PKI. Daerah Madiun dan sekitarnya seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungangung, Ngawi, Boyolali, Porwodadi, Bojonegoro hingga Pati, terus melingkar sampai Magelang, Klaten, Solo, dan Wonogiri merupakan tempat basis pengembangan PKI.
Logo Partai Komunis Indonesia (Tribunnews.com)
Madiun menjadi titik pusat dari daerah itu, karena itulah aktivitas PKI dipusatkan di Madiun dan disangga oleh daerah sekitarnya yang telah kuat kader PKI nya. Ibukota RI yang saat itu di Yogyakarta pun sebenarnya menjadi daerah yang telah terkepung oleh PKI karena begitu dekatnya basis PKI dengan ibukota negara saat itu. Dengan kerja keras dan sistematis, maka memasuki tahun 1947 konsolidasi PKI sudah nyaris merata, kepengurusan partai sudah menjangkau daerah pedalaman, sehingga berbagai manuver sudah mulai mereka lakukan.
Dengan semangat progresif & revolusioner, PKI berhasil merekrut banyak kalangan, baik buruh, petani yang dijanjikan tanah garapan, para birokrat, termasuk kalangan aparat. Para guru juga sudah mulai banyak dipengaruhi termasuk PGRI di kawasan itu mulai didominasi PKI. Kalangan jagoan, baik kalangan warok, para pendekar, termasuk kelompok bajingan segera menjadi bagian penting dari PKI. Bahkan kelompok terakhir itulah yang dijadikan kelompok pemukul lawan.
Untuk membuat kecemasan dan disintegrasi sosial, PKI melakukan teror seperti dengan perampokan & pembunuhan. Jika kriminalitas sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Perampokan yang dilakukan saat ini dilakukan pada siang hari secara terangterangan. Mereka berani melakukan aksi di siang bolong karena merasa ada yang melindungi bahkan ada yang memerintahkan yaitu PKI.
Perampokan ilustrasi (detik.com)
Sasaran utama perampokan ini adalah para kiai, ulama atau ustadz, termasuk aparat desa yang belum mau ikut PKI. Di luar hal itu terlihat seperti kriminalitas biasa, tetapi setelah diselidiki oleh para pimpinan GP-Ansor jelas terlihat jika para bajingan yang melakukan perampokan tersebut adalah anggota PKI yang mendapatkan restu dari pimpinan partai setempat untuk melakukan teror. Umumya masyarakat sekitar mengenal siapa warga desanya yang PKI dan bukan, sehingga sangat mudah mengidentifikasi.
“Situasi makin kacau & menakutkan. Tiap malam terjadi perampokan & pencurian, disertai penganiayaan & pembunuhan. Sasarannya tokoh agama, tokoh Masjumi atau tokoh NU dan orang kaya yang sudah naik haji. Dan kalau kebetulan punya anak gadis atau perawan, tidak segan-segan diperkosa. Orang-rang sudah tahu bahwa pelakunya adalah orang-orang komunis PKI..
Bagi orang yang ingin selamat dari perampokan, pencurian dan penganiayaan, maka jauhilah tokoh agama, Masyumi dan NU dan bergabunglah pada PKI… PKI dan orang-orang komunis telah menjadi monster yang menakutkan. Orang awam atau rakyat jelata atau yang rumahnya terpencil di pelosok pedesaan merasa tidak aman dan tak terlindungi oleh pemerintah. Mereka (dipaksa) bergabung dengan orang-orang PKI untuk mendapatkan perlindungan. Sementara bagi Warga NU mulai meninggalkan tempat ke daerah yang diangap aman.” Ujar salah satu saksi sejarah di Madiun kala itu.
NU SENGAJA GELAR MUHTAMAR DI MADIUN
Namun ada hal cukup menarik saat itu, saat di Madiun PKI sedang melakukan Propaganda dengan beragam aksi kriminalitas yang terjadi, NU justru menggelar Muhtamar Ke-17 nya pada 24 Mei 1947 di Madiun. Hal itu dilakukan Untuk memberikan ketenangan pada umat dan mencegah perluasan manuver PKI, NU menggelar Muhtamar ke-17 di Madiun juga Untuk melindungi warga dan ulama dari tekanan PKI saat itu.
logo NU (cyberaswaja.online)
Madiun menjadi pusat Kegiatan Nasional PKI kala itu, maka NU pun bersiasat mengadakan acara tandingan berskala Nasional juga di Madiun dengan tajuk Muhtamar NU ke-17. Madiun pun kemudian didatangi oleh gelombang jamaah NU yang memasuki Madiun, dan datangnya ribuan Pendekar NU dari berbagai daerah untuk menjaga jalannya Muhtamar. Dalam Muhtamar itu hadir Ulama dan juga para pengurus NU se-Indonesia, Muhtamar itu juga di hadiri KH. Hasyim Asyari sebagai Rais Akbar NU saat itu, dalam ceramahnya Hadrotus syech KH. Hasyim Asyari menyampaikan:
“Ada beberapa hal lagi yang sangat berbahaya dan tercela melebihi hal yang sudah saya sampaikan, yaitu tersebarnya berbagai ajaran yang mengarah pada kekufuran dan penyimpangan, baik di kalangan anak-anak, pemuda Islam baik di desa maupun di berbagai kota. Saat ini telah tersebar ajaran historis materialisme yaitu suatu prinsip yang berpandangan bahwa tiada realitas di dunia ini kecuali benda, tidak ada roh dan tidak ada alam ghaib. Tidak percaya adanya kehidupan sesudah mati.
Bahaya besar ini tidak akan terelakkan bila sudah tertanam dalam hati serta jiwa pemuda kita dan yang demikian itu akan mengubah keyakinan dasar mereka terhadap agama Islam yang kita anut. Bergerak dan bangkitlah wahai saudaraku para ulama, kuatkan barisanmu, satukan sluruh kekuatanmu, tetaplah tegar & percayalah bahwa tidak sedikit golongan yang kecil mampu mengalahkan golongan besar hanya karena kehendak Allah, krena Allah selalu bersama orang yang sabar.” Kutipan ceramah KH. Hasyim Asyari
Acara Muhtamar NU di Madiun itu pun seperti memberikan angin segar untuk menguatkan masyarakat non PKI disana, menguatkan aparat, para pemuda dan peajar, hingga para birokrasi. Dalam acara itu, KH. Hasyim Asyari menginstruksikan seluruh Potensi yang ada di Pesantren NU di daerah Madiun dan sekitarnya termasuk pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang baru saja turun dari medan tempur melawan penjajah di Ambarawa dan Surabaya untuk ikut menjaga keamanan daerahnya.
Kalangan aparat keamanan yang selama ini tercekam, terutama dari Kepolisian mulai berani menindak kelompok yang melakukan pencurian dan perampokan. Kawanan perampok di Desa Bendungan Kabupaten Trenggalek yang dianggap sebagai pusatnya PKI di Kabupeten itu digerebek oleh Polisi. Tapi tak lama kemudian segerombolan Warok dari Ponorogo dan para pendekar PKI setempat yang berjumalh 150 orang mengepung Kantor Dinas Kepolisian dan kantor Kejaksaan Trenggelek menuntut dibebaskannya teman mereka yang ditahan. Tetapi Komandan Polisi Letnan R. Rustamadji menolak tuntutan mererka dan berujung perdebatan yang sengit.
Sebenarnya para warok itu telah dikepung oleh aparat TNI dan pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Seandainya PKI menyerbu kantor Polisi, mereka akan dipukul oleh Hizbullah dan TNI dari belakang. Mengetahui hal itu akhirnya mereka pergi dengan melontarkan ancaman akan menyerbu dengan bala pasukan lebih banyak lagi. Tapi itu tak pernah terjadi. Bersambung,,
[irp posts=”4759″ name=”Sejarah Propaganda PKI Versi NU (Bagian 1)”]
[irp posts=”4772″ name=”Sejarah Propaganda PKI Versi NU (Bagian 2)”]
[irp posts=”4788″ name=”Sejarah Kekejaman PKI Versi NU (Bagian 3)”]
[irp posts=”4826″ name=”Sejarah Propaganda dan Kekejaman PKI Versi NU [Part 4]”]
Abdul Mun’im & Tim PBNU. 2013. Benturan NU-PKI 1948-1965 (Hal 35-42). Jakarta: PBNU & Langgar Swadaya