SORBANSANTRI.COM

Tag: keamanan siber

  • Ketika Data Rahasia Terbuka: Jingga Cyber Mengusik Keamanan Negeri

    Ketika Data Rahasia Terbuka: Jingga Cyber Mengusik Keamanan Negeri

    Sorbansantri.com- Dunia maya kembali bergetar. Sosok yang mengaku sebagai Bjorka asli muncul dan mengklaim telah membocorkan data pribadi milik ratusan ribu personel Polri. Aksi itu menjadi tanggapan atas penangkapan seorang pemuda bernama WFT, yang sebelumnya dituduh sebagai pelaku di balik akun “Bjorka”.

    Dalam unggahan yang viral di media sosial, Bjorka menyindir keras publik dan aparat yang disebutnya “terlalu cepat menuduh, tanpa memahami dunia digital secara utuh”. Ia juga menyatakan bahwa data anggota Polri memang telah bocor secara terbuka di forum siber internasional.

    “Publik sok-sokan tahu. Tangkap saja Fufufafa,” tulis akun yang menamakan diri Bjorka Asli, menyinggung sindiran warganet terhadap aparat yang dianggap gegabah.
    (Sumber: suara.com, 6/10/2025)

    🔍 Kronologi Singkat

    • Penangkapan WFT oleh Polda Metro Jaya pada awal Oktober menuai sorotan luas. Pemuda asal Minahasa itu disebut sebagai pemilik akun @bjorkanesiaa, yang mengunggah data 341 ribu personel Polri.
    • Beberapa hari kemudian, “Bjorka Asli” muncul, menegaskan bahwa WFT bukan dirinya, dan mengunggah kembali sebagian data untuk membuktikan eksistensinya.
    • Data yang dibocorkan mencakup nama, pangkat, unit tugas, dan kontak pribadi aparat kepolisian — memicu kekhawatiran serius soal keamanan nasional.

    🕌 Suara dari Kalangan Santri

    Dari berbagai pondok pesantren, para kiai dan santri menyoroti kasus ini bukan hanya sebagai masalah siber, tetapi juga krisis moral dan amanah digital.

    “Menjaga data sama seperti menjaga aurat; ia tak pantas dibuka sembarangan, dan bila dibocorkan, bisa menelanjangi kehormatan seseorang,”
    ujar KH. M. Syarifuddin, pengasuh salah satu pesantren di Mojokerto, saat dimintai tanggapan oleh SorbanSantri.com.

    Para kiai juga menekankan pentingnya pendidikan etika digital bagi generasi muda — terutama santri dan pelajar — agar memahami batas antara ilmu yang berguna dan ilmu yang melukai.

    📜 Pelajaran Moral di Era Siber

    Kasus Bjorka menjadi cermin bahwa kemajuan teknologi tidak akan membawa manfaat jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai:

    1. Kejujuran dalam menegakkan hukum digital.
      Salah tangkap bisa menghancurkan nama baik seseorang dan meruntuhkan kepercayaan publik.
    2. Etika dan tanggung jawab di ruang maya.
      Hacking tanpa izin adalah pelanggaran moral dan hukum.
    3. Pendidikan literasi digital di pesantren.
      Santri harus melek keamanan data, bukan hanya kitab kuning.

    🌙 Penutup

    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dunia digital membutuhkan lebih dari sekadar firewall dan algoritma. Ia membutuhkan akhlak, kehati-hatian, dan amanah.

    Karena di balik setiap data yang bocor, ada manusia, keluarga, dan kehormatan yang ikut tergores.

    Redaksi SorbanSantri.com
    “Menulis dengan Nurani, Menyuarakan Kebenaran dengan Adab.”

  • Pilkada 2024 di Bawah Ancaman Siber: BSSN Siapkan Empat Satgas Khusus

    Pilkada 2024 di Bawah Ancaman Siber: BSSN Siapkan Empat Satgas Khusus

    Jakarta, 9 Juli 2024 – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjamin keamanan data pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dari ancaman serangan siber. BSSN telah menggelar operasi khusus untuk memastikan data nasional aman selama pemilihan kepala daerah tahun ini.

    Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan bahwa BSSN sudah menggelar operasi pengamatan data sejak pemilihan presiden dan legislatif, dan operasi ini akan berlanjut hingga pilkada serentak di seluruh Indonesia.

    “BSSN sejak pilpres dan legislatif sudah menggelar operasi pengamatan data dari pilpres hingga pilkada, tentunya konsep operasinya berlanjut sampai pilkada serentak di wilayah Indonesia,” kata Hinsa.

    Empat Satgas untuk Amankan Data

    Dalam acara “Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Sumatera” yang diadakan di Medan hari ini, Hinsa menjelaskan bahwa operasi pengamanan data dilakukan untuk mencegah serangan malware atau ransomware yang bisa mengancam data pemilih dan perhitungan suara. Operasi ini akan dijalankan oleh empat satuan tugas (satgas) di bawah BSSN, yaitu Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik.

    • Satgas Keamanan Siber: Bertanggung jawab untuk pengamanan, monitoring, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan data nasional jika terjadi serangan.
    • Satgas Pengendalian Informasi: Melakukan monitoring dan analisis media sosial serta media massa untuk menanggulangi berita hoaks atau menyesatkan. Satgas ini juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidangi pengamanan data.
    • Satgas Sandi: Melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal, dan gelar jaringan komunikasi yang aman.
    • Satgas Konflik: Mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum dan menyampaikan informasi tentang kegiatan satgas pemilu.

    Satgas ini akan beroperasi sejak H-63 pelaksanaan pilkada serentak hingga H+32 di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Melalui kerja satgas ini, Hinsa memastikan bahwa seluruh data nasional terkait pemilu akan diperkuat dari serangan siber.

    Penulis: Tim SorbanSantri

    @beritasorban Pada Pilkada serentak 2024, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen untuk melindungi data pemilih dari ancaman serangan siber. Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengumumkan pembentukan empat satgas khusus yang akan menjalankan operasi pengamanan data nasional. Satgas ini terdiri dari Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik. Mereka akan bertugas melakukan monitoring, proteksi, serta penanggulangan serangan malware dan ransomware. Selain itu, mereka juga akan melawan berita hoaks dan memastikan jaringan komunikasi tetap aman. Operasi ini berlangsung dari H-63 hingga H+32 Pilkada di 37 provinsi. Dengan langkah ini, BSSN memastikan data pemilu tetap aman dan pemilihan berjalan lancar. Apakah data pemilih juga sudah terkena serangan Ransomware juga? Sorbansantri.com Melaporkan! Suara Santri, Suara Hati #Pilkada2024 #KeamananSiber #BSSN #PemiluAman #SeranganSiber #SatgasPilkada #fyp #foryoupage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • TIM Sorban Santri: Peretasan Menkominfo Bisa Dicegah dengan Manajemen Data yang Tepat

    TIM Sorban Santri: Peretasan Menkominfo Bisa Dicegah dengan Manajemen Data yang Tepat

    Berita Video

    Sorbansantri.com – TIM Sorban Santri menyatakan bahwa serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) dan mengakibatkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkunci sudah diduga sebelumnya oleh tim sorban santri terkait data yang kena ransomware susah dikembalikan dan dapat dicegah jika tidak ada kelalaian dalam mengelola sistem manajemen data. Mereka menyoroti pentingnya tindakan preventif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari serangan siber semacam ini.

    Menurut TIM Sorban Santri, pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi serangan dengan mengaktifkan cronjob server, memperbarui sistem secara rutin, dan menggunakan backup penyimpanan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menghindari situasi di mana data berharga negara terancam oleh peretas.

    “Ransomware itu seperti program enkripsi seperti rar, zip, dan lainnya. Bisa jadi serangan ini terjadi bukan karena peretasan yang disengaja oleh programmer, hacker, cracker, atau defacer, tetapi lebih karena kurangnya keseriusan dalam menjaga keamanan data,” ujar salah satu anggota TIM Sorban Santri.

    Mereka juga menyoroti bahwa kelalaian dalam manajemen data dapat membuka peluang bagi peretas untuk menyerang. TIM Sorban Santri menekankan pentingnya keseriusan Kemenkominfo dalam menjaga data negara dengan meningkatkan keamanan sistem dan menerapkan praktik manajemen data yang baik.

    “Seharusnya, dengan langkah-langkah preventif yang tepat, insiden seperti ini dapat dihindari. Keamanan data negara harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus lebih serius dalam melindungi data dari ancaman peretas,” tambah anggota tersebut.

    Pernyataan TIM Sorban Santri ini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam mengenai manajemen keamanan siber di Indonesia. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan efektif dalam menjaga keamanan data negara agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. (AI Sorban)

    @beritasorban TIM Sorban Santri sudah menduga bahwa serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) dan mengakibatkan data Kemenkominfo terkunci, sulit dipulihkan. Mereka menyoroti bahwa kelalaian dalam manajemen data menjadi penyebab utama. Menurut mereka, pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi serangan dengan mengaktifkan cronjob server, memperbarui sistem secara rutin, dan menggunakan backup penyimpanan. Serangan ini bukan hanya menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menjaga data, tetapi juga pentingnya langkah preventif untuk melindungi data negara dari ancaman siber. #PeretasanPDN #KeamananSiber #TIMSorbanSantri #Ransomware #DataNegara #ManajemenData #KelalaianSistem #Kemenkominfo #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

    Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

    Berita Video

    Jakarta, Sorbansantri.com – Sepekan sudah Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari serangan siber yang terjadi pada Kamis (20/6/2024). Serangan ransomware ini tidak hanya mengakibatkan gangguan layanan, tetapi juga membuat data milik 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkunci dan tersandera peretas.

    Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Telkom sebagai pengelola PDN telah berupaya mengembalikan data tersebut. Namun, berbagai upaya tidak berhasil melawan ransomware. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data di PDN.

    “Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

    Meski begitu, Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi tetap berada di server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain. “Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya dienkripsi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar,” jelas Herlan.

    Pasrah Kehilangan Data Pemerintahan

    Di tengah upaya investigasi, tim gabungan menemukan pesan tebusan dari peretas sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar. Pemerintah menolak negosiasi tersebut. “Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong.

    Usman memastikan bahwa data yang terenkripsi tetap di server PDN dan tidak bisa diakses oleh peretas atau pihak lain. “Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” tambah Usman.

    Ratusan Layanan Publik Belum Pulih

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan serangan ini berdampak pada layanan di 282 instansi pemerintahan. Upaya pemulihan masih berlangsung secara bertahap. “Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Semuel.

    Beberapa layanan publik seperti keimigrasian Kemenkumham, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP, dan layanan perizinan event Kemenko Marves sudah pulih. “Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” ujar Usman.

    Pemerintah Kurang Peduli Keamanan Siber

    Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai pemerintah belum terlalu peduli dengan keamanan siber. “Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait isu keamanan siber,” ujar Pratama.

    Pratama mengungkapkan bahwa pemerintah baru sibuk menyoroti keamanan siber ketika terjadi peretasan, sehingga penanganan sering terlambat dan memakan waktu lama. “Akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber dan melakukan penanganan yang acapkali terlambat serta membutuhkan waktu yang lama,” kata Pratama.

    Menurut Pratama, meskipun serangan ini tidak terlalu berdampak secara finansial, reputasi Indonesia di mata dunia tercoreng karena tidak mampu mengantisipasi serangan siber. “Reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia,” pungkas Pratama. (AI Sorban)

    @beritasorban Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari serangan ransomware yang terjadi seminggu lalu. Data milik 282 kementerian dan lembaga terkunci dan tersandera peretas. Tim dari Kemenkominfo, BSSN, Polri, dan Telkom telah berusaha mengembalikan data, namun upaya tersebut gagal. Pemerintah menolak membayar tebusan senilai 8 juta dolar AS dan memutuskan untuk mengisolasi server PDN agar data tidak bisa diakses. Meskipun data tetap aman di server, ratusan layanan publik masih terganggu. Ketua CISSReC menilai pemerintah kurang peduli dengan keamanan siber. Kasus ini mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia. #SeranganSiber #PDNHack #KeamananData #Ransomware #PemerintahPasrah #KeamananSiber #DataPemerintah #CrisisManagement #fyp #foryoupage #funny ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Sindiran Pedas untuk Menkominfo: Krisis Keamanan Siber, Semua server TNI dinonaktifkan, Bagaimana Nasib Data Kita?

    Sindiran Pedas untuk Menkominfo: Krisis Keamanan Siber, Semua server TNI dinonaktifkan, Bagaimana Nasib Data Kita?

    Berita Video

    Sorbansantri.com – Keamanan siber di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah serangan peretasan besar-besaran melumpuhkan server TNI dan 210 lembaga pusat serta daerah yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Dalam kejadian ini, semua server TNI dinonaktifkan sementara, menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem keamanan data kita.

    Menkominfo, di mana perhatian Anda saat negara ini sedang mengalami krisis keamanan siber yang serius? Kita berbicara tentang peretasan yang menargetkan lembaga-lembaga vital, termasuk Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Data penting dan rahasia yang bocor dijual di pasar gelap oleh seorang peretas yang dikenal sebagai MoonzHaxor. Lantas, apa tindakan nyata dari Kemenkominfo untuk mencegah dan menangani bencana ini?

    “Langkah kami menonaktifkan semua server sementara waktu,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar. Tentu saja, menonaktifkan server adalah langkah yang perlu diambil. Namun, apakah ini solusi jangka panjang yang dapat diandalkan? Bukankah seharusnya Kemenkominfo memiliki rencana pencegahan yang lebih solid sebelum situasi ini terjadi?

    Sementara itu, akun Twitter dengan centang biru, FalcoonFeed.oi atau @FalconFeedsio, mengunggah tangkapan layar penjualan sistem milik Bais TNI. Unggahan tersebut menjelaskan bahwa data dibocorkan oleh MoonzHaxor, pelaku yang sama yang menyerang INAFIS Polri dan PT Astra International Tbk. Ini menambah daftar panjang kegagalan kita dalam menjaga keamanan data.

    Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya migrasi data dan evaluasi sistem. “Kami lagi bekerja untuk mengatasi terutama pelayanan publik agar bisa berjalan kembali seperti sediakala,” katanya. Namun, pertanyaan besarnya adalah: mengapa kita selalu bereaksi setelah serangan terjadi? Dimana antisipasi dan tindakan proaktif yang seharusnya menjadi prioritas utama?

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Sirabuan, menambahkan bahwa data INAFIS Polri yang dijual di pasar gelap adalah data lama. Namun, apakah ini berarti kita hanya bisa bernafas lega sementara? Bukankah setiap kebocoran, entah lama atau baru, menunjukkan bahwa ada celah serius dalam sistem keamanan kita?

    Menkominfo harus segera mengambil langkah konkret dan bukan hanya sekadar reaktif. Ini adalah era digital di mana data adalah aset paling berharga. Kehilangan atau kebocoran data tidak hanya merugikan instansi pemerintah tetapi juga bisa berdampak luas pada keamanan nasional. Kita butuh solusi nyata, bukan janji manis atau langkah-langkah sementara.

    Rakyat Indonesia berhak merasa aman dan percaya bahwa data mereka dilindungi dengan baik. Sudah saatnya Menkominfo berbenah dan menunjukkan tindakan nyata untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Jika tidak, kita hanya akan terus terjebak dalam lingkaran kegagalan yang sama. (AI Sorban)

    @beritasorban Serangan siber besar-besaran kembali mengungkap kelemahan serius dalam sistem keamanan data Indonesia. Semua server TNI dinonaktifkan sementara setelah peretasan 210 website lembaga pusat dan daerah di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Menkominfo, di mana perhatian Anda? Peretas bernama MoonzHaxor berhasil membocorkan data penting milik Badan Intelijen Strategis TNI, dan data ini dijual di pasar gelap. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan hanya reaksi sementara. Dimana antisipasi dan langkah proaktif dari Kemenkominfo? Saatnya Menkominfo berbenah dan memastikan keamanan data kita terjaga. #MenkominfoBerkacaDiri #KeamananSiber #PeretasanTNI #DataIndonesia #GagalLagi #TindakanNyata #AmanahData #CelahKeamanan #SeranganSiber #KeamananData #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri