SORBANSANTRI.COM

Tag: megawati

  • Jokowi & Gibran Dipecat PDIP: Awal Baru atau Akhir Perjalanan?

    Jokowi & Gibran Dipecat PDIP: Awal Baru atau Akhir Perjalanan?

    Sorbansantri.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, resmi dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin, 16 Desember 2024. Surat pemecatan ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun.

    Jokowi memiliki perjalanan politik yang panjang bersama PDIP. Partai ini menjadi kendaraan politik utama Jokowi sejak ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, hingga menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode.

    Isi Surat Pemecatan

    Dalam video yang diterima media, Komarudin Watubun didampingi oleh jajaran DPP PDIP seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), dan sejumlah pengurus lainnya saat membacakan keputusan tersebut.

    “Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” ucap Komarudin.

    Komarudin melanjutkan, “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan.”

    Ia menegaskan bahwa pemecatan ini merupakan sanksi organisasi, dan ketiganya dilarang menjabat atau berkegiatan mengatasnamakan PDIP.

    Perjalanan Politik Jokowi Bersama PDIP

    Jokowi memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 dengan dukungan PDIP. Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014 dengan dukungan penuh dari PDIP.

    Pada Pilpres 2014, Jokowi terpilih bersama Jusuf Kalla. Di periode kedua, ia menggandeng Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden.

    Awal Keretakan Hubungan Jokowi-PDIP

    Ketegangan hubungan Jokowi dengan PDIP mulai terlihat menjelang Pilpres 2024. Situasi memuncak ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memberi lampu hijau kepada Gibran untuk maju sebagai calon presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Keputusan ini memicu kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi. Padahal, saat itu PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Menurut Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, keretakan ini bermula sejak Ramadan 2023. Kala itu, Jokowi dikabarkan mendukung pembentukan koalisi besar, namun rencana ini gagal setelah Nasdem mencalonkan Anies Baswedan dan PDIP mencalonkan Ganjar.

    Ejekan Megawati yang Menyulut Konflik

    Ucapan Megawati Soekarnoputri pada HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Selasa (10/1/2023), menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan. Dalam pidatonya, Megawati menyindir Jokowi dengan mengatakan bahwa tanpa PDIP, Jokowi “tidak ada apa-apanya.”

    “Pak Jokowi itu ya ngono lho, mentang-mentang. Lha iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI-Perjuangan juga, duh kasihan dah,” ujar Megawati.

    Ucapan ini menuai reaksi negatif dari publik, terutama setelah pasangan Ganjar-Mahfud kalah dalam Pilpres 2024. Bahkan, di TPS 053 Kebagusan, tempat Megawati memberikan suaranya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar unggul atas Ganjar-Mahfud.

    Akhir Manis Jokowi dan Prabowo

    Di sisi lain, hubungan Jokowi dengan Prabowo semakin erat setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden RI. Prabowo beberapa kali bertemu Jokowi untuk berdiskusi tentang masa depan bangsa. Hal ini semakin kontras dengan renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP hingga berujung pada pemecatan.

    Kini, publik mencermati bagaimana Jokowi akan melangkah ke depan setelah resmi tak lagi menjadi bagian dari partai yang telah membesarkannya. (AI Sorban)

    @beritasorban Hari ini, PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution. Surat pemecatan dibacakan oleh Komarudin Watubun, menyusul ketegangan yang memuncak pasca-Pilpres 2024. Hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang sejak kontroversi MK yang membuka jalan bagi Gibran mendampingi Prabowo, serta sindiran Megawati di HUT ke-50 PDIP. Meski demikian, hubungan Jokowi dan Prabowo semakin erat, berbeda dengan relasinya yang memburuk dengan PDIP. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Jokowi berikutnya pasca pemecatan ini. #PDIPPecatJokowi #JokowiGibran #Megawati #PDIP #Pilpres2024 #PolitikIndonesia #KeretakanPDIPJokowi #BeritaPolitik #GanjarPranowo #GibranRakabuming #fyp ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Politik Busuk Skenario Semut Merah Menjerat Gus DUR

    Politik Busuk Skenario Semut Merah Menjerat Gus DUR

    InfokomBanserNU- Dalam sepekan terakhir, sebelum peringatan satu dasawarsa meninggalnya KH Abdurrahman Wahid, buku ‘Menjerat Gus Dur’ sudah ludes di pasaran. Buku terbitan Numedia Digital Indonesia itu menjadi polemik sekaligus perbincangan luas di kalangan masyarakat. Penyebabnya tak lain karena investigasi yang dipaparkan penulis memuat keterlibatan tokoh-tokoh besar yang turut dalam proses penjatuhan Gus Dur.

    Salah satu bagian terpenting dari karya Virdika Rizky Utama ini adalah dilampirkannya dokumen rahasia yang ditulis Fuad Bawazier. Dokumen empat halaman tersebut berupa surat laporan terkait rencana-rencana yang sudah dilakukan untuk menjatuhkan Gus Dur.

    Surat yang dikirim ke Akbar Tandjung pada 29 Januari 2001 itu, mengungkap pelaksanaan rencana yang diberi nama ‘Sekenario Semut Merah’. Di dalamnya terdapat nama-nama dengan tugas masing-masing orang yang sudah dilaksanakan.    Fuad Bawazier, Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII itu menjadi ‘kepala operasi’ dan membagi tugas kepada beberapa pihak untuk penggalangan opini, menjaring dukungan masyarakat, propaganda media, termasuk merekrut preman, cendekiawan, dan pengusaha.

    Tujuannya jelas; menjatuhkan kredibilitas Presiden Gus Dur melalui kasus Buloggate dan Bruneigate yang dinilai telah berjalan sesuai skenario. Fuad, dalam surat yang ditulis, meyakini kekuatan dan efek operasi tahap pertama sudah sesuai ekspektasi, sehingga menurut pandangannya harus ditingkatkan kepada pelaksanaan operasi jilid kedua yakni; memaksa Gus Dur mundur dan mendorong Megawati menjadi presiden sekaligus menjadikan Amien Rais sebagai wakilnya. 

    Kenapa Fuad merekomendasikan Ketum PDI P sebagai pengganti? Baginya, Megawati bisa dikendalikan dan pada akhirnya akan disingkirkan melalui penggembosan dari dalam lewat isu ketidakbecusan dalam mengatasi krisis ekonomi dan penyelesaian disintegrasi bangsa. Tugas itu dipercayakan kepada Amien Rais yang dinilai lincah karena berada di lingkar kekuasaan.   

    Dokumen tugas yang dikirim ke Akbar Tandjung itu memuat tujuh garis besar laporan sekaligus rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan skenario tahap pertama. Berikut ini kutipan langsungnya.

    1. BEM PTN (Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nasional) dan BEM Perguruan Tinggi Swasta yang selama kita telah koordinir di Cilosari dan Diponegoro (PB HMI) serta kelompok kanan ormas Islam yang tersentral di tiga titik lainnya yakni; Masjid Sunda Kelapa, Istiqlal dan Al Azhar mulai bergerak masif, bergelombang, dan bersamaan hampir di seluruh Indonesia dengan satu komando isu menuntut Gus Dur Mundur. Khusus untuk pengepungan senayan dan rangka mem-pressure DPR agar menerima hasil kerja pansus yang menyatakan Gus Dur telah menyalahkan kekuasaan (abuse of power) secara langsung dipelopori oleh para alumni ILUNI pro-kita, para rektor serta BEM UI dan UMJ. Mereka ini bergerak di bawah komando langsung Ketua Umum PB HMI, Fakhruddin CS.
    2. Pada saat sidang paripurna digelar, adik-adik mahasiswa ini akan bergabung langsung dengan seluruh massa aksi rekan-rekan Pemuda Partai Keadilan yang langsung di bawah komando saudara Hidayat Nur Wahid, Gerakan Pemuda Ka’bah yang dimobilisir oleh saudara Ali Marwan Hanan, massa PBB di bawah saudara Hamdan Zoelva, massa PAN di bawah saudara Patrialis Akbar, dan massa rakyat dan preman yang diorganisir oleh saudara Yapto dan DPP Pemuda Pancasila. Pada saat itulah komando akan saya pegang langsung, sedangkan operator lapangan akan dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI, AMPI, GPK, BM PAN, PB HMI, HAMAS, dan IMM.
    3. Gerakan ini Insya Allah akan memperoleh dukungan penuh dari Zoelva Lindan dan Julius Usma yang telah mampu mempengaruhi beberapa kantong massa PDIP untuk bergabung melakukan demonstrasi menyikat Gus Dur di Sidang Parlemen.
    4. Kita juga telah melakukan aksi borong dollar di pasar Valuta asing dan bursa efek-untuk menjatuhkan nilai tukar rupiah-di dalam dan luar negeri (terutama di Hongkong, dan Singapura) secara langsung di bawah kendali Bendahara Umum DPP Golkar (Fadel Muhammad-pen). Aksi borong dollar ini juga didukung oleh Bambang Tri Atmojo, dan Liem Sioe Liong, Arifin Panigoro.
    5. Seluruh kerja media massa (cetak dan elektronik) yang bertugas mem-blow up secara kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur terhadap Gus Dur sudah di-arrange langsung oleh saudara Parni Hadi dan Surya Paloh, sedangkan operator teknis di lapangan saya telah menyiapkan banyak kaki terutama di parlemen.
    6. Penggiringan opini publik oleh para tokoh dan cendekiawan atas kegagalan pemerintahan Gus Dur lewat tulisan di media massa yang dimobilisir langsung oleh Azumardi Azrha, Dr. Syahrir, dan rekan-rekan KAHMI telah mampu meyakinkan publik bahwa Gus Dur memang benar-benar gagal mengemban amanat reformasi.
    7. Tugas saudara Din Syamsuddin untuk mengendalikan MUI lewat kasus Ajinomoto telah berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut dukungannya kepada presiden.

    Sebagai bahan pertimbangan operasi di lapangan, Fuad Bawazier juga meminta Akbar Tandjung untuk memberikan seluruh informasi perkembangan situasi di dalam gedung Senayan melalui Anas Urbaningrum sebagai kurir.

    “Saya optimis bahwa skenario ini akan berjalan mulus. Dengan begitu, misi untuk menyelamatkan seluruh asset politik dan ekonomi serta invertasi kita serta pengeluaran dana operasi sebesar 4 T, yang sudah saya sediakan tidak menjadi sia-sia dan dapat mengembalikan kejayaan kita yang telah dirampas sejak reformasi,” tulis Fuad Bawazier di bagian akhir surat. 

    Sumber: nu.or.id