Tag: muhammadiyah

  • RS dr Moedjito Jombang Resmi Pindah Tangan ke Muhammadiyah: Langkah Strategis Perluasan Layanan Kesehatan

    RS dr Moedjito Jombang Resmi Pindah Tangan ke Muhammadiyah: Langkah Strategis Perluasan Layanan Kesehatan

    JOMBANG, Sorbansantri.com – Muhammadiyah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan layanan kesehatan di Indonesia. Kali ini, organisasi Islam terbesar di Tanah Air itu mengakuisisi Rumah Sakit dr Moedjito yang berlokasi di Kabupaten Jombang.

    Proses akuisisi ini dipelopori oleh RS Khadijah, yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo, dan secara resmi dituntaskan pada Selasa (24/12/2024). Seremonial peluncuran pengalihan manajemen dilakukan lebih awal, Sabtu (21/12/2024), dihadiri oleh berbagai tokoh dan pemangku kepentingan.

    Penguatan Layanan Kesehatan di Jawa Timur

    Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Sukadiono, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan PCM Sepanjang dalam mengelola akuisisi ini. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan layanan kesehatan Muhammadiyah, khususnya di Jawa Timur.

    “Ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk memperluas manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya RS dr Moedjito di bawah naungan Muhammadiyah, kami yakin kualitas layanan akan semakin baik,” ungkap Sukadiono.

    Meskipun manajemen kini dikelola oleh Muhammadiyah, nama RS dr Moedjito masih dipertahankan. Hal ini karena izin operasional yang masih berlaku hingga tahun 2027. “Nama RS dr Moedjito tetap digunakan hingga izin tersebut diperbarui. Fokus kami sekarang adalah peningkatan kualitas layanan,” tambahnya.

    Warisan Sejarah dan Harapan Keluarga

    Julia Dwidjosiswojo, putri pendiri RS dr Moedjito, dr Moedjito Dwidjosiswojo, turut hadir dalam acara ini. Ia mengungkapkan harapan besar agar rumah sakit ini berkembang pesat di bawah Muhammadiyah, sesuai dengan visi ayahnya.

    “Kami ingin rumah sakit ini terus maju dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Ayah saya mendirikan RS dr Moedjito sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Kami berharap semangat itu tetap hidup bersama Muhammadiyah,” kata Julia.

    RS dr Moedjito memiliki sejarah panjang sejak didirikan oleh dr Moedjito Dwidjosiswojo, seorang dokter lulusan luar negeri yang terinspirasi oleh pendidikan yang ia terima di masa Presiden Soekarno. Rumah sakit ini menjadi simbol pengabdian dan dedikasi terhadap masyarakat.

    Komitmen Muhammadiyah untuk Pengembangan Layanan

    Muhammadiyah berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas, layanan medis, dan manajemen RS dr Moedjito guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan jejaring yang luas dan pengalaman panjang dalam mengelola layanan kesehatan, Muhammadiyah optimis rumah sakit ini akan menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Jombang dan sekitarnya.

    Akuisisi ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi warga Jombang, tetapi juga menunjukkan peran strategis Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional. Rumah Sakit dr Moedjito kini bersiap melangkah ke era baru dengan semangat yang sama: melayani masyarakat dengan sepenuh hati. (AI Sorban)

    @beritasorban Muhammadiyah kembali memperluas jaringan layanan kesehatannya dengan mengakuisisi Rumah Sakit dr Moedjito di Jombang. Proses ini dilakukan oleh RS Khadijah yang dikelola PCM Sepanjang, Sidoarjo, pada 24 Desember 2024. Ketua PWM Jawa Timur, Sukadiono, menyebut akuisisi ini sebagai langkah strategis memperkuat layanan kesehatan Muhammadiyah di Jawa Timur. Meski kini di bawah Muhammadiyah, nama RS dr Moedjito tetap digunakan hingga 2027 sesuai izin operasional. Julia Dwidjosiswojo, putri pendiri rumah sakit, berharap warisan keluarganya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Muhammadiyah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, menjadikan RS dr Moedjito sebagai simbol pengabdian yang melayani sepenuh hati. Rumah sakit ini kini bersiap melangkah ke masa depan yang lebih cerah. #RSMoedjitoBersamaMuhammadiyah #JombangSehat #MuhammadiyahPeduli #LayananKesehatan #RSKhadijah #WarisanUntukBangsa #fyppage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • PBNU & Muhammadiyah Apresiasi Polri Bongkar Judi Online di Komdigi

    PBNU & Muhammadiyah Apresiasi Polri Bongkar Judi Online di Komdigi

    BERITA VIDEO

    Jakarta, SorbanSantri.com — Pengungkapan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat apresiasi dari berbagai organisasi Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kedua organisasi tersebut menyatakan dukungannya atas langkah Polri dalam memberantas jaringan pelaku judi online yang meresahkan masyarakat.

    Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, yang akrab disapa Gus Fahrur, mendesak agar kasus ini diusut secara menyeluruh, mengingat keterlibatan oknum pegawai Komdigi yang diduga menyalahgunakan wewenang adalah pelanggaran serius. “Kami mengapresiasi kerja keras aparat kepolisian yang berhasil menangkap para pelaku judi online, termasuk dugaan keterlibatan oknum pegawai Komdigi yang bermain-main dengan aturan pemerintah. Ini pelanggaran berat yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya, dikutip dari ANTARA, Sabtu (2/11/2024).

    Menurut Gus Fahrur, penanganan kasus ini sangat penting untuk menjaga integritas institusi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap Komdigi. Ia menambahkan bahwa tindakan tegas dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan oknum lainnya yang mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal seperti judi online.

    Di sisi lain, Muhammadiyah melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh Divisi Hukum dan HAM mereka juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri dalam mengusut tuntas kasus ini. Muhammadiyah menilai bahwa tindakan yang merusak moral bangsa seperti judi online tidak bisa dibiarkan, apalagi jika melibatkan aparat pemerintah yang seharusnya menjaga dan menegakkan aturan.

    “Dukungan Muhammadiyah terhadap penegakan hukum dalam kasus ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam memerangi segala bentuk kemungkaran yang merusak tatanan masyarakat. Kami berharap proses hukum ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan,” bunyi pernyataan resmi Muhammadiyah.

    Dengan adanya dukungan dari organisasi Islam besar seperti PBNU dan Muhammadiyah, diharapkan pengusutan kasus ini berjalan maksimal dan dapat menjadi langkah awal untuk memberantas jaringan perjudian online di Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal yang merusak moral dan ekonomi bangsa.

    Sampai saat ini, pihak kepolisian terus melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan lebih banyak pihak dalam jaringan judi online tersebut. (AI Sorban)

    @beritasorban Polri berhasil membongkar jaringan judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Langkah tegas ini mendapatkan apresiasi dari organisasi besar Islam, seperti PBNU dan Muhammadiyah. Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, atau Gus Fahrur, mengapresiasi kerja keras Polri dalam mengungkap kasus ini, mengingat keterlibatan aparat pemerintah dianggap sebagai pelanggaran serius. Sementara itu, Muhammadiyah menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga moral bangsa. Dukungan dari PBNU dan Muhammadiyah ini menunjukkan keseriusan semua pihak untuk memberantas judi online yang meresahkan masyarakat. Diharapkan, penegakan hukum berjalan adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat terjaga. #ApresiasiPolri #UsutTuntas #AntiJudiOnline #PBNU #Muhammadiyah #TegakkanHukum #Komdigi #GusFahrur #fypシ゚ ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Muhammadiyah Adopsi Kalender Hijriah Global: Akhiri Perdebatan Tahunan dan Berikan Kepastian Penanggalan Islam

    Muhammadiyah Adopsi Kalender Hijriah Global: Akhiri Perdebatan Tahunan dan Berikan Kepastian Penanggalan Islam

    Berita Video

    Jakarta, SorbanSantri.com – Muhammadiyah telah menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam menentukan awal bulan Hijriah yang diluncurkan bertepatan dengan momen 1 Muharram 1446 Hijriah tahun ini.

    Momen penerapan KHGT ini juga menandai Muhammadiyah meninggalkan kriteria wujudul hilal untuk penentuan awal bulan Hijriah yang telah digunakan sebelumnya.

    Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan dikembangkannya KHGT oleh Muhammadiyah sebagai respons terhadap isu strategis yang dirumuskan pada Muktamar 48 lalu di Surakarta.

    Dalam rumusan Muktamar 48 itu, Mu’ti mengatakan KHGT untuk merespons tantangan dalam konteks keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Artinya KHGT tidak hanya untuk urusan-urusan ibadah khusus saja.

    Ia mengatakan kompleksitas isu dalam KHGT juga beririsan dengan isu politik, baik itu di level nasional maupun global. Selain kompleks, KHGT juga menjadi isu yang dinamis ditinjau dari manhaj dan konsekuensi dari penggunaannya.

    “Sehingga muncul kritik ketika mendekati Bulan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha selalu ada debat tahunan yang masalahnya selalu berulang. Apakah hilalnya sudah muncul atau belum?” kata Mu’ti dikutip di laman resmi Muhammadiyah.

    Mu’ti berharap dengan diterapkannya KHGT ini tak lagi muncul perdebatan tahunan tersebut. Sehingga energi umat tidak terkuras lantaran masih ada urusan lain yang menunggu untuk segera diatasi.

    Abdul Mu’ti memandang KHGT ini tidak hanya menjawab perdebatan tiga waktu penting umat Islam itu saja, tapi juga untuk memberikan kepastian waktu-waktu penting yang lain termasuk jadwal salat sehari-hari, perjanjian, dan seterusnya.

    Ketika bertemu dengan perwakilan dari Islamic Society of North America (ISNA), Abdul menceritakan, bahwa ISNA saat ini juga menggunakan penanggalan hijriyah metode hisab.

    Karena hisab memberikan akurasi kalender yang berjangka panjang, ia mengatakan ISNA dapat membuat kesepakatan dengan Sekjen PBB supaya di waktu awal Syawal PBB tidak menyelenggarakan sidang sebab umat muslim merayakan Idulfitri.

    “Sidang ditiadakan pada saat Idulfitri untuk menghormati orang Islam yang merayakan Idulfitri itu. Karena itu perhitungan kalender yang menggunakan hisab itu memiliki kepastian sehingga ISNA bisa memberikan informasi kepada Sekjen PBB mengenai kapan Idulfitri, dan bisa disinkronkan dengan jadwal persidangan,” ungkapnya.

    Sebelumnya Muhammadiyah menerapkan kriteria wujudul hilal ketika menentukan awal bulan hijriah. Kriteria ini mensyaratkan awal bulan Hijriah berlaku jika konjungsi atau kesegarisan matahari, bulan, dan bumi yang menandai fase baru bulan terjadi sebelum maghrib dan ketinggian bulan saat itu sudah di atas ufuk. Wilayah berlakunya kriteria ini hanya di Indonesia. (AI Sorban)

    @beritasorban Muhammadiyah baru saja menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT, mengakhiri penggunaan kriteria wujudul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah. KHGT ini dikembangkan sebagai respons dari isu strategis yang dibahas pada Muktamar 48 di Surakarta, untuk menjawab tantangan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa KHGT diharapkan mengakhiri perdebatan tahunan terkait penentuan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Kalender ini juga memberikan kepastian jadwal ibadah harian dan kegiatan penting lainnya. Menariknya, ISNA yang juga menggunakan metode hisab, telah berkolaborasi dengan Sekjen PBB untuk menyinkronkan jadwal Idulfitri dengan kegiatan sidang PBB. Dengan KHGT, Muhammadiyah berharap umat Islam dapat lebih fokus pada urusan lain yang lebih mendesak. Semoga inovasi ini membawa manfaat besar bagi kita semua. #Muhammadiyah #KalenderHijriahGlobal #KHGT #Hijriah #WujudulHilal #AbdulMuti #ISNA #PenanggalanIslam #Muktamar48 #SorbanSantri #fyp #foryou ♬ suara asli Sorban Santri
  • Respons Berbeda NU dan Muhammadiyah: Konsesi Tambang Jokowi Picu Perdebatan

    Respons Berbeda NU dan Muhammadiyah: Konsesi Tambang Jokowi Picu Perdebatan

    Berita Video

    wp.sorbansantri.com – Keputusan Presiden Joko Widodo mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola konsesi tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 mendapat respons beragam dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

    NU Puji Jokowi dan Bentuk Perusahaan

    Pengurus Besar NU (PBNU) memuji keputusan Presiden Jokowi tersebut dan langsung bergerak cepat dengan membentuk perusahaan untuk mengelola konsesi tambang itu. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyebut kebijakan ini sebagai langkah berani yang penting untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kemaslahatan rakyat secara lebih langsung.

    “Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” ujar Gus Yahya pada Senin (3/6/2024). Yahya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas keputusan ini.

    PBNU mengeklaim memiliki kemampuan dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola konsesi tambang yang diberikan negara. “Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” kata Yahya.

    PBNU bahkan telah menunjuk bendahara umumnya, Gudfan Arif Ghofur, sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan usaha pertambangan ini. “Kami sudah bikin PT-nya, kami sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya adalah bendahara umum yang juga seorang pengusaha tambang,” jelas Yahya kepada wartawan pada Kamis (6/6/2024).

    Muhammadiyah Tak Gegabah

    Di sisi lain, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam merespons keputusan ini. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemberian izin pengelolaan tambang harus melalui persyaratan ketat dan tidak otomatis diterima oleh ormas keagamaan.

    “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” ujar Mu’ti. Hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang tersebut.

    Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah juga memberikan respons tegas. Mereka menyebut pemberian izin pengelolaan tambang tanpa melalui proses lelang melanggar hukum dan membuka potensi tindak pidana korupsi. “Pemberian WIUP mineral logam dan batubara secara langsung tanpa melalui proses lelang merupakan pelanggaran terhadap UU Minerba dan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” tegas Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo.

    Majelis Hukum dan HAM juga menekankan bahwa PP Muhammadiyah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati tawaran pengelolaan tambang ini, mengingat Perpres Nomor 70 Tahun 2023 bertentangan dengan UU Minerba dan UU Administrasi Pemerintahan. “PP Muhammadiyah wajib memiliki aturan tata kelola yang baik agar siap dan mampu mengantisipasi dampak yang ditimbulkan terkait kegiatan pertambangan,” tambah Trisno. (AI Sorban)

    @beritasorban Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan menuai respons beragam dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. PBNU memuji langkah Jokowi, menyebutnya sebagai terobosan penting, dan segera membentuk perusahaan tambang. Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menyatakan kesiapan NU dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Sebaliknya, PP Muhammadiyah berhati-hati, menekankan pentingnya persyaratan ketat dan mengkritisi potensi korupsi tanpa proses lelang. Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menilai kebijakan ini melanggar UU Minerba dan UU Administrasi Pemerintahan. Respons kedua ormas besar ini menunjukkan perbedaan pendekatan terhadap kebijakan pemerintah. #KonsesiTambang #NUvsMuhammadiyah #ResponsOrmas #JokowiKebijakan #TambangIndonesia #PBNU #PPMuhammadiyah #OrmasKeagamaan #PertambanganIndonesia #HukumTambang #fypシ゚ #breakup #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Amien Rais: Muhammadiyah Jangan Ikut Kelola Tambang

    Amien Rais: Muhammadiyah Jangan Ikut Kelola Tambang

    Berita Video

    SorbanSantri.com – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Amien menilai bahwa keputusan Presiden Jokowi ini terlalu ikut campur dalam urusan yang seharusnya tidak diambil di akhir masa jabatannya. “Jokowi di akhir masa jabatan tidak boleh mengambil kebijakan besar atau signifikan,” ujar Amien melalui kanal YouTube Amien Rais Official, dikutip pada Rabu (5/6).

    Dalam pernyataannya, Amien meminta Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam kebijakan tersebut. “Saya ingin menyampaikan sedikit saja jangan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan, enggak usah, Muhammadiyah lebih dari cukup,” tegasnya.

    Amien menjelaskan bahwa penghasilan Muhammadiyah sudah datang dari berbagai sumber, seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dan sektor pendidikan. “Kita punya kampus yang juga gagah-gagah, hebat-hebat yang sudah bisa self-efficiency dan segala macam usaha Muhammadiyah itu kita pelihara, enggak usah dibawa-bawa ke pertambangan dan lain-lain,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Amien menyatakan bahwa sektor pertambangan adalah wilayah yang rawan dengan praktik korupsi. “Jadi kemudian kita (kalau) kecemplung di situ nanti kita terpaksa mungkin melakukan hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan, karena di situ ada banyak bohir, ada makelar, ada segala macam sogok-menyogok dan lain-lain. Jadi jangan pernah sampai kita masuk,” ungkap Amien.

    Amien juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak pernah tunduk pada manusia. “Tidak pernah Muhammadiyah membungkuk-bungkuk, membongkok-bongkok kepada manusia, never, tidak pernah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemberian izin mengelola tambang kepada ormas keagamaan diperuntukkan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas tersebut. “Baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain. Jadi badan usahanya yang diberikan, bukan ormasnya,” tegas Jokowi di IKN, Rabu (5/6).

    Kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait dampaknya pada integritas dan misi utama ormas keagamaan seperti Muhammadiyah. Tetaplah bersama SorbanSantri.com untuk informasi terbaru dan perkembangan lebih lanjut mengenai isu ini. (AI Sorban)

    @beritasorban Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang melalui PP Nomor 25 tahun 2024. Amien menyarankan agar Muhammadiyah tidak ikut dalam kebijakan ini, mengingat sektor tambang rawan korupsi dan praktik sogok-menyogok. Menurutnya, Muhammadiyah sudah cukup mandiri dengan sumber penghasilan dari rumah sakit dan sektor pendidikan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa izin tambang diberikan kepada badan usaha milik ormas, bukan ormasnya langsung. #AmienRais #Muhammadiyah #IzinTambang #Ormas #KebijakanJokowi #foruyou #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Muhammadiyah Pindahkan Dana dari BSI, Ini Alasannya

    Muhammadiyah Pindahkan Dana dari BSI, Ini Alasannya

    Berita Video

    Jakarta, SorbanSantri.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah memutuskan untuk mengalihkan dana simpanan dan pembiayaannya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke beberapa bank syariah lainnya. Keputusan ini diambil untuk meminimalkan persaingan tidak sehat di antara bank-bank syariah.

    Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Anwar Abbas, menjelaskan bahwa porsi penempatan dana Muhammadiyah yang terlalu terkonsentrasi di BSI menimbulkan risiko konsentrasi. “Bank-bank syariah lain tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam penempatan dana maupun pembiayaan. Bila ini terus berlanjut, persaingan di perbankan syariah akan tidak sehat,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (6/6/2024).

    Muhammadiyah, menurut Anwar, berkomitmen mendukung perbankan syariah dengan melakukan rasionalisasi dan konsolidasi keuangan. “Kami ingin menciptakan persaingan sehat di antara bank-bank syariah,” tambahnya.

    Menanggapi hal ini, Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menyatakan bahwa BSI tetap berkomitmen menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dalam mengembangkan ekonomi syariah, terutama untuk UMKM. BSI akan terus melayani semua lini masyarakat dengan prinsip syariah.

    Dengan langkah ini, Muhammadiyah berharap dapat mendorong persaingan yang lebih sehat di industri perbankan syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. (AI Sorban)

    @beritasorban Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Anwar Abbas, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Sementara itu, BSI menyambut baik keputusan ini dan berkomitmen untuk tetap menjadi mitra strategis, terutama dalam mendukung UMKM. Dengan langkah ini, Muhammadiyah berharap dapat mendorong inklusi dan penetrasi keuangan syariah yang lebih luas. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita terbaru seputar ekonomi syariah! #Muhammadiyah #BSI #BankSyariah #EkonomiSyariah #UMKM #KonsolidasiDana #KompetisiSehat #FinansialSyariah #breakup #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Jokowi Restui Ormas Keagamaan Kelola Tambang

    Jokowi Restui Ormas Keagamaan Kelola Tambang

    Berita Video

    wp.sorbansantri.com – Presiden Joko Widodo menandatangani revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024, yang memungkinkan ormas keagamaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menawarkan WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan, yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyambut baik kebijakan ini, menyebutnya sebagai langkah berani untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kemaslahatan rakyat. PBNU berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakan afirmasi ini dan menyatakan kesiapan mereka dengan SDM yang kompeten, perangkat organisasi lengkap, dan jaringan bisnis kuat untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

    Di sisi lain, Muhammadiyah, melalui Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa mereka akan mengukur kemampuan diri sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan ini. Implementasi kebijakan ini akan memerlukan kesiapan dan tanggung jawab besar dari ormas-ormas terkait. (AI Sorban)

    @beritasorban Presiden Joko Widodo menandatangani revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024, memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyambut baik langkah ini dan menyebutnya sebagai terobosan penting untuk memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. PBNU siap dengan SDM yang kompeten dan jaringan bisnis kuat untuk menjalankan tanggung jawab ini. Di sisi lain, Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan akan mengukur kemampuan diri sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Sementara itu, PGI belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan ini. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah melibatkan ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. #JokowiRestuiOrmas #IzinTambangOrmas #PBNU #Muhammadiyah #PGI #PPNomor25Tahun2024 #WIUPK #SumberDayaAlam #KesejahteraanRakyat #fyp #fypシ゚viral #fypage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Gebrakan Luar Biasa: Sekolah Muhammadiyah Menyebar ke Luar Negeri, Warganet Kaget!

    Gebrakan Luar Biasa: Sekolah Muhammadiyah Menyebar ke Luar Negeri, Warganet Kaget!

    wp.sorbansantri.com – Sebuah unggahan warganet kaget baru mengetahui sekolah Muhammadiyah ada di luar negeri, viral dan mencuri perhatian warganet.

    Masyarakat Indonesia mungkin tidak asing dengan instansi pendidikan yang didirikan Muhammadiyah. Namun, kini warganet dikejutkan karena Muhammadiyah juga mendirikan sekolah di luar negeri.

    Seperti baru-baru ini, seorang warganet membagikan foto sekolah yang didirikan Muhammadiyah di Australia. Unggahan itu viral usai dibagikan akun media sosial X atau Twitter @mengerami pada Senin (15/4/2024).

    Dalam fotonya, tampak papan sekolah bertuliskan Muhammadiyah Australia College dengan moto “Accomplishment Through Faith and Knowledge” atau “Pencapaian Melalui Iman dan Pengetahuan”.

    Anakmu sekolah mana? Muhammadiyah aja sih. Muhammadiyah yang dimaksud:,” tulis pengunggah. Sekolah Muhammadiyah di luar negeri. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Bambang Setiaji membenarkan bahwa Muhammadiyah mendirikan sekolah dan universitas di luar Indonesia.

    “Di luar negeri, Malaysia (ada) Universitas Muhammadiyah Malaysia. Lokasi di Kota Perlis. Di Narre Warren, Australia, Victoria State (ada) sekolah dasar,” ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

  • Muhammadiyah dan NU Cabang Nasrani

    Muhammadiyah dan NU Cabang Nasrani

    SORBANSANTRI.COM

    wp.sorbansantri.com – Tokoh-tokoh Muhammadiyah sering bercanda dengan istilah “Krismuha”, karena sebagian dari Lembaga Pendidikan Muhammadiyah yang berada di daerah Papua, NTT, ternyata sebagian murid-muridnya adalah orang Kristen. Tidak aneh, jika ada sebagian dari pengurusnya ternyata beragama Nasrani. Yang jelas, murid-murid sekolah yang dibangun Muhammadiyah bukan beragama Islam. Wajar jika ada yang berkata “Muhammadiyah Cabang Kristen” atau yang lebih keren dengan istilah “Krismuha”.

    Tidak mungkin organisasi yang berbasis Al Quran dan hadits bisa berkembang dengan baik di Papua dan NTT, kecuali harus merangkul masyarakat yang beragama lain. Di dalam sekolah yang didirikan Muhammadiyah, telah disediakan guru khusus yang beragama Katolik atau Kristen, yang disesuaikan dengan kebutuhan agama masyarakat setempat.

    Profesor Munir Mulkan, Begawan Pendidikan Muhammadiyah justru membagi Muhammadiyah dengan empat bagian, (1) Muhammadiyah Purifikasi, atau yang sering saya sebut dengan “Muhammadiyah Garis Lurus”. (1) Muhammadiyah Kultural Tradisional (3) MUNA (Muhammadiyah Nahdhatul Ulama) (4) Muhammadiyah Marhaenisme, dengan kata lain Muhammadiyah abangan. Dan yang terakhir adalah Krismuha (Kristen Muhammadiyah).

    Tokoh Muhammadiyah Abdul Mu’ti menggambarkan bahwa Muhammadiyah ikut serta membangun toleransi antar umat beragama di Indonesia, khususnya terhadap masyarakat yang minoritas Islam di daerah Papua, NTT, Manada. Di mana daerah-daerah tersebut mayoritas beragama Kristen baik Katolik maupun Protestan dalam pendidikan yang berada di naungan organisasi Muhammadiyah.

    Istilah dan ijtihad tokoh Muhammadiyah dengan menggunakan istilah “Krismuha”, sudah membumi. Muhammadiyah yang lantang menyuarakan Al Quran dan Sunnah tidak banyak protes dengan istilah ini, bahkan tidak keberatan menyediakan guru-guru agama Kristen dan Katolik di sekolah-sekolah di Papua, NTT. Padahal, menurut pemahaman Islam Garis Lurus, menyediakan guru agama katolik atau Kristen bisa dikategorikan membantu menyebarkan agama, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap agama Kristen atau Katolik.

    Namun karena Muhammadiyah tidak terlalu seksi, walaupun Krismuha (Kristen Muhammadiyah) sudah terwujud, dan membumi, namun tidak terlalu menarik untuk dikecam dan dikomentari. Sebaliknya, ketika NU membuat candaan “NU Cabang Nasrani” sangat menghebohkan. Lebih menarik lagi, yang paling banyak komentar itu rata-rata bukan NU. Bahkan, secara personal pengikut Muhammadiyah ikut-ikutan menyesatkan “NU”. Ini menjadi bukti, bahwa NU itu memang paling seksi.

    Sejak dulu, NU sangat keren dan mengasyikkan. Banyak ulama dan yang dekat dengan para pemabuk, penjudi, kemudian ada yang nyinyir “Kyai kok berteman dengan penjudi dan pembakuk”. Sebenarnya, Kyai NU bukan sekedar berteman, tetapi pertemanan itu bertujuan mengajak mereka kembali ke jalan Allah SWT. Hanya dengan bertemanan, seorang kyai itu bisa memahami suasana hati masyarakat yang tercebur dalam maksiat, sehingga dengan mudah mengajak kembali.

    Ada juga yang sinis terhadap kyai NU, ada yang berkata dengan lantang “Kyai kok dekat dengan pejabat”. Sambil menggunakan dalil-dalil. Kyai NU, sudah kenyang dengan dalil-dalil, mereka ahli usul fikih, sehingga dengan cara masuk di pemerintahan, seorang kyai bisa memberikan kontribusi kepada negara Indonesia. Seperti, KH Wahid Hasyim, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Abdurrahman Wahid, mereka benar-benar memberikan kontribusi paling besar terhadap Indonesia.

    Kendati demikian, tokoh-tokoh NU tetap menerima kritik karena itu akan menambah khazanah, dan juga tetap membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh yang demen mengkritik. Dalam tubuh NU, banyak kyai yang sering bercanda ria, ada juga yang sangat serius. Sehingga akhirnya muncul kelompok-kelompok anekdot yang sangat gemesin, seperti NU Garis Lurus, NU Garis Lucu, NU Garis Diagonal, Liberal. Namun, mereka bukanlah bagian dari organisasi NU, melainkan serpihan-serpihan masyarakat NU yang tetap ingin diakui menjadi NU.

    Sampai kapanpun, organisasi NU yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy’ari akan tetap menggunakan teologi Asy’ari, dan Al-Syafii sebagai mazhabnya, dan tasawuf sebagai pandangan moralnya. Candaan “NU Cabang Nasrani”, tidak akan mampu mengubah akidah wong NU. Walaupun di kafir-kafirkan dan di syirikkan, NU tidak berubah, tetap akan tahlilan, manakiban, shalawatan, dan istighotsahan. Walaupun dikatakan anti Arab, NU tetap akan mempertahankan ngaji dengan menggunakan kitab-kitab bahasa Arab. Karena sanad ilmu kyai NU, mulai Al Quran dan tafsir, hadits, fikih, tasawuf nyambung (ittishol) hingga Rasulullah SAW. (Abdul Adzim Irsad)

  • NU dan Muhammadiyah Ibarat Bumi dan Matahari

    NU dan Muhammadiyah Ibarat Bumi dan Matahari

    Oleh Ahmad Tsauri

    wp.sorbansantri.com
    – Saya kenal orang yang kebaikannya, amal solihnya itu banyak sekali, banyak sekali masjid yang dibangun tapi tidak digelari tokoh seribu masjid, karena sedekah beliau juga bermiliar-miliar, tapi tidak juga digelari orang dermawan, karena membantu masyarakat dengan berbagai kebutuhan juga tak terhitung jumlahnya, tapi juga tidak dipuji jiwa sosialnya bagus, karena juga taat ibadah tapi belum mendengar orang menyebutnya ahli ibadah, karena juga tidak pernah menggunjing orang, tapi tidak dipuji dengan baik Budi. Saya menemukan banyak sekali orang seperti ini. Karena kebaikannya dahsyat, banyak ia tidak diidentifikasi oleh orang lain dengan salah satu atribut atau kerja sosialnya.
    Begitulah NU dan Muhammadiyah, ibarat matahari tidak lagi perlu dijelaskan bahwa ia bersinar, karena puluhan ribu pesantren dan sekolahnya, ribuah rumah sakit dan lembaga sosial lainnya tak terhitung.
    Ibarat matahari cukuplah bunga-bunga yang bermekaran, manusia hewan yang beranak pinak, ekosistem yang terus berjalan menunjukkan matahari itu memberi manfaat.
    Apa jadinya bumi tanpa matahari, seperti apa jadinya Indonesia tanpa NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah menyiapkan orang-orang yang menginisiasi sekaligus mengisi kemerdekaan baik di Eksekutif, maupun dilegislatif. Apa anda kira bung Karno dan Jenderal Sudirman itu anggota ormas gurem itu? Bukan beliau kader Muhammadiyah.
    Indonesia tanpa ormas bodong itu terbukti baik-baik saja, tapi terbukti tanpa kontribusi NU Muhammadiyah ini kemerdekaan nyaris tidak bisa diraih dan tidak bisa dipertahankan.
    Jadi maklumi saja kalau ada ormas abal-abal selalu disanjung karena foto mereka dilokasi bencana 10 tahun silam, mungkin kebaikannya hanya itu sementara keburukannya yang menyengsarakan dan melukai hati masyarakat tak terhitung.
    Di era seperti ini, semua kegiatan sosial NU-Muhamadiyah dan badan otonom dibawahnya, yang banyak itu, harus dipublikasikan terutama ditempat bencana, supaya simpatisan ormas piaraan Cendana itu sadar telah salah memilih pelabuhan dalam berorganisasi. (abi sorban)