SORBANSANTRI.COM

Tag: OMNIBUS LAW

  • GERAKAN POLITIK SBY-AGUS DAN PKS SOAL OMNIBUS LAW, HADAPI JOKOWI DIDUKUNG BIN

    GERAKAN POLITIK SBY-AGUS DAN PKS SOAL OMNIBUS LAW, HADAPI JOKOWI DIDUKUNG BIN

    SORBANSANTRI.COM
    SORBAN SANTRI- Banyak yang tak paham. Dikira BIN, TNI/POLRI diam dan melakukan pembiaran. Jokowi dikira takut lalu kabur ke Kalteng. Padahal ada skenario kejahatan para politikus yang harus dipahami publik. Aparat keamanan sudah mencium gelagat gerakan untuk membangun kerusuhan.
    Hoaks tentang UU Cipta Kerja sudah beredar seminggu lebih sebelum demo besar. Hoaks yang gagal di-counter oleh Tim Komunikasi Jokowi. Dari Kominfo sampai kementerian terkait gagal memenangkan perang komunikasi.
    Akibatnya, SBY-Agus dan PKS memainkan opini kepentingan. Kepentingan mereka. Lewat tangan proxy yang disebut buruh. Tidak semua buruh. Bahkan perusuh bayaran.
    Sejak dua pekan lalu telah beredar luas informasi terkait para dalang dan gembong gerakan anti UU Omnibus Law, sebagai tunggangan politik. Para pembuat onar baik di medsos maupun di lingkaran politikus dan politikus gelandangan serta kaum khilafah, sudah tampak.
    Namun, Pemerintah gagal menindaklanjuti informasi intelijen – gagal menerapkan pre-emptive measures. Gagal bertindak mencegah. Baru setelah isu hoaks UU Omnibus Law berhasil menghasut rakyat, Pemerintah sudah telat bertindak.
    Uang besar, kekuasaan, alat negara, gagal dimanfaatkan secara tepat karena carut marut kemampuan komunikasi publik yang berantakan. Kalah melawan kemampuan buruh seperti KPSI dalam membangun opini. Kenapa? Tidur kenyang menikmati kue kemenangan Pilpres 2019. Lupa akan kepentingan komunikasi yang elegan cerdas dan decisive. Komunikasi yang mencerahkan rakyat.
    Tak salah maka ketika Agus-SBY dan PKS memanfaatkannya. Tentu diikuti kaum khilafah, eks HTI, dan kadrun yang ikut bermain. Tujuan sama menggoyang Jokowi. Catatan SBY dan Agus serta kaum kadal gurun selalu bersinggungan. Kolaboratif. Catatan SBY memang suka bikin onar. Kompor.
    Demonstrasi 4/11/2016 yang disebut oleh SBY sebagai gerakan seperti Arab Springs. Gagal menjungkalkan Jokowi lewat 411, hanya berhasil menjungkalkan Ahok.
    Kini bapak-anak gagal bernama SBY-Agus kembali bikin ulah.Kini SBY-Agus memainkan Omnibus Law alias UU Cipta Kerja. Sentimen dan settingan dibangun dengan SBY dan Agus menarasikan kegagalan berjuang di parlemen. Agus sebagai fotokopi SBY pun menerapkan politik culas nan kotor. Seolah mereka berjuang menolak UU Cipta Kerja.
    Dengan uang bejibun Cikeas menggerakkan demo, mendukung demo persis seperti Anies yang ikut menyurakan aspirasi. Aspirasi penggerogotan wibawa pemerintah. Sejatinya SBY-Agus, berkolaborasi dengan partai berbalut agama PKS membangun kepentingan bisnis.
    Mereka sedang melindungi kroni mereka seperti eks boss Petral Muhammad Reza Chalid dan yang sedang ngumpet Hatta Rajasa. Karena bisnis besar mereka terancam dibabat habis di bawah Jokowi. Apalagi dengan UU Cipta Kerja, dalam persaingan bebas, mereka bisa rontok.
    Kenapa? Karena Omnibus Law mengatur memangkas lebih dari 1.200 peraturan yang menjadi ajang korupsi. Peraturan yang dibuat rumit sehingga melanggengkan korupsi. Tugas sangat berat Jokowi.
    “Omnibus Law atau UU Cipta kerja salah satunya adalah untuk pemberantasan korupsi,” kata Mahfud MD di Jakarta Jumat (9/10/2020).
    Setelah Netizen membongkar konspirasi persiapan demo Cikeas, bahkan secara khusus Agus memamerkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja lewat video, setelah demo besar gagal terlaksana pada 6 Oktober 2020. Dan, skenario kerusuhan besar pun gagal.
    Nah, lalu kenapa tampak TNI/Polri lebih persuasif dan tidak bertindak keras? Karena BIN, TNI/Polri sudah mencium gelagat skenario kerusuhan dengan biaya besar, seperti 411, sedang dipersiapkan. Para pendemo bayaran, kelompok radikal, dan perusuh telah siap untuk membakar Jakarta. Terbukti mereka membakar halte, pos polisi, kendaraan aparat.
    Terlebih lagi situasi PSBB dan Covid-19 akan menjadi titik serang media, ketika terjadi bentrokan all-out. Maka, tindakan aparat adalah menjaga jarak dengan demonstran dan perusuh. Titik-titik obyek vital dijaga dan gerakan massa dikelola di titik tertentu.
    Hasilnya? Bentrokan yang diharapkan gagal total. Dan, gagal pula SBY-Agus dan PKS menjadi pahlawan kesiangan. (Penulis: Ninoy N Karundeng).
  • KISRUH OMNIBUS LAW JANGAN SAMPAI DI TUNGGANGI OKNUM YANG BERTUJUAN POLITIK PRAKTIS

    KISRUH OMNIBUS LAW JANGAN SAMPAI DI TUNGGANGI OKNUM YANG BERTUJUAN POLITIK PRAKTIS

    SORBANSANTRI.COM
    SORBAN SANTRI- Undang-Undang Cipta kerja yang baru saja di sahkan menuai polemik, banyak pro-kontra bukan hanya di kalangan elit parpol, bahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun ikut menyoroti kebijakan tersebut, PBNU menilai kebijakan tersebut sangat sarat ketidakadilan bagi kaum buruh, perlu evaluasi tetapi dengan cara yang baik tidak Demonstrasi atau sampai mogok kerja, sementara di pihak lain seperti Bapak Dahlan Iskan menilai kebijakan tersebut cukup tepat sebagai titik awal kebangkitan ekonomi Indonesia disaat negara lain seperti vietnam, malaysia dan negara kawasan berlomba-lomba menarik investor, dan menurut Pakar Pemerhati Kebijakan Publik Bapak Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan tersebut bisa menarik investor yang beberapa tahun ke belakang banyak yang memilih hengkang dari Indonesia, beliau juga menilai kebijakan itu bisa membuat perputaran investasi yang merata bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi akan menyasar ke daerah-daerah lain dalam memilih upah minimum regional daerah.
    Tidak sedikit pula yang menilai kisruhnya kebijakan ini sangat sarat campur tangan kepentingan politik yang menunggangi serikat buruh, seperti yang di beritakan Serikat buruh KSPN pastikan tidak akan terlibat dalam aksi mogok kerja nasional, banyak yang menilai jaringan buruh yang ngotot demo dan mogok nasional adalah jaringan buruh dari Said Iqbal (Kader PKS) yang sempat gagal di Pemilihan Legislatif, Bukan hanya itu saja, Gatot Nurmantyo yang sempat kontroversi tentang isu kebangkitan Komunis (PKI) pun mendukung Demonstrasi kaum buruh, termasuk mogok kerja nasional, Gatot Nurmantyo juga menyatakan bahwa banyak para ulama yang mendoakan beliau agar menjadi presiden untuk menyelamatkan Indonesia dalam acara jaringan KAMI yang sempat di tolak berbagai daerah tersebut.
    Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pun membuka suara kepada semua Serikat pekerja / buruh, bahwa mogok kerja bukan jalan yang tepat untuk menemukan solusi yang tepat.
    “Saya dengan antusias menunggu teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan.saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengan yang saling menenangkan”
    “Kita sedang berupaya menyalakan lilin, bukan menyalahkan kegelapan” ujar Ida Fauziyah (Kemenaker RI)
    – Haddi VJB | Aswaja Media