SORBANSANTRI.COM

Tag: pilgub

  • PP GP Ansor Keluarkan Instruksi Jelang Tahun Politik 2024

    PP GP Ansor Keluarkan Instruksi Jelang Tahun Politik 2024

    wp.sorbansantri.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader dan pengurus di berbagai tingkatan sebagai upaya untuk mengantisipasi eskalasi politik yang makin meningkat jelang tahun politik 2024. Surat instruksi tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jenderal Abdul Rochman, tertanggal 8 September 2023, menekankan pentingnya memegang teguh Khittah dan pedoman berpolitik warga NU.

    @beritasorban

    PP GP Ansor Keluarkan Instruksi Jelang Tahun Politik 2024 Baca selengkapnya https://wp.sorbansantri.com/pp-gp-ansor-keluarkan-instruksi-jelang-tahun-politik-2024/ #gpansor #politiktiktok

    ♬ suara asli – Sorban Santri – Sorban Santri

    Dalam surat instruksi tersebut, PP GP Ansor mengingatkan seluruh kader dan pengurus untuk mematuhi sembilan pedoman berpolitik warga NU. Pedoman tersebut bertujuan agar kader Ansor menjadi teladan dalam menjalankan politik, dengan norma dan etika selalu dikedepankan.

    Berikut adalah empat poin instruksi yang dikeluarkan PP GP Ansor untuk seluruh kadernya:

    1. Dilarang Penggunaan Aset GP Ansor untuk Keperluan Politik:
      • Kader Ansor dilarang menggunakan lambang, lagu, seragam, dan atribut lainnya, serta aset dan kantor GP Ansor untuk kepentingan politik praktis atau kampanye calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan partai politik apapun.
    2. Dilarang Mengatasnamakan GP Ansor dalam Pernyataan Dukungan Politik:
      • Kader Ansor dilarang membuat pernyataan dan/atau surat dukungan kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan partai politik apapun dengan mengatasnamakan GP Ansor.
    3. Memegang Teguh Khittah NU dan Pedoman Berpolitik:
      • Kader Ansor diinstruksikan untuk tetap memegang teguh Khittah NU 1926 dan 9 Pedoman Berpolitik Bagi Warga NU sesuai Keputusan Muktamar NU Ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
    4. Menjaga Kondusivitas, Ketertiban, dan Keamanan di Wilayah Masing-Masing:
      • Kader Ansor diminta untuk menjaga kondusivitas, ketertiban, dan keamanan di wilayah masing-masing sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

    Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap meningkatnya situasi politik menjelang tahun politik 2024. PP GP Ansor berharap dengan mengikuti instruksi ini, kader Ansor dapat berperan sebagai agen perubahan yang menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik, serta menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa. (AI Sorban)

  • Taktik Politik yang Menyimpang: Mengungkap Ciri-ciri Bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jama’ah

    Taktik Politik yang Menyimpang: Mengungkap Ciri-ciri Bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jama’ah

    Sorbansantri.com – Dalam sebuah penelusuran tajam terhadap dinamika politik, terungkaplah praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Ahlussunnah wal Jama’ah (ASWJ). Para pengamat politik telah mengidentifikasi sejumlah ciri khas yang menggambarkan perilaku politik yang menyimpang dari ajaran agama dan tradisi kebijaksanaan yang dianut oleh ASWJ.

    Salah satu ciri yang mencolok adalah pragmatisme yang berlebihan dalam mencapai tujuan politik. Para politisi yang terjerumus dalam perilaku ini cenderung mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika, serta melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermartabat demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka memanfaatkan politik sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan, tanpa memperhatikan dampak negatifnya pada masyarakat.

    Selain itu, intoleransi dan fanatisme juga menjadi ciri khas yang bertentangan dengan semangat inklusivitas yang dianut oleh ASWJ. Beberapa aktor politik menggunakan retorika yang memecah belah masyarakat, memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama dan etnis untuk mencapai tujuan politik mereka. Sikap eksklusif dan menutup diri terhadap pandangan dan kepentingan yang berbeda menjadi pola perilaku yang merugikan bagi keberlangsungan harmoni sosial.

    Tidak hanya itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi ciri khas yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan kepada rakyat yang dianjurkan oleh ASWJ. Praktik-praktik ini merugikan masyarakat secara langsung dengan mencuri sumber daya dan kesempatan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama.

    Dalam menghadapi realitas politik yang demikian, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tradisi kebijaksanaan yang dijunjung tinggi oleh ASWJ. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang berkeadilan dan berdamaian sesuai dengan visi yang diperjuangkan oleh Ahlussunnah wal Jama’ah.(AI Sorban)