Tag: Pilkada 2024

  • Apa Itu Partai Coklat yang Disebut Yoyok Saat Rapat Menhan?

    Apa Itu Partai Coklat yang Disebut Yoyok Saat Rapat Menhan?

    BERITA VIDEO

    Jakarta, SorbanSantri.com – Istilah Partai Coklat menarik perhatian publik setelah disinggung oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Yoyok menyampaikan kekhawatirannya terkait netralitas TNI dan menyebut istilah ini di tengah pembahasan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu.

    Partai Coklat: Apa Maksudnya?

    Dalam rapat tersebut, Yoyok menyoroti perlunya tindakan tegas TNI terhadap berbagai kasus penyimpangan dalam pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, dan lainnya. Di sela-sela pernyataannya, ia menyebut isu Partai Coklat, yang ia kaitkan dengan fenomena politik terkini.

    “Di media ini lagi kencang-kencangnya katanya ada partai baru, Partai Coklat. Enggak mungkin kalau kita enggak tahu,” ucap Yoyok.

    Yoyok mengkritik netralitas TNI yang dianggapnya terlalu pasif, terutama jika dihadapkan dengan penyimpangan pemilu. Ia meminta TNI untuk berani bertindak tegas, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    Hubungan dengan Simpatisan Jokowi

    Istilah Partai Coklat ternyata tidak hanya disebut oleh Yoyok. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menggunakan istilah ini dalam konteks berbeda. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Hasto menyebut Partai Coklat sebagai istilah yang merujuk pada simpatisan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Hasto, simpatisan ini memiliki peran strategis dalam Pilkada 2024, didukung oleh langkah-langkah Jokowi yang dinilai sebagai upaya membangun kekuatan politik baru setelah masa jabatannya berakhir.

    “Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan strategis sebelum lengser, seperti penunjukan Pak Listyo Sigit sebagai Kapolri. Ini adalah bagian dari upaya membangun kerajaan politik dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di berbagai posisi penting,” ujar Hasto.

    Ia menambahkan bahwa strategi Jokowi mencakup mobilisasi simpatisan yang disebut sebagai Partai Coklat untuk memenangkan Pilkada 2024 di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

    Kritik terhadap Praktik Politik Kekuasaan

    Hasto juga menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi politik lokal untuk memastikan keberhasilan kandidat yang memiliki hubungan dekat dengannya. Ia menilai tindakan ini mengkhianati prinsip negara republik yang seharusnya menjunjung tinggi kompetisi politik yang sehat.

    “Mobilisasi Partai Coklat terlihat jelas di berbagai daerah, seperti Boyolali, Sumatera Utara, hingga Jakarta. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh kekuasaan dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh politik pribadi,” tambahnya.

    TNI dan Peran dalam Pemilu

    Dalam konteks ini, Yoyok menegaskan bahwa TNI harus mengambil peran aktif dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Ia berharap netralitas TNI tidak menjadi alasan untuk berdiam diri jika terjadi penyimpangan yang jelas di depan mata.

    “Kalau ada penyimpangan, tangkap. Jangan biarkan demokrasi berjalan brutal seperti sekarang,” tegas Yoyok.

    Pernyataan ini mencerminkan keresahan terhadap dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks menjelang Pilkada 2024. Istilah Partai Coklat menjadi simbol dari diskusi tentang integritas, netralitas, dan pengaruh kekuasaan dalam sistem demokrasi.


    Ikuti berita terkini lainnya hanya di SorbanSantri.com.

    @beritasorban Isu Partai Coklat mencuri perhatian publik usai disebut oleh anggota DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat bersama Menhan. Istilah ini juga pernah digunakan Hasto Kristiyanto untuk menggambarkan simpatisan Jokowi yang dinilai aktif memobilisasi kekuatan di Pilkada 2024. Yoyok mempertanyakan netralitas TNI dalam menghadapi penyimpangan pemilu seperti politik uang dan kampanye hitam. Di sisi lain, Hasto mengkritik Jokowi yang disebut membangun kekuatan politik seperti kerajaan, dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis. Apakah istilah Partai Coklat ini menggambarkan realitas politik Indonesia saat ini? Mari kita bahas lebih lanjut dan wujudkan demokrasi yang jujur dan adil. #partaicoklat #pilkada2024 #fypシ゚ ♬ suara asli Sorban Santri
  • Gempar! Hasyim Asy’ari Dipecat Tidak Hormat oleh Jokowi dari Jabatan Ketua KPU

    Gempar! Hasyim Asy’ari Dipecat Tidak Hormat oleh Jokowi dari Jabatan Ketua KPU

    Berita Video

    JAKARTA, SorbanSantri.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan tidak hormat Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa jabatan 2022-2027. Pemberhentian ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 73 P tanggal 9 Juli 2024.

    “Menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy’ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam keterangannya pada Rabu (10/7/2024).

    Sebelumnya, DKPP memberhentikan Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU akibat terbukti melanggar kode etik. Keputusan ini muncul setelah Hasyim terbukti melakukan tindak asusila terhadap CAT, Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

    Dalam putusannya, Ketua Majelis Sidang DKPP, Heddy Lugito, mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Heddy Lugito di ruang sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (3/7/2024).

    Majelis DKPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. “Memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan ini,” tambahnya.

    Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan. “Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan,” kata Jokowi di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024). Jokowi juga memastikan Pilkada serentak 2024 akan berjalan dengan baik meskipun Hasyim dicopot dari jabatannya. “Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil,” tegas Jokowi. (AI Sorban)

    @beritasorban Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan tidak hormat Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU masa jabatan 2022-2027. Keputusan ini tertuang dalam Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024, menindaklanjuti putusan DKPP yang menemukan Hasyim melanggar kode etik karena tindak asusila. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyampaikan bahwa pemberhentian ini sejalan dengan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan DKPP dan memastikan Pilkada serentak 2024 tetap berjalan lancar, jujur, dan adil. Dalam sidang yang digelar DKPP, Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran terhadap CAT, anggota PPLN Den Haag. Majelis DKPP meminta Presiden untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak dibacakan dan memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaannya. Tetap update dengan berita terbaru! #HasyimAsyari #PresidenJokowi #DKPP #KPU #Pemilu2024 #Pilkada2024 #breakingnews #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Pilkada 2024 di Bawah Ancaman Siber: BSSN Siapkan Empat Satgas Khusus

    Pilkada 2024 di Bawah Ancaman Siber: BSSN Siapkan Empat Satgas Khusus

    Jakarta, 9 Juli 2024 – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjamin keamanan data pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dari ancaman serangan siber. BSSN telah menggelar operasi khusus untuk memastikan data nasional aman selama pemilihan kepala daerah tahun ini.

    Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan bahwa BSSN sudah menggelar operasi pengamatan data sejak pemilihan presiden dan legislatif, dan operasi ini akan berlanjut hingga pilkada serentak di seluruh Indonesia.

    “BSSN sejak pilpres dan legislatif sudah menggelar operasi pengamatan data dari pilpres hingga pilkada, tentunya konsep operasinya berlanjut sampai pilkada serentak di wilayah Indonesia,” kata Hinsa.

    Empat Satgas untuk Amankan Data

    Dalam acara “Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Sumatera” yang diadakan di Medan hari ini, Hinsa menjelaskan bahwa operasi pengamanan data dilakukan untuk mencegah serangan malware atau ransomware yang bisa mengancam data pemilih dan perhitungan suara. Operasi ini akan dijalankan oleh empat satuan tugas (satgas) di bawah BSSN, yaitu Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik.

    • Satgas Keamanan Siber: Bertanggung jawab untuk pengamanan, monitoring, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan data nasional jika terjadi serangan.
    • Satgas Pengendalian Informasi: Melakukan monitoring dan analisis media sosial serta media massa untuk menanggulangi berita hoaks atau menyesatkan. Satgas ini juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidangi pengamanan data.
    • Satgas Sandi: Melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal, dan gelar jaringan komunikasi yang aman.
    • Satgas Konflik: Mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum dan menyampaikan informasi tentang kegiatan satgas pemilu.

    Satgas ini akan beroperasi sejak H-63 pelaksanaan pilkada serentak hingga H+32 di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Melalui kerja satgas ini, Hinsa memastikan bahwa seluruh data nasional terkait pemilu akan diperkuat dari serangan siber.

    Penulis: Tim SorbanSantri

    @beritasorban Pada Pilkada serentak 2024, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen untuk melindungi data pemilih dari ancaman serangan siber. Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengumumkan pembentukan empat satgas khusus yang akan menjalankan operasi pengamanan data nasional. Satgas ini terdiri dari Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik. Mereka akan bertugas melakukan monitoring, proteksi, serta penanggulangan serangan malware dan ransomware. Selain itu, mereka juga akan melawan berita hoaks dan memastikan jaringan komunikasi tetap aman. Operasi ini berlangsung dari H-63 hingga H+32 Pilkada di 37 provinsi. Dengan langkah ini, BSSN memastikan data pemilu tetap aman dan pemilihan berjalan lancar. Apakah data pemilih juga sudah terkena serangan Ransomware juga? Sorbansantri.com Melaporkan! Suara Santri, Suara Hati #Pilkada2024 #KeamananSiber #BSSN #PemiluAman #SeranganSiber #SatgasPilkada #fyp #foryoupage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Virus IDOLA Kian Menyebar di Kab. Mojokerto: Ikfina dan Sya’dulloh Syahrofi Dijagokan Masyarakat untuk Pilkada 2024

    Virus IDOLA Kian Menyebar di Kab. Mojokerto: Ikfina dan Sya’dulloh Syahrofi Dijagokan Masyarakat untuk Pilkada 2024

    Berita Video

    Mojokerto, Sorbansantri.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, fenomena politik yang disebut sebagai “Virus IDOLA” semakin menyebar di Kabupaten Mojokerto. Fenomena ini merujuk pada popularitas dua tokoh, Ikfina dan Sya’dulloh Syahrofi, yang semakin kuat di kalangan warga masyarakat dan Nahdliyin setempat.

    Ikfina, yang dikenal sebagai sosok dengan pengalaman dan integritas tinggi, dan Sya’dulloh Syahrofi, yang memiliki dukungan kuat dari kalangan Nahdliyin, dianggap sebagai pasangan ideal untuk memimpin Mojokerto ke depan. Keduanya mendapatkan banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang menginginkan perubahan positif dan kemajuan di kabupaten ini.

    Dalam berbagai kesempatan, warga Mojokerto mengungkapkan harapan mereka agar Ikfina dan Sya’dulloh dapat membawa angin segar dalam pemerintahan lokal. “Kami percaya mereka bisa membawa perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu warga yang ditemui di kegiatan jagongan politik .

    Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa kombinasi pengalaman Ikfina dan dukungan basis Nahdliyin yang dimiliki Sya’dulloh Syahrofi merupakan kekuatan besar yang mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto.

    Dengan semakin dekatnya Pilkada 2024, antusiasme masyarakat terhadap pasangan Ikfina dan Sya’dulloh Syahrofi terus meningkat. Mereka berharap pasangan ini dapat memenangkan hati pemilih dan membawa perubahan yang diharapkan di Kabupaten Mojokerto. (AI Sorban)

    @beritasorban Menjelang Pilkada 2024, Virus IDOLA semakin merebak di Kabupaten Mojokerto. Fenomena ini menggambarkan popularitas Ikfina dan Sya'dulloh Syahrofi yang terus meningkat di kalangan warga dan Nahdliyin setempat. Ikfina, dikenal dengan integritas dan pengalamannya, serta Sya'dulloh Syahrofi yang memiliki dukungan kuat dari Nahdliyin, dijagokan sebagai pasangan ideal untuk memimpin Mojokerto ke depan. Dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat menggarisbawahi harapan besar mereka untuk perubahan positif dan kemajuan. Dengan semakin dekatnya Pilkada, antusiasme terhadap pasangan ini terus memuncak, mencerminkan keinginan masyarakat untuk pemerintahan yang lebih baik. #Pilkada2024 #Mojokerto #Ikfina #SyadullohSyahrofi #VirusIDOLA #MojokertoBersatu #NahdliyinMojokerto #fyp #fypdong #foryoupage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Gus Yahya Tegaskan: Jangan Bawa Nama NU dalam Kampanye Pilkada 2024!

    Gus Yahya Tegaskan: Jangan Bawa Nama NU dalam Kampanye Pilkada 2024!

    Berita Video

    Sorbansantri.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah meminta seluruh anggotanya untuk tidak menggunakan identitas NU dalam setiap kegiatan politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, menegaskan bahwa PBNU tidak akan menentukan arah dukungan kepada pihak manapun pada Pilkada 2024.

    “Sikap politik soal Pilkada ini sebetulnya sama, kami ini minta tidak membawa lembaga. Warga NU itu berhak membuat pilihan politiknya masing-masing, tapi jangan membawa-bawa lembaga,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Menurutnya, setiap warga NU berhak menentukan sendiri arah dukungannya dalam setiap kontestasi politik.

    Namun, ia menekankan bahwa PBNU secara kelembagaan tidak akan menyatakan dukungan politik kepada pihak tertentu. “Jadi jangan misalkan berkampanye, atas nama pengurus NU, jangan menggunakan fasilitas milik NU. Jadi kalau mau dukung mendukung, silakan saja,” kata Yahya. Seruan serupa sebelumnya juga disampaikan PBNU pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

    Pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia, kecuali DI Yogyakarta dan enam kota/kabupaten di DKI Jakarta. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka oleh KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September hingga 23 November 2024, sebelum masa tenang pada 24-26 November 2024. (AI Sorban)

    @beritasorban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh anggotanya untuk tidak menggunakan identitas NU dalam kegiatan politik di Pilkada serentak 2024. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa PBNU tidak akan menentukan arah dukungan kepada pihak manapun. Gus Yahya menyatakan warga NU berhak menentukan pilihan politiknya sendiri, tetapi tidak boleh membawa-bawa nama NU. Pemungutan suara Pilkada akan berlangsung pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024, dengan masa kampanye dari 25 September hingga 23 November 2024. #GusYahya #PBNU #Pilkada2024 #PolitikNU #Pemilu2024 #IdentitasNU #WargaNU #KontestasiPolitik #foryou #breakingnews #fypage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • PKB Umumkan Ikfina – Gus Dulloh Masuk Daftar 35 Nama untuk Pilkada 2024

    PKB Umumkan Ikfina – Gus Dulloh Masuk Daftar 35 Nama untuk Pilkada 2024

    Berita Video

    SorbanSantri.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menetapkan 35 nama calon untuk diusung dalam Pilkada 2024, baik untuk Pemilihan Bupati maupun Wali Kota. Nama-nama ini termasuk Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya saat ini, dan Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung.

    “Sampai detik ini, sudah kita verifikasi dan finalkan 35 nama untuk Kabupaten/Kota se-Indonesia. Tinggal menunggu format KPU,” kata Ketua Desk Pilkada PKB, Abdul Halim Iskandar, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

    Halim juga menyebutkan bahwa dari 288 calon kepala daerah yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK), belum ada satu nama pun yang diputuskan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub). Saat ini, proses pendalaman masih berlangsung.

    Berikut adalah 35 nama yang diusung PKB untuk Pilkada 2024:

    1. Nanda Indira Bastian (Pesawaran, Lampung)
    2. Eva Dwiana (Kota Bandar Lampung, Lampung)
    3. Nuruddin Amin (Jepara, Jawa Tengah)
    4. Fadia Arafiq (Pekalongan, Jawa Tengah)
    5. Ony Anwar Harsono (Ngawi, Jawa Timur)
    6. Eri Cahyadi (Kota Surabaya, Jawa Timur)
    7. Ikfina Fahmawati (Mojokerto, Jawa Timur)
    8. Nanik Endang R. (Magetan, Jawa Timur)
    9. Anna Mu’awanah (Bojonegoro, Jawa Timur)
    10. Rini Syarifah (Blitar, Jawa Timur)
    11. Raden Bagus Fattah Jasin (Pamekasan, Jawa Timur)
    12. Warsubi (Jombang, Jawa Timur)
    13. Thoriqul Haq (Lumajang, Jawa Timur)
    14. Habib Hadi Zainal Abidin (Kota Probolinggo, Jawa Timur)
    15. Louise Lucky Taolin (Malaka, NTT)
    16. Umbu Lili Pekuwali (Sumba Timur, NTT)
    17. Simeon Thobias Pally (Alor, NTT)
    18. Frederick Edwin (Kutai Barat, Kalimantan Timur)
    19. Madri Pani (Berau, Kalimantan Timur)
    20. Karolin Margaret Natasa (Landak, Kalimantan Barat)
    21. Iman Suramenggala (Bulungan, Kalimantan Utara)
    22. Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah (Nunukan, Kalimantan Utara)
    23. Wempi W. Mawa (Malinau, Kalimantan Utara)
    24. Khairul (Kota Tarakan, Kalimantan Utara)
    25. Chaidir Syam (Maros, Sulawesi Selatan)
    26. Darmawangsyah Muin (Gowa, Sulawesi Selatan)
    27. Ady Ansar (Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan)
    28. Hadianto Rasyid (Kota Palu, Sulawesi Tengah)
    29. Sulianti Murad (Banggai, Sulawesi Tengah)
    30. Timotius Kaidel (Kepulauan Aru, Maluku)
    31. Ikram Umasugi (Buru, Maluku)
    32. Ruben Yason Rumboisano (Waropen, Papua)
    33. Maximus Tipagau (Mimika, Papua Tengah)
    34. Kristosimus Yohanes Agawemu (Mappi, Papua Selatan)
    35. Untung Tamsil (Fakfak, Papua Barat)

    Pengumuman ini menunjukkan komitmen PKB dalam memastikan calon-calon terbaik untuk Pilkada 2024. (AI Sorban)

    @beritasorban Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menetapkan 35 calon untuk Pilkada 2024, termasuk Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dan Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung. "Sampai detik ini, sudah kita verifikasi dan finalkan 35 nama untuk Kabupaten/Kota se-Indonesia. Tinggal menunggu format KPU," kata Abdul Halim Iskandar, Ketua Desk Pilkada PKB. Di Mojokerto, Jawa Timur, Ikfina Fahmawati akan berpasangan dengan Sa’dulloh Syarofie, putra KH Chusaini Ilyas. Halim juga menyebut belum ada satu nama pun yang diputuskan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub). Nama lain yang diusung termasuk Nanda Indira Bastian (Pesawaran, Lampung), Nuruddin Amin (Jepara, Jawa Tengah), dan Louise Lucky Taolin (Malaka, NTT). PKB menunjukkan komitmennya dalam memastikan calon terbaik untuk Pilkada 2024. #Pilkada2024 #PKB #Ikfina Fahmawati #Gus Dulloh #PilkadaMojokerto #PilkadaJatim #PilkadaLampung #PilkadaNTT #PilkadaKalimantan #PilkadaSulawesi #PilkadaPapua #fyp #foryoupage #fypシ゚viral ♬ suara asli Sorban Santri