Sorbansantri.com – Jakarta
Keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu Paus Fransiskus di Vatikan menimbulkan tanda tanya besar, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka mempertanyakan, mengapa bukan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang dikirim dalam kunjungan tersebut.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan keheranannya atas langkah Prabowo. Menurutnya, dalam tradisi ketatanegaraan, tugas kenegaraan seperti ini mestinya diberikan kepada Wakil Presiden, apalagi mengingat masa jabatan Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir.
“Ini soal etika dan pembagian tugas. Kalau presiden berhalangan, biasanya wakil presiden yang mewakili. Kenapa malah presiden yang diutus?” kata Djarot.
Sebelumnya, hubungan PDIP dan Presiden Jokowi memang diketahui sedang tidak harmonis. PDIP bahkan tidak mengundang Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelima partai yang akan digelar Mei 2024 mendatang. Djarot menjelaskan, keputusan itu diambil karena PDIP menilai Jokowi telah melanggar konstitusi dan etika politik, sehingga tidak lagi dianggap bagian dari “keluarga besar” partai.
Sikap PDIP ini juga diamini oleh Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI, yang menyebut bahwa ketidakhadiran Jokowi dalam Rakernas adalah hal wajar karena beliau bukan lagi bagian dari internal PDIP.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa arah kepemimpinan bangsa ke depan seharusnya diteruskan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bukan oleh Prabowo-Gibran. “Yang melanjutkan visi-misi Pak Jokowi itu Ganjar-Mahfud, bukan pasangan lain,” tegas Hasto.
Langkah Prabowo mengutus Jokowi ini, menurut PDIP, semakin menambah deret panjang keputusan-keputusan politik yang dianggap keluar dari norma ketatanegaraan yang sehat. Sampai berita ini diturunkan, pihak Prabowo belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dari PDIP tersebut.
