SORBANSANTRI.COM

Tag: ransomware

  • Pilkada 2024 di Bawah Ancaman Siber: BSSN Siapkan Empat Satgas Khusus

    Pilkada 2024 di Bawah Ancaman Siber: BSSN Siapkan Empat Satgas Khusus

    Jakarta, 9 Juli 2024 – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjamin keamanan data pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dari ancaman serangan siber. BSSN telah menggelar operasi khusus untuk memastikan data nasional aman selama pemilihan kepala daerah tahun ini.

    Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan bahwa BSSN sudah menggelar operasi pengamatan data sejak pemilihan presiden dan legislatif, dan operasi ini akan berlanjut hingga pilkada serentak di seluruh Indonesia.

    “BSSN sejak pilpres dan legislatif sudah menggelar operasi pengamatan data dari pilpres hingga pilkada, tentunya konsep operasinya berlanjut sampai pilkada serentak di wilayah Indonesia,” kata Hinsa.

    Empat Satgas untuk Amankan Data

    Dalam acara “Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Sumatera” yang diadakan di Medan hari ini, Hinsa menjelaskan bahwa operasi pengamanan data dilakukan untuk mencegah serangan malware atau ransomware yang bisa mengancam data pemilih dan perhitungan suara. Operasi ini akan dijalankan oleh empat satuan tugas (satgas) di bawah BSSN, yaitu Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik.

    • Satgas Keamanan Siber: Bertanggung jawab untuk pengamanan, monitoring, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan data nasional jika terjadi serangan.
    • Satgas Pengendalian Informasi: Melakukan monitoring dan analisis media sosial serta media massa untuk menanggulangi berita hoaks atau menyesatkan. Satgas ini juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidangi pengamanan data.
    • Satgas Sandi: Melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal, dan gelar jaringan komunikasi yang aman.
    • Satgas Konflik: Mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum dan menyampaikan informasi tentang kegiatan satgas pemilu.

    Satgas ini akan beroperasi sejak H-63 pelaksanaan pilkada serentak hingga H+32 di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Melalui kerja satgas ini, Hinsa memastikan bahwa seluruh data nasional terkait pemilu akan diperkuat dari serangan siber.

    Penulis: Tim SorbanSantri

    @beritasorban Pada Pilkada serentak 2024, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen untuk melindungi data pemilih dari ancaman serangan siber. Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengumumkan pembentukan empat satgas khusus yang akan menjalankan operasi pengamanan data nasional. Satgas ini terdiri dari Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik. Mereka akan bertugas melakukan monitoring, proteksi, serta penanggulangan serangan malware dan ransomware. Selain itu, mereka juga akan melawan berita hoaks dan memastikan jaringan komunikasi tetap aman. Operasi ini berlangsung dari H-63 hingga H+32 Pilkada di 37 provinsi. Dengan langkah ini, BSSN memastikan data pemilu tetap aman dan pemilihan berjalan lancar. Apakah data pemilih juga sudah terkena serangan Ransomware juga? Sorbansantri.com Melaporkan! Suara Santri, Suara Hati #Pilkada2024 #KeamananSiber #BSSN #PemiluAman #SeranganSiber #SatgasPilkada #fyp #foryoupage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • TIM Sorban Santri: Peretasan Menkominfo Bisa Dicegah dengan Manajemen Data yang Tepat

    TIM Sorban Santri: Peretasan Menkominfo Bisa Dicegah dengan Manajemen Data yang Tepat

    Berita Video

    Sorbansantri.com – TIM Sorban Santri menyatakan bahwa serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) dan mengakibatkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkunci sudah diduga sebelumnya oleh tim sorban santri terkait data yang kena ransomware susah dikembalikan dan dapat dicegah jika tidak ada kelalaian dalam mengelola sistem manajemen data. Mereka menyoroti pentingnya tindakan preventif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari serangan siber semacam ini.

    Menurut TIM Sorban Santri, pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi serangan dengan mengaktifkan cronjob server, memperbarui sistem secara rutin, dan menggunakan backup penyimpanan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menghindari situasi di mana data berharga negara terancam oleh peretas.

    “Ransomware itu seperti program enkripsi seperti rar, zip, dan lainnya. Bisa jadi serangan ini terjadi bukan karena peretasan yang disengaja oleh programmer, hacker, cracker, atau defacer, tetapi lebih karena kurangnya keseriusan dalam menjaga keamanan data,” ujar salah satu anggota TIM Sorban Santri.

    Mereka juga menyoroti bahwa kelalaian dalam manajemen data dapat membuka peluang bagi peretas untuk menyerang. TIM Sorban Santri menekankan pentingnya keseriusan Kemenkominfo dalam menjaga data negara dengan meningkatkan keamanan sistem dan menerapkan praktik manajemen data yang baik.

    “Seharusnya, dengan langkah-langkah preventif yang tepat, insiden seperti ini dapat dihindari. Keamanan data negara harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus lebih serius dalam melindungi data dari ancaman peretas,” tambah anggota tersebut.

    Pernyataan TIM Sorban Santri ini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam mengenai manajemen keamanan siber di Indonesia. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan efektif dalam menjaga keamanan data negara agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. (AI Sorban)

    @beritasorban TIM Sorban Santri sudah menduga bahwa serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) dan mengakibatkan data Kemenkominfo terkunci, sulit dipulihkan. Mereka menyoroti bahwa kelalaian dalam manajemen data menjadi penyebab utama. Menurut mereka, pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi serangan dengan mengaktifkan cronjob server, memperbarui sistem secara rutin, dan menggunakan backup penyimpanan. Serangan ini bukan hanya menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menjaga data, tetapi juga pentingnya langkah preventif untuk melindungi data negara dari ancaman siber. #PeretasanPDN #KeamananSiber #TIMSorbanSantri #Ransomware #DataNegara #ManajemenData #KelalaianSistem #Kemenkominfo #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

    Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

    Berita Video

    Jakarta, Sorbansantri.com – Sepekan sudah Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari serangan siber yang terjadi pada Kamis (20/6/2024). Serangan ransomware ini tidak hanya mengakibatkan gangguan layanan, tetapi juga membuat data milik 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkunci dan tersandera peretas.

    Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Telkom sebagai pengelola PDN telah berupaya mengembalikan data tersebut. Namun, berbagai upaya tidak berhasil melawan ransomware. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data di PDN.

    “Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

    Meski begitu, Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi tetap berada di server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain. “Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya dienkripsi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar,” jelas Herlan.

    Pasrah Kehilangan Data Pemerintahan

    Di tengah upaya investigasi, tim gabungan menemukan pesan tebusan dari peretas sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar. Pemerintah menolak negosiasi tersebut. “Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong.

    Usman memastikan bahwa data yang terenkripsi tetap di server PDN dan tidak bisa diakses oleh peretas atau pihak lain. “Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” tambah Usman.

    Ratusan Layanan Publik Belum Pulih

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan serangan ini berdampak pada layanan di 282 instansi pemerintahan. Upaya pemulihan masih berlangsung secara bertahap. “Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Semuel.

    Beberapa layanan publik seperti keimigrasian Kemenkumham, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP, dan layanan perizinan event Kemenko Marves sudah pulih. “Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” ujar Usman.

    Pemerintah Kurang Peduli Keamanan Siber

    Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai pemerintah belum terlalu peduli dengan keamanan siber. “Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait isu keamanan siber,” ujar Pratama.

    Pratama mengungkapkan bahwa pemerintah baru sibuk menyoroti keamanan siber ketika terjadi peretasan, sehingga penanganan sering terlambat dan memakan waktu lama. “Akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber dan melakukan penanganan yang acapkali terlambat serta membutuhkan waktu yang lama,” kata Pratama.

    Menurut Pratama, meskipun serangan ini tidak terlalu berdampak secara finansial, reputasi Indonesia di mata dunia tercoreng karena tidak mampu mengantisipasi serangan siber. “Reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia,” pungkas Pratama. (AI Sorban)

    @beritasorban Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari serangan ransomware yang terjadi seminggu lalu. Data milik 282 kementerian dan lembaga terkunci dan tersandera peretas. Tim dari Kemenkominfo, BSSN, Polri, dan Telkom telah berusaha mengembalikan data, namun upaya tersebut gagal. Pemerintah menolak membayar tebusan senilai 8 juta dolar AS dan memutuskan untuk mengisolasi server PDN agar data tidak bisa diakses. Meskipun data tetap aman di server, ratusan layanan publik masih terganggu. Ketua CISSReC menilai pemerintah kurang peduli dengan keamanan siber. Kasus ini mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia. #SeranganSiber #PDNHack #KeamananData #Ransomware #PemerintahPasrah #KeamananSiber #DataPemerintah #CrisisManagement #fyp #foryoupage #funny ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Menkominfo Terkena Ransomware: Sistem Kominfo Dipertanyakan

    Menkominfo Terkena Ransomware: Sistem Kominfo Dipertanyakan

    Berita Video

    Sorbansantri.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan menjadi korban serangan ransomware. Insiden ini tidak hanya memicu kekhawatiran masyarakat, tetapi juga mengungkap kelemahan serius dalam sistem keamanan data di institusi yang seharusnya menjadi pusat data terpercaya di Indonesia.

    Menurut Tim IT Sorban Santri, ransomware atau malware adalah program yang dirancang untuk mengenkripsi data dan sering kali disebut virus oleh banyak pengguna komputer atau pengembang. Serangan ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana bisa sebuah institusi sebesar Kominfo, dengan tanggung jawab yang begitu besar terhadap data privat dan publik, terkena serangan seperti ini?

    Para ahli IT dari Sorban Santri menekankan pentingnya memperbarui plugin dan program yang digunakan guna menghindari serangan seperti deface hacking dan lainnya, terutama bagi pengembang yang berhubungan dengan data sensitif. Mereka juga menyoroti bahwa instansi sekelas Kominfo seharusnya memiliki sistem backup yang solid untuk melindungi data negara.

    “Seharusnya Menkominfo sudah mengantisipasi kejadian seperti ini. Namun, kenyataannya mereka masih bisa terkena virus dan menyalahkan hacker. Ini menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam sistem dan cara penanganan data di Kominfo, terutama menjelang tahun politik,” kata seorang ahli IT yang tidak ingin disebutkan namanya.

    Serangan ransomware ini, menurut pendapat para ahli, mirip dengan data yang dikompresi menggunakan WinRAR atau ZIP yang diberi password. Ini mengindikasikan adanya keteledoran dalam penanganan sistem di Menkominfo, bukan semata-mata karena serangan hacker. “Bisa jadi ini adalah script yang menyasar ke Kominfo karena kurangnya perhatian terhadap pembaruan software dan pengelolaan data,” tambah ahli tersebut.

    Masyarakat dan para pengamat IT berharap agar Menkominfo segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keamanannya. Transparansi dan tindakan cepat dalam mengatasi dan mencegah serangan serupa di masa depan menjadi harapan utama agar kejadian ini tidak terulang, mengingat pentingnya data yang dikelola oleh Kominfo.

    Tahun ini, Kominfo telah beberapa kali membuat kebijakan yang kontroversial dan dinilai blunder dalam penanganan dunia networking di Indonesia. Kebijakan seperti pemblokiran PayPal, Telegram, dan upaya membuat akun pengganti untuk platform sosial media X, telah menimbulkan banyak kritik dan dianggap sebagai langkah yang kurang bijaksana.

    Kekonyolan kebijakan-kebijakan tersebut semakin memperkuat pandangan bahwa Kominfo perlu segera berbenah, tidak hanya dalam hal keamanan data tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang lebih matang dan berdampak positif bagi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap kemampuan Kominfo dalam mengelola data dan jaringan informasi di Indonesia kini berada di titik nadir, dan diperlukan langkah konkret untuk memulihkannya. (AI Sorban)

    @beritasorban Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dilaporkan menjadi korban serangan ransomware, mengungkap kelemahan serius dalam sistem keamanan data mereka. Tim IT Sorban Santri menyoroti pentingnya pembaruan rutin dan sistem backup yang solid, terutama bagi instansi sebesar Kominfo yang menangani data privat dan publik. Insiden ini menambah daftar panjang kebijakan kontroversial Kominfo tahun ini, termasuk pemblokiran PayPal dan Telegram, serta upaya menggantikan media sosial X. Masyarakat mendesak agar Kominfo segera berbenah dan memperbaiki sistem keamanannya, demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keamanan data nasional, terutama menjelang tahun politik. #KominfoKenaRansomware #KeamananDataBobrok #BlunderKominfo #KepercayaanPublik #ransomeware #ddos #fyp #fypシ゚viral #breakingnews ♬ suara asli – Sorban Santri