Penulis: Sorban Santri

  • Dana Desa dan Harapan Baru: Transparansi atau Transaksi?

    Dana Desa dan Harapan Baru: Transparansi atau Transaksi?

    BERITA VIDEO

    Sorbansantri.com – Pengelolaan dana desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. Kewenangan utama dalam pengelolaan dana desa berada di tangan pemerintah desa. Berikut adalah pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan dana desa:

    1. Pemerintah Desa

    • Kepala Desa:
      Sebagai penanggung jawab utama dalam penggunaan dana desa, kepala desa berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana desa.
    • Sekretaris Desa:
      Bertugas membantu kepala desa dalam administrasi, termasuk menyusun laporan keuangan.
    • Kaur Keuangan Desa:
      Bertugas mengelola pembukuan dana desa dan memastikan penggunaannya sesuai dengan aturan.

    2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

    BPD berperan sebagai lembaga pengawas dan pemberi masukan. Mereka memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan peraturan yang berlaku.

    3. Masyarakat Desa

    Masyarakat desa memiliki hak untuk dilibatkan dalam:

    • Musyawarah Desa: Membahas rencana penggunaan dana desa (APBDes).
    • Pengawasan: Melaporkan jika terjadi dugaan penyalahgunaan dana desa.

    4. Pemerintah Supradesa

    • Kecamatan: Membantu pengawasan dan pembinaan teknis.
    • Pemerintah Kabupaten/Kota: Memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana desa serta memberikan bimbingan teknis.

    Proses Pengelolaan Dana Desa

    1. Perencanaan: Melalui musyawarah desa (Musdes) untuk menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes.
    2. Pelaksanaan: Dikelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat.
    3. Pengawasan: Dilakukan oleh BPD, masyarakat, dan pemerintah supradesa.
    4. Pelaporan: Pemerintah desa wajib membuat laporan penggunaan dana desa untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

    Prinsip Pengelolaan

    Dana desa harus digunakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

    Jika terjadi penyalahgunaan, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak berwenang, seperti inspektorat daerah atau aparat penegak hukum.

    @beritasorban Dana desa adalah peluang emas bagi pembangunan di tingkat lokal, tapi juga menjadi tantangan besar jika dikelola tanpa transparansi. Faktanya, masih ada kasus penyimpangan dan proyek fiktif di beberapa desa yang merugikan masyarakat. Namun, kita juga melihat harapan. Banyak desa telah berhasil menggunakan dana ini untuk membangun infrastruktur, memberdayakan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Rahasianya? Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Ingat, dana desa adalah hak kita bersama! Mari awasi pengelolaannya dan pastikan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan biarkan segelintir pihak menyalahgunakan kesempatan ini. Desa yang kuat adalah fondasi masa depan Indonesia! #DANADESA #alokasidanadesa #f ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Praktik Amoral Demokrasi di Indonesia: Merenung untuk Masa Depan

    Praktik Amoral Demokrasi di Indonesia: Merenung untuk Masa Depan

    BERITA VIDEO

    Oleh: Redaksi Sorban Santri

    Demokrasi di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam pasca pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 kemarin. Fenomena ini menunjukkan wajah demokrasi yang tidak lagi berorientasi pada etika dan intelektualitas, tetapi semakin terjebak dalam pragmatisme dan transaksi kepentingan.

    Pilkada yang sejatinya menjadi ajang untuk melahirkan pemimpin berkualitas, justru sering kali menjadi panggung politik transaksional. Calon pemimpin yang ideal dengan visi dan misi mulia untuk kemajuan bangsa, ibarat “Patih Gajah Mada” yang berkomitmen pada Sumpah Palapa, terasa mustahil untuk menang dalam sistem demokrasi seperti ini.

    Mengapa demikian? Karena demokrasi kita tidak lagi mengedepankan moralitas sebagai landasan utamanya. Negara, melalui regulasi dan mekanismenya, seolah memberikan ruang yang sah bagi praktik-praktik amoral yang merusak. Ketika politik uang, janji-janji palsu, dan penggiringan opini yang menyesatkan menjadi hal yang lumrah, sulit untuk membayangkan terciptanya kepemimpinan yang sejati.

    Demokrasi Tanpa Moralitas: Sebuah Refleksi

    Masalah utama yang dihadapi adalah orientasi demokrasi kita yang lebih condong pada hasil daripada proses. Calon pemimpin dinilai bukan dari kompetensi, rekam jejak, atau visi yang mereka tawarkan, melainkan dari kemampuan mereka untuk memenuhi kepentingan pragmatis kelompok tertentu.

    Dalam kondisi seperti ini, etika politik dan intelektualitas tenggelam di bawah dominasi politik uang. Demokrasi transaksional ini bahkan tampak dilegitimasi oleh sistem negara itu sendiri, yang seolah-olah menutup mata terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan.

    Memperbaiki Demokrasi, Dimulai dari Mana?

    Pertanyaan besar yang harus dijawab bersama adalah: dari mana kita harus memulai untuk memperbaiki demokrasi ini? Berikut beberapa langkah yang bisa menjadi pijakan awal:

    1. Pendidikan Politik Sejak Dini
      Generasi muda harus diajarkan pentingnya etika dan moralitas dalam politik. Pendidikan politik tidak hanya berbicara soal prosedur, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari demokrasi itu sendiri.
    2. Reformasi Sistem Pemilu
      Sistem pemilu yang ada perlu diperbaiki untuk meminimalkan ruang bagi politik uang dan transaksi kepentingan. Pengawasan ketat dan sanksi tegas harus diterapkan untuk setiap pelanggaran.
    3. Peningkatan Literasi Politik Masyarakat
      Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan sekadar janji manis atau uang.
    4. Pemimpin Sebagai Teladan Moral
      Pemimpin yang ada saat ini harus menjadi contoh nyata dalam menjalankan politik yang berlandaskan etika dan moralitas. Tanpa teladan yang baik, perubahan hanya akan menjadi wacana kosong.

    Mari Berpikir Jernih untuk Masa Depan

    Praktik amoral dalam demokrasi bukan hanya merusak tatanan politik, tetapi juga merampas masa depan generasi mendatang. Sudah saatnya kita berpikir jernih dan bijak untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari jurang kehancuran moral.

    Perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi langkah kecil yang konsisten dan didukung oleh semua elemen masyarakat akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi demokrasi yang cacat.

    Demokrasi harus menjadi jalan menuju kebaikan bersama, bukan sekadar alat bagi segelintir orang untuk mengejar kepentingan pribadi. Mari kita renungkan, perbaiki, dan bangun kembali demokrasi yang bermoral dan beretika untuk Indonesia yang lebih baik.

    @beritasorban "Demokrasi di Indonesia kian memprihatinkan. Pilkada serentak 2024 kemarin menjadi bukti nyata bagaimana politik transaksional dan pragmatis menguasai panggung. Moralitas dan intelektualitas tak lagi menjadi ukuran. Bahkan, jika sosok sekelas Patih Gajah Mada ikut bertarung, ia akan sulit menang karena sistemnya rusak. Negara, yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi, justru seakan melegitimasi praktik-praktik amoral ini. Tapi, masih ada harapan! Kita bisa mulai memperbaikinya dengan pendidikan politik, reformasi sistem pemilu, dan peningkatan literasi politik masyarakat. Jangan biarkan generasi mendatang mewarisi demokrasi yang cacat. Mari bersama bangun demokrasi yang bermoral, beretika, dan berintegritas. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik!". #DemokrasiBermoral #StopPolitikUang #EtikaDalamPolitik #GenerasiBersih #ReformasiDemokrasi #Pilkada2024 #fyppppppppppppppppppppppp ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Hujan Deras Picu Longsor 40 Meter di Trawas: BTB dan DPUPR Berjibaku Hingga Malam

    Hujan Deras Picu Longsor 40 Meter di Trawas: BTB dan DPUPR Berjibaku Hingga Malam

    Mojokerto, 7 Desember 2024 – Hujan deras yang mengguyur wilayah Trawas, Mojokerto, pada Jumat (6/12) menyebabkan tanah longsor di jalur penghubung Kedungudi-Seloliman. Material longsor menutupi jalan hingga sepanjang 40 meter, membuat akses utama terganggu dan memerlukan penanganan cepat.

    Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Mojokerto bergerak cepat ke lokasi kejadian pada pukul 17.00 WIB. Hingga pukul 22.30 WIB, upaya evakuasi berlangsung dengan intensitas tinggi untuk memastikan jalur kembali aman dilewati.

    Langkah Tanggap Darurat
    Cak Gusi dan Kang Baim dari BTB bersama tim DPUPR melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap saluran air dan sungai di sekitar lokasi longsor. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan susulan yang bisa memperburuk situasi. Peralatan berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor, sementara para relawan bekerja bahu-membahu di bawah guyuran hujan.

    “Kami terus siaga mengingat cuaca yang tidak menentu. Pemeriksaan saluran air menjadi prioritas agar aliran air tidak terhambat, sehingga dapat mencegah longsor lanjutan,” ujar salah satu personel BTB.

    Warga Diminta Tetap Waspada
    BTB mengimbau masyarakat di kawasan rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras datang secara tiba-tiba. Jalur Kedungudi-Seloliman sementara ini telah dibuka kembali secara terbatas setelah material longsor berhasil dibersihkan sebagian.

    Dukungan dari masyarakat dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat ini. DPUPR Mojokerto memastikan akan terus memantau kondisi jalur tersebut hingga benar-benar aman.

    Tetap siaga dan waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem. Pastikan saluran air di sekitar tempat tinggal bersih dari sumbatan sebagai langkah pencegahan dini. (AI Sorban)

  • Hujan Deras di Pacet, Pohon Tumbang dan Longsor Ancam Wilayah Gondang

    Hujan Deras di Pacet, Pohon Tumbang dan Longsor Ancam Wilayah Gondang

    BERITA VIDEO

    Pacet, Mojokerto – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Pacet sejak pukul 12.00 WIB, Jumat (6/12/2024), mengakibatkan sejumlah insiden di Desa Sajen, tepatnya di Dusun Podorejo. Tingginya curah hujan memicu tumbangnya pohon dan longsor di beberapa titik, sehingga memerlukan tindakan cepat untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.

    Cak Gusi dan Kang Baim, personel Baznas Tanggap Bencana (BTB), bergerak cepat menangani situasi ini. Keduanya memeriksa kondisi saluran air serta memantau debit Sungai Kromong yang terus meningkat akibat curah hujan tinggi. “Kami fokus memastikan saluran air tetap lancar dan memantau risiko banjir, khususnya di wilayah bawah seperti Gondang,” ujar Cak Gusi.

    Di lokasi, tim BTB bersama warga dan aparat desa berhasil membersihkan pohon tumbang yang menghalangi akses jalan. Langkah antisipasi juga dilakukan dengan membersihkan aliran air dan memberikan tanda peringatan di area rawan longsor.

    Hingga berita ini diturunkan, hujan deras masih mengguyur Kecamatan Pacet dan sekitarnya. Warga diminta tetap waspada, terutama yang berada di daerah rawan banjir dan longsor. Cak Gusi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi situasi darurat agar bantuan cepat dapat diberikan.

    Sorban Santri terus memantau perkembangan situasi di Kecamatan Pacet dan sekitarnya. Mari tetap waspada dan utamakan keselamatan bersama. (AI Sorban)

    @beritasorban Hujan deras mengguyur Kecamatan Pacet, Mojokerto, sejak pukul 12.00 WIB, Jumat, 6 Desember 2024. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang dan terjadi longsor di Desa Sajen, Dusun Podorejo. Kang Baim dari Baznas Tanggap Bencana turun langsung ke lokasi untuk memeriksa saluran air dan debit Sungai Kromong yang terus meningkat. Hingga saat ini, hujan deras masih mengguyur, membuat warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan banjir, terutama di daerah bawah seperti Gondang. Tim gabungan bersama warga terus bekerja menangani dampak bencana dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pantau terus informasi terkini hanya di SorbanSantri.com. Jangan lupa untuk tetap waspada, laporkan situasi darurat, dan utamakan keselamatan. #HujanDerasPacet #BTBTanggapBencana #PacetSiaga #LongsorMojokerto #WaspadaBanjir #fyp ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Korlantas Polri Tegaskan Alasan SIM dan STNK Tak Bisa Berlaku Seumur Hidup

    Korlantas Polri Tegaskan Alasan SIM dan STNK Tak Bisa Berlaku Seumur Hidup

    BERITA VIDEO

    Sorbansantri.com – Korlantas Polri memberikan penjelasan tegas terkait wacana masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seumur hidup. Menurut Brigjen Pol Yusri Yunus, SIM memiliki fungsi krusial sebagai bukti kompetensi dan persyaratan keamanan berkendara, berbeda dengan KTP yang hanya berfungsi sebagai kartu identitas.

    Yusri menjelaskan, kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang dapat berubah, sehingga pengujian secara berkala dianggap penting untuk memastikan kelayakan pengemudi di jalan raya.

    “Kenapa ambil SIM harus diuji? Karena ada kompetensi di situ,” tegasnya.

    Namun, usulan ini tetap mengundang perdebatan. Salah satu anggota DPR, Sarifuddin Sudding, menyebut bahwa masa berlaku seumur hidup dapat meringankan beban masyarakat, seperti halnya KTP.

    Apa Pendapat Anda?

    1. Apakah Anda setuju dengan alasan Korlantas Polri bahwa SIM harus diperbarui secara berkala demi memastikan kompetensi pengemudi?
    2. Bagaimana menurut Anda jika masa berlaku SIM disamakan dengan KTP? Apakah akan lebih mempermudah atau justru meningkatkan risiko di jalan?
    3. Apakah Anda merasa proses perpanjangan SIM saat ini sudah efektif, atau ada aspek yang perlu diperbaiki?

    Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan lebih lanjut!

    @beritasorban Pernah bertanya kenapa SIM dan STNK nggak bisa berlaku seumur hidup seperti KTP? Menurut Korlantas Polri, alasan utamanya adalah demi keselamatan kita semua. SIM bukan hanya dokumen identitas, tapi bukti bahwa kita memenuhi syarat kesehatan dan kompetensi berkendara. Kesehatan fisik dan mental kita bisa berubah setiap tahun. Karena itu, pengujian berkala penting untuk memastikan kita tetap layak membawa kendaraan di jalan raya. Bayangkan kalau kompetensi ini diabaikan, risikonya bisa fatal! Meski ada usulan agar SIM berlaku seumur hidup, Korlantas Polri menegaskan, keamanan dan keselamatan di jalan harus jadi prioritas utama. Setuju nggak? Yuk, share pendapat kamu! #SIMBerkala #KeamananBerkendara #STNKdanSIM #UjiKompetensiPengemudi #AmanDiJalan #foryoupage❤️❤️ ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Apa Itu Partai Coklat yang Disebut Yoyok Saat Rapat Menhan?

    Apa Itu Partai Coklat yang Disebut Yoyok Saat Rapat Menhan?

    BERITA VIDEO

    Jakarta, SorbanSantri.com – Istilah Partai Coklat menarik perhatian publik setelah disinggung oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Yoyok menyampaikan kekhawatirannya terkait netralitas TNI dan menyebut istilah ini di tengah pembahasan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu.

    Partai Coklat: Apa Maksudnya?

    Dalam rapat tersebut, Yoyok menyoroti perlunya tindakan tegas TNI terhadap berbagai kasus penyimpangan dalam pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, dan lainnya. Di sela-sela pernyataannya, ia menyebut isu Partai Coklat, yang ia kaitkan dengan fenomena politik terkini.

    “Di media ini lagi kencang-kencangnya katanya ada partai baru, Partai Coklat. Enggak mungkin kalau kita enggak tahu,” ucap Yoyok.

    Yoyok mengkritik netralitas TNI yang dianggapnya terlalu pasif, terutama jika dihadapkan dengan penyimpangan pemilu. Ia meminta TNI untuk berani bertindak tegas, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    Hubungan dengan Simpatisan Jokowi

    Istilah Partai Coklat ternyata tidak hanya disebut oleh Yoyok. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menggunakan istilah ini dalam konteks berbeda. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Hasto menyebut Partai Coklat sebagai istilah yang merujuk pada simpatisan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Hasto, simpatisan ini memiliki peran strategis dalam Pilkada 2024, didukung oleh langkah-langkah Jokowi yang dinilai sebagai upaya membangun kekuatan politik baru setelah masa jabatannya berakhir.

    “Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan strategis sebelum lengser, seperti penunjukan Pak Listyo Sigit sebagai Kapolri. Ini adalah bagian dari upaya membangun kerajaan politik dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di berbagai posisi penting,” ujar Hasto.

    Ia menambahkan bahwa strategi Jokowi mencakup mobilisasi simpatisan yang disebut sebagai Partai Coklat untuk memenangkan Pilkada 2024 di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

    Kritik terhadap Praktik Politik Kekuasaan

    Hasto juga menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi politik lokal untuk memastikan keberhasilan kandidat yang memiliki hubungan dekat dengannya. Ia menilai tindakan ini mengkhianati prinsip negara republik yang seharusnya menjunjung tinggi kompetisi politik yang sehat.

    “Mobilisasi Partai Coklat terlihat jelas di berbagai daerah, seperti Boyolali, Sumatera Utara, hingga Jakarta. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh kekuasaan dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh politik pribadi,” tambahnya.

    TNI dan Peran dalam Pemilu

    Dalam konteks ini, Yoyok menegaskan bahwa TNI harus mengambil peran aktif dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Ia berharap netralitas TNI tidak menjadi alasan untuk berdiam diri jika terjadi penyimpangan yang jelas di depan mata.

    “Kalau ada penyimpangan, tangkap. Jangan biarkan demokrasi berjalan brutal seperti sekarang,” tegas Yoyok.

    Pernyataan ini mencerminkan keresahan terhadap dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks menjelang Pilkada 2024. Istilah Partai Coklat menjadi simbol dari diskusi tentang integritas, netralitas, dan pengaruh kekuasaan dalam sistem demokrasi.


    Ikuti berita terkini lainnya hanya di SorbanSantri.com.

    @beritasorban Isu Partai Coklat mencuri perhatian publik usai disebut oleh anggota DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat bersama Menhan. Istilah ini juga pernah digunakan Hasto Kristiyanto untuk menggambarkan simpatisan Jokowi yang dinilai aktif memobilisasi kekuatan di Pilkada 2024. Yoyok mempertanyakan netralitas TNI dalam menghadapi penyimpangan pemilu seperti politik uang dan kampanye hitam. Di sisi lain, Hasto mengkritik Jokowi yang disebut membangun kekuatan politik seperti kerajaan, dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis. Apakah istilah Partai Coklat ini menggambarkan realitas politik Indonesia saat ini? Mari kita bahas lebih lanjut dan wujudkan demokrasi yang jujur dan adil. #partaicoklat #pilkada2024 #fypシ゚ ♬ suara asli Sorban Santri
  • Waketum Gerindra Sesalkan Pernyataan Gus Miftah yang Hina Penjual Es Teh, Publik Desak Evaluasi

    Waketum Gerindra Sesalkan Pernyataan Gus Miftah yang Hina Penjual Es Teh, Publik Desak Evaluasi

    BERITA VIDEO

    Jakarta, wp.sorbansantri.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyayangkan pernyataan kontroversial yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana alias Gus Miftah. Pernyataannya yang dianggap menghina penjual es teh di sebuah pengajian di Magelang, Jawa Tengah, menuai kecaman luas dari masyarakat.

    Budi menyebutkan perlunya evaluasi terhadap pernyataan yang berpotensi memicu kegaduhan publik. Ia juga menegaskan bahwa masukan dari masyarakat terkait desakan agar Gus Miftah mundur akan dipertimbangkan.
    “Kami serahkan keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat,” ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

    Kejadian ini bermula dari potongan video yang viral di media sosial, di mana Gus Miftah mengolok seorang penjual es teh dengan perkataan yang dianggap tidak pantas. Dalam video tersebut, ia berkata:
    “Es tehmu ijek okeh ora (es tehmu masih banyak enggak)? Masih? Yo kono didol (ya sana dijual), g**k. Dol en ndisik, ngko lak rung payu yo wes, takdir (Jual dulu, nanti kalau masih belum laku, ya sudah, takdir).”*

    Setelah video itu viral, kecaman publik berdatangan, menuntut Gus Miftah untuk meminta maaf dan menunjukkan sikap yang lebih bijak sebagai pejabat publik.

    Merespons situasi ini, Gus Miftah melalui sebuah video menyatakan telah meminta maaf secara langsung kepada penjual es teh yang bersangkutan. Ia mengklaim bahwa pernyataannya tersebut hanyalah candaan.
    “Oleh karena itu, atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya,” ungkapnya.

    Selain itu, Gus Miftah juga mengaku telah mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya. Ia diminta untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di depan publik.
    “Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum,” tambahnya.

    Insiden ini menjadi peringatan penting bagi pejabat publik agar menjaga sensitivitas dalam berkomunikasi, terutama di tengah masyarakat yang heterogen. Publik kini menanti langkah selanjutnya, termasuk apakah evaluasi terhadap posisi Gus Miftah akan dilakukan oleh pihak terkait.


    Berita ini ditulis oleh tim Sorban Santri. Tetap pantau berita terkini di SorbanSantri.com untuk informasi terbaru seputar isu nasional dan keagamaan.

    @beritasorban "Kabar mengejutkan datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, Gus Miftah, yang viral karena pernyataannya terhadap seorang penjual es teh. Dalam sebuah pengajian di Magelang, Gus Miftah melontarkan kata-kata yang dianggap menghina, memicu kecaman luas dari masyarakat. Wakil Ketua Umum Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyayangkan insiden ini dan menyerukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Gus Miftah telah meminta maaf langsung kepada pedagang es teh yang bersangkutan dan mengklaim ucapannya hanyalah candaan. Namun, ia juga mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet untuk lebih bijak dalam berucap. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi pejabat publik agar menjaga sensitivitas di depan masyarakat. Akankah ada tindak lanjut dari desakan publik agar Gus Miftah mundur? Kita tunggu perkembangan selanjutnya." #gusmiftah #gerinda #estehviral #fypviralシ ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Baznas Tanggap Bencana Gelar Pelatihan: Fokus Pendirian Tenda dan Penanganan Patah Tulang

    Baznas Tanggap Bencana Gelar Pelatihan: Fokus Pendirian Tenda dan Penanganan Patah Tulang

    Trawas, Mojokerto, Sorbansantri.com – Dalam menghadapi potensi curah hujan tinggi di awal tahun 2024, Baznas Tanggap Bencana (BTB) menggelar pelatihan outdoor di Hotel Newstart, Trawas, Mojokerto, pada Selasa, 3 Desember 2024. Pelatihan ini dirancang untuk membekali relawan dengan keterampilan mendirikan tenda darurat dan penanganan korban patah tulang, yang dipandu oleh Bapak Saiful Anam, seorang instruktur berpengalaman dari LPBI NU Kabupaten Mojokerto.

    Fokus Pelatihan: Teknik Darurat yang Efektif

    Peserta pelatihan diberikan dua materi utama:

    • Pendirian Tenda Darurat: Teknik mendirikan tenda secara efisien dan stabil di berbagai kondisi lapangan.
    • Penanganan Korban Patah Tulang: Simulasi penanganan menggunakan alat sederhana seperti kayu dan kain, memastikan korban mendapat pertolongan pertama yang tepat.

    Dalam arahannya, Saiful Anam menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam situasi darurat. “Setiap tindakan kecil bisa menyelamatkan nyawa. Dengan pelatihan ini, kami berharap para relawan lebih siap menghadapi bencana,” ujarnya.

    Antusiasme Peserta

    Pelatihan ini diikuti oleh puluhan relawan dari berbagai daerah di Mojokerto. Salah satu peserta, Bang Gipo, mengungkapkan pengalamannya, “Saya sangat terinspirasi dengan pelatihan ini. Ilmu yang kami dapatkan sangat aplikatif dan berguna untuk kondisi darurat. Kami jadi lebih percaya diri untuk membantu masyarakat.”

    Komitmen Baznas Tanggap Bencana

    Baznas Tanggap Bencana terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kesiapsiagaan bencana. Pelatihan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya preventif dan edukasi masyarakat adalah kunci untuk meminimalkan dampak bencana.

    “Kami berkomitmen untuk selalu hadir, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam upaya mitigasi. Pelatihan ini adalah salah satu bentuk dukungan kami kepada relawan,” jelas perwakilan BTB.

    Mojokerto Siap Hadapi Tantangan Alam

    Dengan pelatihan ini, Baznas Tanggap Bencana berharap masyarakat Mojokerto semakin siap menghadapi tantangan alam di tahun baru. Dukungan dari relawan yang terlatih, seperti Bang Gipo dan peserta lainnya, menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai risiko bencana.

    Ikuti terus berita dan kegiatan inspiratif hanya di wp.sorbansantri.com, media yang menyuarakan aksi nyata untuk umat. ( AI SORBAN)

  • BAZNAS Kabupaten Mojokerto Gelar Pelatihan Relawan BAZNAS TANGGAP  BENCANA (BTB)

    BAZNAS Kabupaten Mojokerto Gelar Pelatihan Relawan BAZNAS TANGGAP  BENCANA (BTB)

    Mojokerto, SorbanSantri.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mojokerto, di bawah kepemimpinan Gus Zamroni Ahmad, sukses menyelenggarakan Pelatihan Dasar Relawan Penanggulangan Bencana (BTB) pada 2-3 Desember 2024. Pelatihan yang diikuti 60 relawan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) ini berlangsung di New Start Hotel, Trawas, Mojokerto.

    Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Mojokerto, Gus Zamroni Ahmad, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. “Pelatihan ini adalah upaya konkret untuk memperkuat sinergi antara BAZNAS dan BPBD Kabupaten Mojokerto dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Kami ingin memastikan relawan memiliki keterampilan yang mumpuni untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

    Kegiatan ini mencakup materi tentang mitigasi bencana, teknik evakuasi, pertolongan pertama, hingga pengelolaan posko darurat. Peserta juga melakukan simulasi untuk mempraktikkan teori yang telah dipelajari.

    Bapak Sukir, salah satu peserta yang merupakan perwakilan dari Kecamatan Pacet, mengungkapkan rasa syukur dan semangatnya setelah mengikuti pelatihan ini. “Pelatihan ini memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru. Kami jadi lebih siap menghadapi situasi darurat di wilayah kami,” ungkapnya.

    Pelatihan ini juga menjadi ajang sinergi antara para relawan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto. Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan relawan BAZNAS Tanggap Bencana dapat menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi potensi bencana alam.

    Gus Zamroni Ahmad berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas relawan dan memperkuat sinergi lintas lembaga demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Mojokerto,” tutupnya.

    (AI SORBAN)

  • Penjelasan FSGI soal Kenaikan Gaji Guru yang Diumumkan Prabowo, Ini Bedanya Antara ASN dan Non-ASN

    Penjelasan FSGI soal Kenaikan Gaji Guru yang Diumumkan Prabowo, Ini Bedanya Antara ASN dan Non-ASN

    BERITA VIDEO

    Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan tanggapan terkait rencana kenaikan gaji guru yang diumumkan oleh calon presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, namun FSGI menekankan perlunya perhatian terhadap perbedaan antara guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN.

    Ketua Umum FSGI, Retno Listyarti, menyebut bahwa kenaikan gaji untuk guru ASN dan non-ASN memiliki tantangan berbeda. “Guru ASN memiliki skema gaji yang diatur langsung oleh pemerintah melalui APBN, sedangkan guru non-ASN, terutama yang bekerja di sekolah swasta, bergantung pada kebijakan yayasan atau lembaga tempat mereka bekerja,” jelas Retno dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/11).

    Kenaikan Gaji Guru ASN
    Untuk guru ASN, kenaikan gaji yang dijanjikan Prabowo dianggap lebih realistis karena dapat diintegrasikan ke dalam anggaran negara. Pemerintah memiliki kendali penuh atas penyesuaian gaji ini, termasuk dengan mempertimbangkan inflasi dan kebutuhan hidup layak.

    “Guru ASN juga berpotensi mendapatkan tunjangan tambahan seperti tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan kinerja. Namun, perlu dipastikan bahwa proses pencairannya tidak terhambat, seperti yang sering terjadi selama ini,” kata Retno.

    Kenaikan Gaji Guru Non-ASN
    Berbeda dengan guru ASN, guru non-ASN memiliki posisi yang lebih rentan. Menurut data FSGI, banyak guru honorer dan guru swasta yang masih menerima gaji jauh di bawah upah minimum regional (UMR).

    “Kenaikan gaji untuk guru non-ASN perlu disertai regulasi yang mengikat, misalnya melalui subsidi langsung dari pemerintah atau insentif khusus bagi yayasan yang menaikkan gaji guru,” ujar Retno. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi janji politik semata.

    Harapan dan Tantangan
    FSGI berharap kebijakan ini tidak hanya berfokus pada angka kenaikan gaji, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. “Kesejahteraan guru harus berjalan seiring dengan pengembangan kompetensi mereka, agar dampaknya terasa langsung pada peserta didik,” tambah Retno.

    Di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengingatkan bahwa janji kenaikan gaji ini harus didukung oleh rencana anggaran yang matang. “Jangan sampai ini hanya menjadi janji kampanye tanpa implementasi nyata,” tegasnya.

    Dengan dinamika ini, FSGI mengajak semua pihak untuk mengawal kebijakan tersebut agar tidak hanya menjadi janji manis menjelang Pemilu 2024. Guru, baik ASN maupun non-ASN, diharapkan benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan tersebut jika Prabowo terpilih sebagai presiden.

    @beritasorban

    “Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menyambut baik rencana kenaikan gaji guru yang diumumkan oleh Prabowo Subianto. Namun, FSGI menekankan perbedaan signifikan antara guru ASN dan non-ASN. Guru ASN lebih berpeluang merasakan kenaikan karena gaji mereka diatur melalui APBN, sedangkan guru non-ASN, seperti guru honorer dan swasta, bergantung pada kebijakan yayasan yang sering kali masih membayar di bawah UMR. FSGI mengingatkan, agar kebijakan ini tidak hanya menjadi janji politik. Selain kenaikan gaji, guru juga butuh pengembangan kompetensi dan regulasi yang melindungi kesejahteraan mereka. Semua pihak diimbau untuk mengawal kebijakan ini demi pendidikan Indonesia yang lebih baik.” KenaikanGajiGuru GuruASNdanNonASN Prabowo2024 FSGI KesejahteraanGuru PendidikanIndonesia #fyp

    ♬ suara asli – Sorban Santri – Sorban Santri