[3d-flip-book id=”2221″ ][/3d-flip-book]
Penulis: Sorban Santri
-
hujjah ahlussunnah wal jamaah
Hujjah Ahlusunah wal Jama’ah (Aswaja) merujuk pada landasan dan argumentasi keagamaan yang digunakan oleh kelompok Islam yang mengikuti ajaran utama Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya dalam aspek aqidah, ibadah, serta muamalah. Istilah ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada Al-Qur’an, Sunnah, ijma’ (konsensus ulama), dan qiyas dalam memahami dan menjalankan agama.
[3d-flip-book id=”2115″ ][/3d-flip-book]
-
GP Ansor Ranting Pakis Gelar Tasarufan untuk Anak Yatim Setiap Kamis Kliwon
Pakis, Trowulan – GP Ansor Ranting Pakis terus menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak yatim di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Secara rutin, organisasi pemuda ini mengadakan kegiatan tasarufan setiap Kamis Kliwon, sebuah tradisi mulia yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Acara ini tidak hanya menjadi ajang berbagi, tetapi juga wujud nyata dari nilai-nilai kepedulian sosial yang diajarkan oleh ajaran Islam. Sahabat Muhamad Yusuf Alhamdani, selaku Koordinator Tasarufan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban para anak yatim sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yatim di Desa Pakis mendapatkan perhatian dan kasih sayang, terutama dari komunitas di sekitar mereka. Selain memberikan bantuan materi, kami juga berusaha memberikan dukungan moral,” ujar Yusuf Alhamdani.
Kegiatan tasarufan ini diisi dengan berbagai kegiatan positif, mulai dari doa bersama, pemberian santunan berupa uang atau kebutuhan pokok, hingga makan bersama. Para anggota GP Ansor dan masyarakat setempat dengan antusias terlibat dalam acara ini, menciptakan suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan.
Salah satu penerima manfaat, Dimas (12), mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan oleh GP Ansor. “Saya senang karena bisa ikut acara ini. Saya merasa diperhatikan dan didukung,” katanya dengan wajah sumringah.
Acara ini juga mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat setempat, yang berharap agar tradisi baik ini terus dijaga dan ditingkatkan. Mereka melihat kegiatan tasarufan sebagai salah satu upaya konkret untuk menciptakan masyarakat yang saling peduli dan gotong-royong.
Dengan konsistensi GP Ansor Ranting Pakis dalam mengadakan tasarufan setiap Kamis Kliwon, diharapkan anak-anak yatim di Desa Pakis dapat terus merasakan kebahagiaan dan dukungan dari komunitas sekitar. Tradisi ini tidak hanya menjadi berkah bagi para penerima manfaat, tetapi juga menjadi ladang pahala bagi para donatur dan panitia yang terlibat.
—
Sorban Santri – Inspirasi dan Dakwah untuk Semua@beritasorban GP Ansor Ranting Pakis, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, setiap Kamis Kliwon rutin mengadakan kegiatan tasarufan untuk anak-anak yatim. Acara yang dipimpin oleh Sahabat Muhamad Yusuf Alhamdani ini bertujuan untuk memberikan santunan berupa uang dan kebutuhan pokok, sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan ini diisi dengan doa bersama, pemberian santunan, dan makan bersama, menciptakan suasana penuh kebahagiaan. Tradisi ini mendapat apresiasi besar dari masyarakat Desa Pakis dan menjadi simbol kepedulian sosial yang kuat. Mari dukung terus kegiatan mulia ini untuk membantu anak-anak yatim merasakan kebahagiaan dan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya! #TasarufanAnakYatim #GPAnsorPakis #KamisKliwon #PeduliYatim #DesaPakis #TrowulanBerbagi #fypシ ♬ suara asli – Sorban Santri -
Prabowo Naikkan Tunjangan Kinerja BIN, Tertinggi Rp 41,5 Juta
Sorbansantri.com – Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja pegawai Badan Intelijen Negara (BIN). Kenaikan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 203 Tahun 2024.
“Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara,” bunyi Pasal 1 beleid tersebut.
Tunjangan kinerja bagi pegawai BIN mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam data terbaru, tunjangan kinerja pegawai BIN tertinggi diberikan kepada kelas jabatan 17 sebesar Rp41.550.000, sementara tunjangan terendah bagi kelas jabatan 1 adalah Rp2.575.000. Selain itu, bagi Kepala BIN diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan tertinggi di lingkungan BIN.
“Tunjangan kinerja bagi Kepala Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku,” demikian bunyi Pasal 5 ayat 2.
Dengan kebijakan ini, diharapkan kinerja pegawai BIN semakin optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas intelijen yang strategis untuk kepentingan nasional. (AI Sorban)
@beritasorban Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja pegawai Badan Intelijen Negara atau BIN melalui Peraturan Presiden Nomor 203 Tahun 2024. Kenaikan ini mengatur tunjangan hingga Rp 41,5 juta per bulan, dengan Kepala BIN mendapatkan 150 persen dari tunjangan tertinggi. Kebijakan ini berlaku bagi PNS, prajurit TNI, Polri, serta pegawai lainnya di lingkungan BIN. Tunjangan ini diberikan berdasarkan capaian kinerja, sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja dan mendukung optimalisasi fungsi intelijen nasional. Dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor intelijen demi keamanan negara. #PrabowoNaikkanTunjangan #TunjanganBIN #KesejahteraanPegawai #KinerjaBIN #KebijakanPrabowo #BINIndonesia #foryourpage ♬ suara asli – Sorban Santri -
Keresahan Perwakilan PWNU se-Indonesia Terhadap Kepemimpinan PBNU 2022-2027 Disorot dalam FGD Pra-MLB NU
SURABAYA – Ketua Panitia Pra-Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (NU), KH Mas Maftuh, mengungkapkan bahwa perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia yang menghadiri focus group discussion (FGD) Pra-Muktamar Luar Biasa NU di Surabaya, Selasa (17/12), merasakan keresahan yang sama terhadap kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027.
“Perselisihan, perpecahan, saling curiga, dan saling menjatuhkan antarkader, baik dalam struktur maupun di luar struktur NU, menjadi fenomena yang paling dikhawatirkan saat ini,” ujar Kiai Maftuh.
Menurutnya, meski dalam kadar tertentu dinamika semacam ini bisa dianggap wajar dalam organisasi, situasi selama kepemimpinan PBNU 2022-2027 memperlihatkan peningkatan signifikan dalam perselisihan dan perpecahan tersebut. Kondisi ini bahkan merambah hingga ke tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC) dan ranting.
Kepemimpinan PBNU Dinilai Kontra Produktif
Kiai Maftuh menyebut bahwa pemicu utama kondisi ini bukan berasal dari daerah, melainkan dari gaya kepemimpinan PBNU yang dinilai mengatasnamakan kebijakan dan penegakan aturan dengan jargon “tegak lurus, satu komando bersama PBNU.”
“Apa yang dilakukan PBNU justru kontra produktif terhadap arah dan amanat Muktamar ke-34 NU di Lampung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Keluarga Besar Pondok Pesantren Ndresmo itu mengungkapkan bahwa fenomena ini mencerminkan hilangnya nilai utama NU dalam jiwa dan kepribadian pemimpin PBNU.
“Nilai cinta, kasih sayang, rukun, bersatu, dan pribadi unggul yang menjadi perintah, nasihat, sekaligus wasiat Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari dalam mukadimah Qonun Asasi NU seolah memudar,” katanya.
Evaluasi Kinerja PBNU dalam FGD
FGD yang digelar bertujuan mengevaluasi kinerja PBNU serta mengukur tingkat konsistensi Mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung terhadap enam indikator utama, yaitu:
- Konsistensi terhadap Qonun Asasi NU.
- AD-ART NU.
- Khittah NU.
- Visi, misi, dan tujuan program.
- Arah Kebijakan NU 100 Tahun ke-2.
- Arah Program 2021-2026/2022-2027.
Hasil evaluasi peserta FGD menunjukkan bahwa kinerja PBNU dinilai berada di luar garis yang telah ditentukan. “Kinerja PBNU bahkan cenderung melenceng, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan NU kehilangan jiwa dan kepribadiannya,” kata Kiai Maftuh.
Ia menambahkan bahwa model kepemimpinan PBNU saat ini berpotensi merusak akar keluhuran nilai, budaya, dan kearifan berbasis Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) serta berbasis pesantren.
@beritasorban Surabaya menjadi saksi keresahan para perwakilan PWNU se-Indonesia yang hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Pra-Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama. Ketua Panitia, KH Mas Maftuh, menyoroti meningkatnya perselisihan, perpecahan, dan saling curiga di tubuh NU selama kepemimpinan PBNU periode 2022-2027. Fenomena ini bahkan merambah hingga ke tingkat MWC dan ranting. Kiai Maftuh menilai, pemicunya adalah kebijakan PBNU yang dianggap kontra produktif terhadap amanat Muktamar ke-34 di Lampung. Dalam FGD, peserta mengevaluasi kinerja PBNU berdasarkan enam indikator utama, termasuk Qonun Asasi dan Khittah NU. Hasilnya, kinerja PBNU dinilai melenceng dan dikhawatirkan dapat menggerus nilai Aswaja dan tradisi pesantren. Apakah NU mampu kembali ke jalur semangat persatuan dan kasih sayang yang diwariskan Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari? Mari kita nantikan langkah selanjutnya. #PraMLBNU #KepemimpinanPBNU #NUBersatu #FGDPraMLB #MuktamarNU #KhittahNU #AswajaBerkarya #NU100Tahun #NUIndonesia #RukunBersatu #fory ♬ suara asli – Sorban Santri -
Kiai Toni Wanggai: Nahdliyin Papua Kecewa dengan PBNU
Sorbansantri.com – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua 2021-2026, KH Toni Victor Mandawiri Wanggai, menilai keputusan yang diambil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap PWNU Papua telah mengabaikan perasaan Nahdliyin di Bumi Cenderawasih.
“Keputusan-keputusan yang diambil para pemangku kebijakan di tubuh PBNU tidak boleh mengabaikan realitas sosial umat. Sebaliknya, keputusan tersebut seharusnya menjadi peneguh persatuan, bukan pemicu perpecahan,” ujar Kiai Toni pada Selasa (17/12).
Menurut Kiai Toni, ketika umat merasa tercederai oleh kebijakan yang tidak sesuai dengan amanah konstitusi, maka kepercayaan akan terancam runtuh. Hal ini berpotensi menghilangkan legitimasi moral organisasi di hadapan umat yang dilayani.
“Dengan berat hati, umat Islam di Papua mengecam segala bentuk upaya yang berpotensi memecah belah,” tegasnya.
Kiai Toni mengingatkan bahwa organisasi besar seperti NU tidak hanya dibangun di atas struktur administratif, melainkan juga pada fondasi nilai-nilai luhur yang menjiwai setiap langkahnya.
“Apa yang terjadi ketika pedoman itu tergoyahkan? Bagaimana muruah organisasi dapat dijaga di tengah badai perbedaan dan godaan kuasa? Di tanah Papua, pertanyaan-pertanyaan ini hadir tidak hanya sebagai retorika, tetapi sebagai ujian nyata atas komitmen bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kiai Toni menjelaskan bahwa umat Islam di Papua hidup dalam keberagaman. Mayoritas dari mereka adalah Nahdliyin yang memandang NU bukan sekadar organisasi, melainkan rumah spiritual dan penjaga keharmonisan sosial.
“Papua adalah wilayah dengan medan dakwah yang kompleks. Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, hingga perbedaan budaya menjadi tantangan yang hanya dapat dijawab dengan kebijaksanaan dan strategi yang matang,” ujarnya.
Namun, tantangan dakwah ini semakin berat ketika internal organisasi terguncang oleh kebijakan yang dianggap tidak berpijak pada konstitusi yang disepakati bersama.
“Tantangan dakwah ini kian bertambah berat ketika internal organisasi sendiri terguncang oleh keputusan yang dianggap tidak berpijak pada konstitusi yang disepakati bersama,” pungkas Kiai Toni. (AI Sorban)
@beritasorban Ketua PWNU Papua, Kiai Toni Wanggai, menyampaikan kekecewaan Nahdliyin Papua terhadap keputusan PBNU yang dinilai mengabaikan realitas sosial umat. Menurutnya, NU seharusnya menjadi pemersatu, bukan pemicu perpecahan. Papua memiliki medan dakwah yang kompleks dengan tantangan geografis dan budaya. Namun, kebijakan yang dianggap tidak berpijak pada konstitusi justru menambah beban umat. Kiai Toni mengingatkan, NU adalah rumah spiritual bagi mayoritas umat di Papua. Kebijakan yang tepat dan berlandaskan nilai luhur sangat penting untuk menjaga kepercayaan Nahdliyin dan muruah organisasi di tengah ujian yang ada. #NU #KiaiToniWanggai #Papua #SolidaritasNU #PWNU #PBNU #SuaraNahdliyin #PersatuanUmat #fyp ♬ suara asli – Sorban Santri -
Rahasia BJ Habibie Turunkan Rupiah ke Rp 6.500
Sorbansantri.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah, mencapai lebih dari Rp 16.000 pada Selasa (17/1/2024). Menurut data Bank Indonesia (BI), kurs rupiah mencapai Rp 16.099 per dolar AS pada Selasa (17/10/2024), angka tertinggi sejak Minggu (1/12/2024). Namun, angka ini bukanlah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Seperti yang dilaporkan Kompas.com pada Rabu (11/9/2019), rupiah pernah merosot hingga Rp 17.000 per dolar AS selama krisis ekonomi 1998. Akan tetapi, Presiden kala itu, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, berhasil menstabilkannya hingga rupiah menguat menjadi Rp 6.500 per dolar AS.
Strategi BJ Habibie dalam Memperkuat Rupiah
Meskipun bukan ahli ekonomi, BJ Habibie berhasil memulihkan dan meningkatkan nilai tukar rupiah secara dramatis. Habibie, seorang ahli aeronautika, membandingkan jatuhnya nilai rupiah selama krisis ekonomi 1998 dengan pesawat yang mengalami stall, sebuah kondisi di mana pesawat kehilangan daya angkat dan bisa jatuh jika tidak segera ditangani.
Sebagai respons, Habibie mengadopsi strategi untuk mempertahankan keseimbangan agar nilai rupiah tidak terus menurun.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono, menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi perbankan pada 21 Agustus 1998 sangat berpengaruh terhadap penguatan rupiah. Saat itu, beberapa bank dilebur menjadi bank baru yang lebih stabil secara finansial, termasuk Bank Mandiri.
Selanjutnya, BJ Habibie memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintah, menjadikannya lembaga independen yang dipercaya oleh masyarakat. Menurut Kompas.com (12/9/2019), tujuan pemisahan BI dari pemerintah adalah untuk memastikan bahwa BI bebas dari pengaruh atau tekanan pemerintah.
@beritasorban Di tengah krisis ekonomi 1998, rupiah sempat jatuh hingga Rp 17.000 per dolar AS. Namun, kepemimpinan BJ Habibie membawa perubahan besar. Dengan kebijakan restrukturisasi perbankan, pemisahan Bank Indonesia dari pemerintah, dan mengembalikan kepercayaan investor asing, rupiah berhasil menguat drastis hingga menyentuh Rp 6.500 per dolar AS. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia dan membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat, ekonomi nasional dapat dipulihkan. BJ Habibie tidak hanya dikenal sebagai teknokrat, tapi juga pemimpin yang mampu menghadapi krisis dengan bijaksana. #BJHabibie #Krisis1998 #RupiahKuat #EkonomiIndonesia #SejarahEkonomi #RupiahMenguat #InspirasiBangsa
♬ suara asli – Sorban Santri -
Membaca Dinamika NU Struktural dan Kultural: Friksi, Tantangan, dan Solusi
Oleh Redaksi Sorban Santri
Dalam beberapa waktu terakhir, istilah NU Struktural dan NU Kultural menjadi sorotan di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua istilah ini kerap dipertentangkan dan menjadi bahan diskusi hangat. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan NU Struktural dan NU Kultural, serta bagaimana dinamika keduanya dalam kehidupan organisasi dan masyarakat?
NU Struktural: Pilar Organisasi
NU Struktural merujuk pada orang-orang yang terlibat langsung dalam kepengurusan formal Nahdlatul Ulama. Mereka duduk di berbagai posisi, mulai dari syuriyah, tanfidziyah, hingga badan otonom NU di berbagai tingkatan, dari pusat hingga ranting.
Sebagai jam’iyyah (organisasi), keberadaan NU Struktural sangat penting untuk menjaga eksistensi dan menggerakkan program-program nyata, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, kinerja struktural sering menjadi sorotan, terutama ketika kader dinilai mandek atau hanya fokus pada politik praktis, tanpa memberikan manfaat nyata bagi jama’ah.
Ketika NU Struktural tidak menjalankan fungsinya dengan optimal, kritik muncul. Beberapa pihak bahkan menyerukan untuk kembali pada “NU Kultural” yang dianggap lebih murni dan bebas dari kepentingan elit politik.
NU Kultural: Penggerak Tradisi
NU Kultural merujuk pada individu atau kelompok di lingkungan NU yang tidak masuk dalam struktur formal organisasi. Mereka seringkali aktif melestarikan tradisi keagamaan seperti tahlilan, maulidan, dan manaqiban, yang secara alami berjalan di masyarakat tanpa perlu campur tangan struktural.
Namun, istilah ini kadang digunakan secara negatif untuk menggambarkan orang-orang yang merasa termarjinalkan dari kepengurusan formal NU. Beberapa dari mereka bahkan mengkritik atau melakukan penggembosan terhadap NU Struktural.
Di sisi lain, kader-kader muda NU yang potensial dan memiliki loyalitas sering kali menghadapi kendala untuk masuk ke dalam kepengurusan struktural karena monopoli kelompok tertentu. Akibatnya, istilah NU Kultural semakin mengemuka sebagai antitesis terhadap NU Struktural.
Mencari Jalan Tengah
Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya moderasi dalam menyikapi dinamika di tubuh NU. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:
- Rekrutmen Berbasis Kompetensi: Kader NU dengan bakat, minat, dan loyalitas tinggi harus diberi akses untuk masuk ke dalam struktur organisasi. Kepentingan pribadi atau kelompok sempit harus disingkirkan demi kepentingan umat.
- Harmoni antara Struktural dan Kultural: Dikotomi antara NU Struktural dan Kultural harus dihentikan. Semua elemen NU, baik di dalam maupun di luar struktur formal, harus bersinergi mendukung program-program NU, khususnya yang berskala nasional.
- Kedewasaan Politik: NU perlu mendewasakan orientasi politiknya, terutama bagi kader yang terlibat dalam politik praktis. Konflik internal akibat rivalitas politik harus diminimalisir demi menjaga persatuan dan fokus pada kepentingan jama’ah.
Tantangan Global dan Lokal
Di tengah tantangan global dan lokal yang semakin kompleks, NU harus mampu menjawab kebutuhan umat dengan tetap berpegang pada prinsip moderasi ahlus sunnah wal jama’ah: tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan ‘adl (adil). Dengan demikian, NU dapat terus menjadi pilar penting dalam kehidupan keagamaan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.
Apakah friksi antara NU Struktural dan Kultural dapat diselesaikan? Kolaborasi dan kesadaran kolektif adalah kuncinya.
@beritasorban Struktural dan kultural, dua elemen penting di tubuh Nahdlatul Ulama yang kerap dibenturkan. Padahal, keduanya saling melengkapi. NU Struktural menjadi penggerak organisasi, sementara NU Kultural menjaga tradisi Islam Nusantara yang khas. Sayangnya, dikotomi ini justru memicu konflik, apalagi ketika politik praktis ikut campur. Sorban Santri menegaskan, NU harus kembali pada khittah 1926: politik kebangsaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Regenerasi harus berbasis kompetensi dan loyalitas, tanpa diskriminasi. Saatnya NU Struktural dan Kultural bersinergi, mengawal tradisi sekaligus memberdayakan umat. Bersama, NU bisa menjawab tantangan zaman, lokal maupun global. #NUKultural #NUStruktural #KolaborasiNU #fypシ゚ ♬ suara asli – Sorban Santri -
Sekelompok Anak CB Istirahat di Minimarket, Tuai Pro dan Kontra di Sosial Media
Sorbansantri.com – Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan sekelompok anak-anak klub motor CB yang sedang beristirahat di depan minimarket. Video ini pertama kali diunggah oleh akun @kegblgnunfaedh di platform X (dulu Twitter) pada Senin, 16 Desember 2024, dan langsung menuai beragam komentar dari warganet.
Dalam video tersebut, terlihat beberapa motor CB berjajar rapi di depan minimarket. Sekelompok anak muda tampak duduk santai di lantai depan pintu masuk sambil bercengkerama dan menikmati makanan ringan. Sementara itu, aktivitas pengunjung minimarket tampak tetap berlangsung meskipun area depan dipenuhi oleh kelompok tersebut.
Pro dan Kontra di Kalangan Warganet
Unggahan tersebut menuai beragam reaksi. Sebagian warganet mendukung dengan menyebut anak-anak klub motor itu tidak mengganggu, hanya sekadar beristirahat setelah perjalanan jauh.
“Namanya juga anak motor, capek ya istirahat. Lagian enggak ngotorin atau ganggu kok,” tulis akun @adit_cblover.
Namun, tak sedikit pula yang memberikan kritik. Sebagian warganet menilai aksi mereka kurang pantas karena menggunakan fasilitas umum tanpa izin.
“Minimarket itu tempat belanja, bukan tempat nongkrong apalagi bikin pintu susah dilewati. Harusnya cari tempat lain buat istirahat,” komentar akun @mika_smart.
Tanggapan Pemilik Minimarket
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak minimarket mengenai video tersebut. Namun, beberapa warganet yang mengaku sebagai karyawan minimarket menyebut bahwa situasi seperti ini sering terjadi, terutama di lokasi yang sering dilalui komunitas motor.
“Kalau di minimarket kami, sering banget kayak gini. Selama enggak rusuh, biasanya sih dibiarkan aja,” ungkap seorang pengguna X.
Menjaga Etika di Ruang Publik
Fenomena komunitas motor yang beristirahat di fasilitas umum memang bukan hal baru. Meski tidak semua pihak merasa terganggu, penting untuk tetap menjaga etika saat menggunakan fasilitas yang bukan milik pribadi.
Viralnya video ini menjadi pengingat akan pentingnya saling menghargai antara pengguna fasilitas umum dan pemiliknya, agar semua pihak tetap nyaman dan terhindar dari konflik.
Bagaimana menurut Anda, aksi seperti ini wajar atau perlu ada tindakan lebih lanjut?
@beritasorban Viral di media sosial, video sekelompok anak motor CB di dalam minimarket tanpa alas kaki memicu pro dan kontra. Diunggah akun @kegblgnunfaedh, video ini menunjukkan anak-anak motor duduk santai di lantai minimarket sambil menikmati makanan. Uniknya, mereka tampak tidak memakai alas kaki, dengan lantai terlihat kotor dan berantakan. Aksi ini menuai banyak kritik dari warganet. Sebagian besar menilai tindakan mereka tidak sopan karena mengabaikan kebersihan dan kenyamanan tempat umum. Namun, ada juga yang membela, menyebut mereka hanya sedang beristirahat setelah perjalanan jauh. Pihak minimarket belum memberikan tanggapan terkait kejadian ini. Namun, banyak yang berharap fasilitas umum seperti minimarket tetap dijaga kebersihannya agar nyaman untuk semua pengunjung. Menurut kamu, wajar enggak sih aksi mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar! #AnakCBViral #JagaEtikaPublik #ProKontraWarganet #fypage ♬ suara asli – Sorban Santri -
Jokowi & Gibran Dipecat PDIP: Awal Baru atau Akhir Perjalanan?
Sorbansantri.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, resmi dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin, 16 Desember 2024. Surat pemecatan ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun.
Jokowi memiliki perjalanan politik yang panjang bersama PDIP. Partai ini menjadi kendaraan politik utama Jokowi sejak ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, hingga menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode.
Isi Surat Pemecatan
Dalam video yang diterima media, Komarudin Watubun didampingi oleh jajaran DPP PDIP seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), dan sejumlah pengurus lainnya saat membacakan keputusan tersebut.
“Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” ucap Komarudin.
Komarudin melanjutkan, “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan.”
Ia menegaskan bahwa pemecatan ini merupakan sanksi organisasi, dan ketiganya dilarang menjabat atau berkegiatan mengatasnamakan PDIP.
Perjalanan Politik Jokowi Bersama PDIP
Jokowi memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 dengan dukungan PDIP. Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014 dengan dukungan penuh dari PDIP.
Pada Pilpres 2014, Jokowi terpilih bersama Jusuf Kalla. Di periode kedua, ia menggandeng Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden.
Awal Keretakan Hubungan Jokowi-PDIP
Ketegangan hubungan Jokowi dengan PDIP mulai terlihat menjelang Pilpres 2024. Situasi memuncak ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memberi lampu hijau kepada Gibran untuk maju sebagai calon presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Keputusan ini memicu kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi. Padahal, saat itu PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Menurut Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, keretakan ini bermula sejak Ramadan 2023. Kala itu, Jokowi dikabarkan mendukung pembentukan koalisi besar, namun rencana ini gagal setelah Nasdem mencalonkan Anies Baswedan dan PDIP mencalonkan Ganjar.
Ejekan Megawati yang Menyulut Konflik
Ucapan Megawati Soekarnoputri pada HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Selasa (10/1/2023), menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan. Dalam pidatonya, Megawati menyindir Jokowi dengan mengatakan bahwa tanpa PDIP, Jokowi “tidak ada apa-apanya.”
“Pak Jokowi itu ya ngono lho, mentang-mentang. Lha iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI-Perjuangan juga, duh kasihan dah,” ujar Megawati.
Ucapan ini menuai reaksi negatif dari publik, terutama setelah pasangan Ganjar-Mahfud kalah dalam Pilpres 2024. Bahkan, di TPS 053 Kebagusan, tempat Megawati memberikan suaranya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar unggul atas Ganjar-Mahfud.
Akhir Manis Jokowi dan Prabowo
Di sisi lain, hubungan Jokowi dengan Prabowo semakin erat setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden RI. Prabowo beberapa kali bertemu Jokowi untuk berdiskusi tentang masa depan bangsa. Hal ini semakin kontras dengan renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP hingga berujung pada pemecatan.
Kini, publik mencermati bagaimana Jokowi akan melangkah ke depan setelah resmi tak lagi menjadi bagian dari partai yang telah membesarkannya. (AI Sorban)
@beritasorban Hari ini, PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution. Surat pemecatan dibacakan oleh Komarudin Watubun, menyusul ketegangan yang memuncak pasca-Pilpres 2024. Hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang sejak kontroversi MK yang membuka jalan bagi Gibran mendampingi Prabowo, serta sindiran Megawati di HUT ke-50 PDIP. Meski demikian, hubungan Jokowi dan Prabowo semakin erat, berbeda dengan relasinya yang memburuk dengan PDIP. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Jokowi berikutnya pasca pemecatan ini. #PDIPPecatJokowi #JokowiGibran #Megawati #PDIP #Pilpres2024 #PolitikIndonesia #KeretakanPDIPJokowi #BeritaPolitik #GanjarPranowo #GibranRakabuming #fyp ♬ suara asli – Sorban Santri