Kategori: Religius

berita yang fokus pada aspek keagamaan, seperti ajaran agama, praktik keagamaan, perkembangan dalam komunitas keagamaan, dan isu-isu terkait keagamaan. Berita ini dapat mencakup liputan tentang acara keagamaan, ceramah agama, perayaan agama, dan pandangan agama terhadap isu-isu kontemporer. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang mendalam dan mendukung pemahaman yang lebih baik tentang aspek keagamaan dalam masyarakat.

  • PBNU ke Depan: Kepemimpinan yang Menjaga Akar, Menyapa Zaman

    PBNU ke Depan: Kepemimpinan yang Menjaga Akar, Menyapa Zaman

    Oleh :
    Abdul Ghofar Fathoni
    Ketua PC LBMNU Kab. Mojokerto

    Dinamika kebangsaan, perubahan sosial yang cepat, serta tantangan internal umat menuntut PBNU dipimpin oleh figur yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga matang secara kultural dan visioner secara strategis. NU hari ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga tradisi sekaligus memandu transformasi. Dalam konteks itulah, duet KH. Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam dan Gus Salam sebagai Ketua Umum PBNU menjadi pilihan yang relevan dan rasional.

    Sebagai Rais Aam, KH. Said Aqil Siradj memiliki legitimasi keilmuan dan pengalaman yang tidak diragukan. Beliau bukan hanya sosok ulama dengan basis intelektual kuat, tetapi juga figur yang telah teruji dalam memimpin NU di tengah dinamika politik dan sosial yang keras. Kapasitasnya dalam merawat khittah, menjaga marwah ulama, serta memosisikan NU sebagai kekuatan moral bangsa adalah modal penting untuk kepemimpinan ke depan.

    Lebih dari itu, KH. Said dikenal memiliki jejaring luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menjadikannya figur strategis dalam menjaga posisi NU sebagai organisasi Islam moderat yang berpengaruh dan diperhitungkan. Di tengah meningkatnya polarisasi dan ekstremisme, kehadiran Rais Aam yang berwibawa dan diterima lintas kelompok menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.

    Sementara itu, posisi Ketua Umum PBNU membutuhkan sosok eksekutor yang lincah, komunikatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Gus Salam merepresentasikan kebutuhan tersebut. Ia membawa semangat generasi baru NU yang memahami tata kelola organisasi modern, penguatan ekonomi umat, serta pentingnya inovasi dalam pelayanan jam’iyyah. Kepemimpinannya diharapkan mampu menggerakkan mesin organisasi secara lebih efektif dan profesional.

    Gus Salam juga memiliki kedekatan kultural dengan kader muda NU tanpa kehilangan akar tradisinya. Ini penting untuk menjembatani jarak antara struktur dan basis, antara nilai-nilai pesantren dan tantangan era digital. NU tidak boleh terjebak nostalgia, tetapi juga tidak boleh tercerabut dari akarnya. Gus Salam berada di titik temu itu.

    Kombinasi KH. Said Aqil Siradj dan Gus Salam mencerminkan keseimbangan antara hikmah dan energi, antara kebijaksanaan ulama sepuh dan dinamika kepemimpinan muda. Rais Aam menjadi penjaga nilai dan arah, sementara Ketua Umum menjadi penggerak program dan konsolidator organisasi. Relasi ini bukan tumpang tindih, tetapi saling melengkapi.

    Pada akhirnya, kepemimpinan PBNU ke depan harus mampu menjawab dua hal sekaligus: menjaga jati diri NU dan mempersiapkannya menghadapi masa depan. Duet KH. Said Aqil Siradj dan Gus Salam menawarkan harapan akan kepemimpinan yang stabil, inklusif, dan progresif—sebuah kepemimpinan yang tidak hanya kuat di dalam, tetapi juga relevan di hadapan umat dan bangsa.

  • Menjaga Khittah Media Nahdliyin: Antara Dakwah dan Arus Berita Umum

    Menjaga Khittah Media Nahdliyin: Antara Dakwah dan Arus Berita Umum

    Di tengah dinamika informasi yang semakin kompleks, media Nahdliyin memiliki peran strategis dalam menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan menyejukkan. Oleh sebab itu, akan lebih bijak apabila media berbasis NU senantiasa menempatkan dakwah, kajian keislaman, dan tradisi pesantren sebagai ruh utama dalam setiap sajian beritanya.

    Pemberitaan politik dan isu nasional memang memiliki nilai informatif tersendiri. Namun, media Nahdliyin memiliki kekhasan yang tidak dimiliki portal berita umum, yakni kedekatannya dengan dunia pesantren, kitab-kitab turats, hukum Islam, serta realitas sosial-ekonomi warga Nahdliyin. Kekhasan inilah yang layak untuk terus diperkuat dan diprioritaskan.

    Dengan memperbanyak konten dakwah Ahlussunnah wal Jama’ah, kajian fiqih, bahtsul masail, serta penguatan ekonomi umat, media Nahdliyin dapat tampil sebagai ruang pencerahan yang relevan dan bermakna bagi pembacanya. Pendekatan ini tidak hanya menjaga khittah media, tetapi juga mempertegas perbedaan antara media khusus Nahdliyin dan portal berita umum.

    Harapannya, redaksi media Nahdliyin dapat terus menyajikan pemberitaan yang proporsional, berimbang, dan berakar kuat pada nilai-nilai ke-NU-an, sehingga media Nahdliyin tetap menjadi rujukan utama warga NU dalam memahami Islam, tradisi, dan kehidupan sosial secara arif dan bijaksana.

  • KONSEP MAJLIS SYURIAH ; SYURIAH YANG LEGITIMIT INSTITUSIONAL

    KONSEP MAJLIS SYURIAH ; SYURIAH YANG LEGITIMIT INSTITUSIONAL

    *Abdus Salam Sohib

    Sejarah berdirinya NU secara isntitusional adalah sejarah keorganisasian keagamaan yang memliki kekuatan ulama sebagai simbol ketokohan yang terlegitimasi baik sikap maupun gagasan. Keutamaan dari setiap dinamika yang terjadi di tubuh NU, Syuriah sebagai tokoh ulama selalu menjadi jalan berkeputusan yang berdasarkan cara pandang jami’iyah sekaligus perpektif jama’ah.

    Hadrotus Syaikh Kyai Hasyim Asy’ari memiliki legacy institusional yang sangat bersejarah, yaitu berkeputusan mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad dalam penguatan kemerdekaan yang menjadi keputusan kelembagaan NU saat itu, Kyai Wahab Hasbullah justru lebih di kenal dengan berbagai ide pembaharuan pergerakan ke-NU-an, mulai dari pelopor Komite Hijaz atas restu Kyai Hasyim, Nadhdlatut Tujjar, Taswirul Afkar, Syubbanul Wathon. Kyai Bisri Syansuri saat menjadi rois am sangat melekat sebagai ahli fiqih yang memiliki legacy perancang undang undang pernikahan yang memasukkan ketentuan fiqih sebagai dasar pernikahan di Indonesia, dan juga berkeputusan pancasila sebagai dasar negara yang legitimit berdasarkan fiqih siyasah. Kyai Ali Maksum saat menjadi Rois Am sangat kuat dengan keadaan politik tarik menarik NU dalam kancah politik saat itu, dan Kyai Ali Maksum menjadi penggerak jalan damai bagi persatuan di antara kader NU yang telah terpolarisasi dalam berbagai jalan politik masing masing hingga Kyai Ali Maksum bersama Kyai Ahmad Siddiq melakukan langkah fiqih yang mendasari pancasila sebagai asas tunggal dan kembalinya NU ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo tahun 1984. Saat Kyai Ahmad Siddiq menjadi Rois Am sangat di kenal sebagai salah satu perumus khittah 1926 sekaligus penjaga khittah 1926 yang konsisten. Dan, yang sangat di kenal dari Kyai Ahmad Siddiq hingga saat ini adalah rumusan trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwan islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariah. Kyai Ilyas Ruhiyat saat menjadi Rois Am waktu itu sangat kuat dengan konsistensi sikap dalam menghadapi keadaan politik orde baru yang berjarak dengan NU, dengan konsistensi Kyai Ilyas Ruhiyat, Gusdur yang waktu itu sebagai sebagai Ketua Umum Tanfidziyah justru memiliki penjaga kelembagaan NU yang sangat kokoh, konsisten dan tidak goyah dengan intervensi politik. Hingga Kyai Ilyas Ruhiyat ikut menjadi deklarator berdirinya PKB supaya kelembagaan NU tetap di jalan kelembagaan keagamaan. Kyai Sahal Mahfud saat menjadi Rois Am memiliki legacy keilmuan Fiqih Sosial sebagai metodologi fiqih yang kontekstual dan transformatif, melihat syariat Islam sebagai kerangka untuk menjawab masalah sosial kontemporer seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan krisis ekologi, bukan hanya hukum ritual. Dan saat Kyai Ma’ruf Amin sebagai Rois Am sangat di kenal dengan konseptor ekonomi syariah Indonesia. Perannya sangat besar dalam memajukan ekonomi syariah nasional, memimpin pengembangan industri keuangan syariah, mempromosikan sertifikasi halal, mendorong sinergi antara ulama dan akademisi, serta menggerakkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia dengan prinsip keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Tentu, sejarah panjang kelembagaan syuriah di NU sangat kental dengan kekuatan figur yang mampu beradaptasi dengan keadaan dan zaman yang sekaligus memiliki karakter sebagai penjaga jam’iyah.

    Saat ini, perkembangan zaman dalam pengelolaan jam’iyah NU sangat dinamis. Keterbukaan akses dan jaringan dari semua pihak menjadi tantangan yang tidak mudah bagi NU. Siapapun bisa menjadi mitra produktifnya NU, baik dari sisi sosial, politik, budaya, bahkan ekonomi. Karena itu NU menjadi kelembagaan yang sangat di incar dari berbagai keinginan untuk memperluas pergerakan semua pihak yang berkepentingan dengan dampaknya kelembagaan NU. Hingga banyak persoalan yang muncul di NU karena akibat dari situasi keterbukaan yang tidak bisa di bendung. Dan berbagai persoalan dan tantangan itu, NU butuh supremasi kelembagaan yang kuat. Maka, mengembalikan fungsi syuriah sebagai institusi yang memiliki ketangguhan konsistensi jam’iyah perlu di rumuskan. Salah satu cara pandang yang menguatkan supremasi syuriah adalah dengan menjadikan kelembagaan syuriah sebagai majlis kolektif para ulama yang secara sikap dan keilmuan memiliki konistensi penjaga jam’iyah.

    MAJLIS SYURIAH

    Istilah yang bisa digambarkan dengan mudah adalah semacam Majlis Permusyawaratan Syuriah. Majlis ini terdiri dari sejumlah ulama yang memimpin NU dalam satu periode secara kolektif dan kepemimpinannya ditunjuk bergiliran setiap tahun hinggab selesai dalam satu periode lima tahun. Majlis Syuriah dapat merumuskan kepemimpinan tanfidziyah dalam satu periode yang di putuskan dalam Muktamar NU. Kenapa ide ini menjadi cara pandang baru dalam keberlangsungan kelembagaan NU. Karena saat ini NU butuh kelembagaan kolektif supaya menjadi lembaga yang tangguh dari berbagai intervensi yang memungkinkan NU di tarik dalam pusaran kepentingan tertentu. Ada beberapa keutamaan yang dapat dijadikan pondasi kekokohan keberlangsungan kelembagaan NU dengan format majlis syuriah :

    1. Indepensi Institusi. NU akan mempunyai struktur yang mengembalikan fungsi syuriah sebagai supremasi institusi yang lebih independen, bisa memilah antara sikap individu dan sikap kelembagaan. Begitupun dengan kebutuhan keputusan syari’ah keagaamaan, akan memiliki kekuatan yang legitimit karena manjadi pendapat yang jumhur.
    2. Kontrol kelembagaan. Majlis Syuriah akan lebih memiliki obyektifitas dalam kontrol kelembagaan NU yang dijalankan oleh tanfidziyah. Tidak ada lagi persoalan individu, tidak ada lagi persoalan suka dan tidak suka kepada pribadi, tidak ada lagi individu yang dominan, tidak ada pihak pihak yang mengataskan pribadi tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
    3. Konsistensi keberlanjutan. Saat ini, perkembangan NU perlu keberlanjutan tatanan di semua sektor. Ada banyak pengembangan ekonomi di berbagai kelembagaan NU yang telah berjalan dengan sangat produktif, ada banyak rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terus tumbuh, ada banyak lembaga pendidikan dan universitas yang semakin berkembang, ada banyak majlis keagamaan yang menjadi representasi jamaah NU. Semua ini tidak boleh menjadi ajang intervensi personal yang bisa merusak tatanan setiap ada pergantian periode kepengurusan
    4. Penjaga Otorita Institusi. Dengan adanya Majlis Syuriah tidak perlu lagi ada majlis tahkim yang menjadi lembaga pemutus masalah. Karena Majlis Syuriah melalui kepemimpinan yang kolektif bisa melakukan permusyawatan yang dapat memutuskan persoalan antar pihak di internal NU maupun pihak yang melanggar aturan secara kelembagaan maupun secara syariah.
    5. Penjaga Martabat Keilmuan. Majlis Syuriah adalah kumpulan para ulama yang legitimit kealimannya yang bisa mewakili keilmuan ahlussunah waljamaah di dalam forum intelektual islam di Indonesia maupun di berbagai negara.

    Semoga pemikian ini menjadi arah baru bagi NU yang harus tetap istiqomah an-nahdliyah baik sebagai jam’iyah maupun berkhidmat kepada jamaah, bangsa dan negara.

  • Al Mudzakaroh MUI Kabupaten Mojokerto Digelar di RS Mawaddah, Hadirkan Nuansa Berbeda

    Al Mudzakaroh MUI Kabupaten Mojokerto Digelar di RS Mawaddah, Hadirkan Nuansa Berbeda

    Mojokerto – Kegiatan Al Mudzakaroh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto kali ini berlangsung dengan nuansa yang berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya rutin dilaksanakan di masjid, Al Mudzakaroh kali ini digelar di Aula RS Mawaddah, Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Senin (awal Januari 2026).

    RS Mawaddah sendiri dikenal sebagai salah satu rumah sakit terbesar di Kabupaten Mojokerto. Lokasi ini bukanlah hal baru bagi MUI, mengingat sebelumnya aula RS Mawaddah juga pernah digunakan sebagai tempat pelantikan pengurus MUI Kecamatan Ngoro, dengan restu pimpinan rumah sakit setempat.

    Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars MUI. Selanjutnya, sambutan tuan rumah disampaikan oleh Direktur RS Mawaddah, dr. Sihwati Wilujeng. Sambutan tersebut disambut antusias oleh para hadirin, terlebih saat beliau menyampaikan kekhawatirannya terkait jumlah peserta yang hadir melebihi perkiraan sehingga hidangan yang disiapkan dikhawatirkan tidak mencukupi.

    Lebih jauh, dr. Sihwati juga menyoroti laporan Pemerintah Arab Saudi terkait meningkatnya jumlah jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia setiap tahunnya. Menurutnya, faktor kesehatan jamaah perlu mendapat perhatian yang lebih serius sejak sebelum keberangkatan. Dalam konteks ini, MUI dinilai memiliki peran strategis sebagai institusi keagamaan resmi negara dalam memberikan edukasi dan perhatian terhadap kesiapan kesehatan jamaah haji.

    Hal tersebut ditanggapi dengan gaya ringan oleh Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, KH Cholil Arphaphy, MM. Dalam sambutannya, beliau berseloroh agar RS Mawaddah bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi para pengurus MUI Kabupaten Mojokerto. Candaan tersebut sontak mencairkan suasana dan disambut gelak tawa serta tepuk tangan para jamaah yang memenuhi aula.

    Kegiatan Al Mudzakaroh ini dihadiri lengkap oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Bupati Mojokerto diwakili oleh Wakil Bupati Bapak Reza, Kapolres Mojokerto AKBP Irham beserta jajaran, Camat Ngoro, serta Kepala KUA Kecamatan Ngoro.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Reza menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh hadirin. Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2026 kemungkinan akan membawa tantangan yang berbeda dibandingkan tahun 2025, sehingga diperlukan kesiapan, kebersamaan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat.

    Sementara itu, Kapolres Mojokerto AKBP Irham mengenang masa kecilnya di rumah kelahirannya di Muntilan, Magelang. Ia menuturkan bahwa suasana Al Mudzakaroh tersebut mengingatkannya pada tradisi pengajian yang dahulu sering diikuti bersama kakeknya. Dalam kesempatan itu, beliau juga menyampaikan bahwa masa tugasnya sebagai Kapolres Mojokerto merupakan amanah yang berat namun dijalani dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Menjelang kepindahan tugasnya ke Tulungagung, AKBP Irham pun berpamitan serta memohon doa restu dan maaf kepada seluruh hadirin.

    Sebagai puncak acara, pengajian disampaikan oleh KH Masrihan Asy’ari. Dalam tausiyahnya, beliau menekankan pentingnya pengendalian hawa nafsu. Ia menyampaikan bahwa orang alim yang menuruti hawa nafsunya justru lebih buruk, sementara orang awam yang mampu menahan hawa nafsunya lebih baik dibandingkan orang alim yang kalah oleh nafsu. KH Masrihan juga mengingatkan agar berhati-hati dalam memilih pergaulan, khususnya dengan orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsu.

    Tausiyah tersebut disampaikan dengan gaya komunikatif, penuh sindiran halus dan humor segar, sehingga suasana pengajian berlangsung hidup dan disambut riuh tepuk tangan para jamaah.

  • Menjaga Islah, Merawat Jam’iyah

    Menjaga Islah, Merawat Jam’iyah

    Nahdlatul Ulama kembali diuji oleh dinamika di dalam rumah besarnya sendiri. Perbedaan pandangan antara Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU menjadi pengingat bahwa jam’iyah sebesar NU pun tidak lepas dari ikhtiar mencari titik temu dalam keberagaman tafsir dan pendekatan.

    Musyawarah Kubro yang digelar para kiai sepuh dan mustasyar NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, menghadirkan suara kultural yang menyejukkan: ajakan islah. Dalam tradisi pesantren, islah bukanlah tanda kekalahan, melainkan jalan kebijaksanaan untuk menjaga ukhuwah dan marwah jam’iyah. Ia lahir dari kesadaran bahwa persatuan lebih utama daripada kemenangan satu pandangan.

    Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menegaskan bahwa keputusan organisasi telah ditempuh melalui mekanisme jam’iyah sesuai aturan yang berlaku. Penegasan ini penting untuk menjaga tertib organisasi. Namun pada saat yang sama, rekomendasi Musyawarah Kubro juga menjadi pengingat bahwa kearifan para sepuh adalah penyangga moral yang selama ini menjaga NU tetap teduh di tengah perbedaan.

    Di sisi lain, sikap Gus Yahya Cholil Staquf yang membuka ruang dialog dan menunggu jawaban para kiai sepuh patut dibaca sebagai ikhtiar menjaga persatuan. Dalam tradisi NU, perbedaan pandangan tidak harus diselesaikan dengan saling menegasikan, tetapi dengan tabayun, musyawarah, dan saling menjaga adab.

    Para santri memahami bahwa NU dibangun bukan hanya oleh struktur organisasi, melainkan oleh ketulusan niat dan kebesaran jiwa para ulama. Karena itu, setiap langkah penyelesaian persoalan perlu ditempuh dengan tenang, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

    Islah yang diharapkan para kiai sepuh adalah upaya merawat jam’iyah agar tetap menjadi rumah bersama. Jika islah dapat terwujud, itu adalah keberkahan. Jika mekanisme muktamar harus ditempuh sebagai jalan konstitusional, semoga dijalankan dengan niat menjaga khidmah, bukan memperlebar perbedaan.

    Sebab pada akhirnya, NU bukan milik satu figur atau satu generasi. Ia adalah amanah sejarah yang diwariskan para ulama untuk dijaga bersama. Dalam keteduhan adab dan kejernihan niat, warga NU berharap jam’iyah ini senantiasa menemukan jalan terbaiknya.

  • PBNU Klarifikasi Beredarnya Dokumen Risalah Rapat Syuriyah di Media Sosial

    PBNU Klarifikasi Beredarnya Dokumen Risalah Rapat Syuriyah di Media Sosial

    Jakarta — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengeluarkan klarifikasi terkait tersebarnya dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah di berbagai platform media sosial sejak 21 November 2025. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat bernomor 4778/PB.02/A.1.01.47/99/11/2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan PBNU.

    Dalam penjelasannya, PBNU menegaskan bahwa dokumen risalah yang beredar belum memiliki kekuatan administrasi dan belum dapat dinyatakan sebagai dokumen resmi organisasi.


    Rapat Syuriyah Diikuti 37 Anggota dan Sah Secara Kuorum

    Rapat Harian Syuriyah digelar pada 20 November 2025 di Hotel Aston City Jakarta dan dihadiri 37 dari 53 anggota, sehingga memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan NU. Sebanyak 7 anggota absen dengan izin, sementara 9 tidak hadir tanpa keterangan.

    PBNU menegaskan bahwa rapat berjalan sesuai mekanisme organisasi dan pembahasan berlangsung sebagaimana agenda yang ditetapkan.


    Risalah Belum Sah Secara Administratif

    Meski rapat sah, PBNU menegaskan bahwa risalah rapat yang beredar belum melalui prosedur legalisasi administrasi organisasi, sebagaimana diatur dalam:

    • Peraturan Perkumpulan NU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi, dan
    • Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2025 terkait legalisasi dokumen dan pengesahan keputusan.

    Surat tersebut menjelaskan bahwa risalah harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebelum dinyatakan sah, dan hal itu belum terjadi pada dokumen yang beredar di publik. Karena itu, PBNU menyatakan bahwa risalah tersebut belum bisa dijadikan dasar keputusan atau acuan resmi organisasi.


    Surat Pengantar Belum Ditandatangani

    PBNU juga menyebutkan bahwa surat pengantar risalah rapat seharusnya ditandatangani oleh pejabat organisasi sesuai aturan, namun hingga klarifikasi dipublikasikan, dokumen tersebut belum ditandatangani, sehingga status administratifnya belum terverifikasi.


    Pertemuan Internal dan Penyerahan Kembali Dokumen

    Surat tabayun PBNU juga mengungkap bahwa telah dilakukan pertemuan internal antar pengurus untuk mereview dokumen yang beredar dan menyerahkannya kembali kepada pejabat berwenang untuk proses pengecekan formal sesuai mekanisme.


    Harapan Agar Publik Tidak Keliru Memahami Informasi

    Melalui klarifikasi ini, PBNU berharap masyarakat, pengurus wilayah, dan pengurus cabang tidak keliru memahami status dokumen yang beredar, serta mengimbau agar informasi terkait keputusan organisasi tetap merujuk pada dokumen resmi yang telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan.

  • ROIS AAM PBNU PUTUSKAN KETUM WAJIB MUNDUR DALAM 3 HARI

    ROIS AAM PBNU PUTUSKAN KETUM WAJIB MUNDUR DALAM 3 HARI

    Jakarta – SorbanSantri.com
    Sebuah dokumen resmi yang diduga berasal dari Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai beredar luas di berbagai grup WhatsApp dan internal NU sejak Kamis (20/11/2025). Dalam surat tersebut, Syuriyah PBNU memutuskan bahwa Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, diminta mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak keputusan diterima.

    Surat tersebut ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar, dan memuat dua poin utama keputusan rapat:

    1. KH. Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari.
    2. Jika tidak mengundurkan diri dalam batas waktu tersebut, Rapat Harian Syuriyah PBNU akan memutuskan pemberhentian dari jabatan Ketua Umum.

    Dokumen bertanggal 29 Jumadal Ula 1447 H / 20 November 2025 itu menyebut keputusan berasal dari musyawarah Rais Aam PBNU, sekaligus menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan sikap resmi Syuriyah PBNU sebagai lembaga keagamaan tertinggi dalam struktur organisasi.

    Beredarnya surat itu langsung memicu percakapan hangat di kalangan warganet Nahdliyin, pengurus, hingga simpatisan. Banyak yang mempertanyakan latar belakang keputusan tersebut, sementara sebagian lainnya menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KH. Yahya Cholil Staquf maupun konferensi pers dari PBNU mengenai isi surat yang kini ramai tersebar di platform digital tersebut.

    SorbanSantri.com akan terus mengikuti perkembangan dan menyajikan informasi terbaru terkait dinamika internal PBNU.

  • NU Ranting Desa Bening Siap Semarakkan Hari Santri Nasional 2025

    NU Ranting Desa Bening Siap Semarakkan Hari Santri Nasional 2025

    MOJOKERTO — wp.sorbansantri.com

    Pada 12 Oktober 2025, NU Ranting Desa Bening, Kecamatan Gondang, Mojokerto, kembali menunjukkan eksistensinya sebagai pusat kegiatan keagamaan yang hidup dan penuh semangat. Di bawah kepemimpinan Ustadz Much. Nur Habibi, geliat keagamaan di desa ini semakin terasa kuat dan menyatu dengan kehidupan masyarakat.

    Setelah sukses menyiapkan pembangunan kantor NU Ranting Bening yang kini memiliki fasilitas lengkap — mulai dari ruang kantor IPNU dan IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU, hingga kantor NU dan hall serbaguna berkapasitas 1.000 orang — kini semangat baru kembali menyala menjelang peringatan Hari Santri Nasional.

    Dalam rapat yang digelar di rumah sekaligus ruang ngaji milik Gus Much. Nur Habibi, seluruh pengurus NU beserta badan otonomnya membahas berbagai rencana kegiatan. Meski sempat berlangsung alot, akhirnya rapat menghasilkan kesepakatan bersama: Hari Santri tahun ini akan dimeriahkan dengan Lomba Menyanyi Mars NU yang diikuti oleh seluruh anak ranting se-Desa Bening.

    Antusiasme langsung terasa, delapan anak ranting dari berbagai dusun se-Desa Bening langsung mendaftar sebagai peserta saat pendaftaran dibuka. Selain lomba Mars NU, panitia juga menyiapkan lomba Adzan dan Iqomah yang akan diikuti oleh generasi muda NU di wilayah tersebut.

    Ketua panitia, Bapak Sulthon dari Ranting NU Dusun Urung-Urung, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang lomba semata, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran dan estafet semangat bagi generasi penerus NU.

    “Acara ini diadakan karena semangat masyarakat, khususnya seluruh anak ranting NU se-Desa Bening. Di samping itu, untuk menyambung estafet kepemimpinan dan pembelajaran bagi generasi NU selanjutnya,” ungkapnya.

    Rangkaian lomba Hari Santri Nasional ini rencananya akan digelar pada 30 Oktober 2025, terpusat di Balai Dusun Mbacem, Desa Bening, Kecamatan Gondang. Semangat kebersamaan dan cinta terhadap NU pun kembali bergema di pelosok Mojokerto, membawa harapan baru bagi tumbuhnya kader-kader santri masa depan.

  • PCNU Mojokerto Gelar Pra Musker 1, Hadirkan Ulama Besar hingga Gubernur Jatim

    PCNU Mojokerto Gelar Pra Musker 1, Hadirkan Ulama Besar hingga Gubernur Jatim

    Mojokerto. wp.sorbansantri.com – Agenda besar Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Mojokerto resmi dimulai. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Mojokerto menggelar rangkaian Pra Musyawarah Kerja (Musker) I yang diawali dengan pembacaan Manaqib Syech Abdul Qodir Al Jaelani RA oleh Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Al-Muktabaroh An Nahdliyyah (JATMAN) Kabupaten Mojokerto, Kamis (11/9/2025).

    Sejumlah ulama hadir dalam acara pembuka ini, di antaranya Ketua JATMAN Mojokerto KH Mahsus Dawam, KH Kholil Arphaphy, MM, KH Sami’an, KH Badrul Mubin, KH Masrihan Asy’ari, serta para kiai terkemuka dari lingkungan JATMAN.

    SORBANSANTRI.COM

    Malam harinya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Festival Banjari tingkat Kabupaten Mojokerto yang diikuti perwakilan PAC se-Mojokerto, bertempat di kantor PCNU Mojokerto, Jl. RA Basuni No. 09.

    Puncak acara akan digelar Sabtu (13/9/2025) dengan pelantikan pengurus oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya). Acara ini juga akan dihadiri oleh Menteri Urusan Haji dan Umroh, Gus Yusuf Irfan (Denanyar Jombang), Gubernur Jawa Timur, Bupati Mojokerto, jajaran pejabat pemerintah kabupaten/kota, DPR, tokoh ulama, serta seluruh banom NU se-Mojokerto Raya.

    Sementara itu, Jumat (12/9/2025) menjadi agenda istirahat, sebelum Sabtu pagi acara pelantikan dimulai pukul 08.00–12.00 WIB, disusul Musker I PCNU Mojokerto pukul 13.00–18.00 WIB di kantor PCNU setempat.

    Ketua Panitia, Drs. H. Nur Rohmad, MM, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara matang. Musker kali ini mengusung tema:
    “Merajut Ukhuwah Nahdliyyah, Memperkokoh Hikmad Jam’iyyah.”

    Melalui forum ini, PCNU Mojokerto diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjawab tantangan zaman di era digital, dengan tetap menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.

  • Deklarasi Pesantren Ramah Santri: Komitmen Bersama PMII dan Gawagis Nusantara

    Deklarasi Pesantren Ramah Santri: Komitmen Bersama PMII dan Gawagis Nusantara

    Kediri, wp.sorbansantri.com – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Arus Informasi Santri (AIS) Nusantara dan para gawagis se-Jawa Timur dan Jawa Tengah menggelar silaturahmi bertajuk sarasehan dengan tema “Pesantren Ramah Sebab Islam Itu Rahmah”.

    Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (23/06/2025) di Pondok Pesantren Al Amin, Ngasinan, Kota Kediri, Jawa Timur, dan dihadiri oleh kurang lebih 100 guru, pengasuh, serta pegiat pesantren dari berbagai perwakilan pondok pesantren di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

    Selain menjadi ajang silaturahmi antar gawagis, forum ini juga melahirkan sebuah komitmen penting melalui deklarasi “Pesantren Ramah Santri”. Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, dalam sambutannya menegaskan bahwa PMII siap menjadi jembatan antara pesantren dan pemerintah.

    “PMII siap menjadi jembatan antara pesantren dan pemerintah. Kami akan follow up rekomendasi ini kepada Kementerian Agama, KemenPPPA, dan stakeholder terkait agar menjadi program konkret,” tegasnya di hadapan para peserta.

    Komitmen tersebut akan diikuti dengan tiga langkah strategis. Pertama, melalui advokasi kebijakan dengan membawa poin-poin deklarasi ke dalam dialog bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama. Kedua, dengan membentuk tim pendampingan khusus yang bertugas membantu pesantren dalam menerapkan sistem perlindungan terhadap santri. Ketiga, melakukan kolaborasi riset bersama AISNU dan NU Circle guna mengkaji model pesantren ramah anak berbasis bukti ilmiah.

    “Ini bukan sekadar deklarasi. Butuh regulasi pendukung seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) Pesantren Ramah Anak yang bisa diadopsi Kemenag,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pesantren harus menjadi ruang aman yang didukung oleh transparansi dan keterlibatan aktif semua pihak. Ia juga meminta bahwa pesantren tidak boleh hanya menutupi masalah, tapi harus berbenah bersama. Pesantren harus menjadi ruang aman bagi santri, didukung oleh semua pihak, termasuk instansi terkait.

    “Pesantren adalah rumah kedua bagi masyarakat, khususnya santriwan santriwati, yang memberikan ruang aman sekaligus sentrum pemikiran untuk peradaban yang akan datang.”

    Gus Farid selaku tuan rumah juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.

    “Ekspektasi masyarakat terhadap pesantren sangat tinggi. Sedikit kesalahan bisa berdampak besar pada trust mereka. Jika terus terjadi, tren orang tua memondokkan anaknya bisa menurun,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa permasalahan di satu pesantren bisa mempengaruhi citra pesantren secara keseluruhan. “Masyarakat tidak memandang golongan pesantren. Ketika ada masalah di satu tempat, seluruh pesantren ikut terdampak.”

    Dalam forum tersebut, Gus Ferhadz dari Sarang, Jawa Tengah, menyampaikan bahwa isu kurangnya keramahan pesantren berasal dari berbagai faktor.

    “Masalah ini kompleks, berasal dari internal maupun eksternal. Kita perlu evaluasi bersama,” ucapnya.

    Sementara itu, Gus Fahmi dari Pesantren Al-Falah Ploso, Jawa Timur, menambahkan bahwa setiap pesantren menghadapi tantangan berbeda, termasuk fenomena “Gus-Gusan” yang sedang ramai diperbincangkan.

    “Solusinya sederhana: kembali mengaji dan giat menyiarkan ngaji. Pesantren harus tetap menjadi pusat ilmu, bukan sekadar simbol.”

    Kak Ulinnuha, Koordinator Nasional AISNU, juga menekankan pentingnya peran ruang digital dalam membangun citra positif pesantren.

    “Kami berharap pesantren muda bisa memperbaiki diri dan menunjukkan bahwa pesantren adalah tempat teraman, ternyaman, dan terbaik untuk tumbuh kembang santri—terutama di dunia digital.”

    Sebagai penutup, Gus Fatah Wahab selaku ketua pelaksana menyampaikan bahwa agenda ini tidak akan berhenti sampai di Kediri.

    “Acara ini tidak akan hanya berhenti sampai di sini, tapi juga akan kita konsolidasikan hingga nantinya pesertanya tidak hanya meliputi Jatim dan Jateng, tapi bisa ke seluruh Indonesia,” ungkapnya penuh semangat.