Tag: pks

KH Marzuki Mustamar Tantang Khofifah di Pilgub Jatim 2024?

Berita Video

wp.sorbansantri.com – Pilgub Jawa Timur 2024 semakin dekat dan persaingan antar calon kian memanas. Khofifah Indar Parawansa, petahana, masih menjadi unggulan dalam survei elektabilitas terbaru. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada 1-10 Mei 2024, Khofifah memimpin dengan elektabilitas 42,1 persen dalam simulasi enam nama calon.

Di posisi berikutnya, Anwar Sadad dari Gerindra mendapat 13,8 persen, diikuti oleh Achmad Fauzi dari PDI Perjuangan dengan 11,2 persen, M Sarmuji dari Golkar dengan 10,9 persen, dan KH Marzuki Mustamar dengan 10,7 persen. Nama KH Marzuki Mustamar, mantan Ketua PWNU Jatim, muncul sebagai penantang potensial Khofifah, terutama karena dukungan dari responden yang berafiliasi ke PKB.

Kemunculan KH Marzuki Mustamar dalam bursa cagub cukup menarik perhatian. Elektabilitasnya yang hampir setara dengan beberapa tokoh partai besar menunjukkan potensi kuat untuk bersaing dengan Khofifah. ARCI menilai bahwa KH Marzuki, jika diusung oleh koalisi PKB, PKS, dan NasDem, dapat menjadi alternatif kuat dalam Pilgub Jatim 2024. Koalisi ini memiliki peluang besar mengingat ketiga partai tersebut belum menentukan pilihan kandidat mereka.

Baihaki Sirajt, Direktur ARCI, mengungkapkan bahwa meskipun elektabilitas Khofifah meningkat dari survei sebelumnya, kehadiran KH Marzuki Mustamar dalam survei menunjukkan bahwa dinamika politik Jawa Timur masih sangat cair. Dengan dukungan yang tepat dan strategi kampanye yang efektif, KH Marzuki Mustamar memiliki peluang untuk meningkatkan elektabilitasnya dan memberikan tantangan serius bagi Khofifah di Pilgub Jatim 2024. (AI Sorban)

@beritasorban Dalam Pilgub Jawa Timur 2024, Khofifah Indar Parawansa sebagai petahana masih memimpin survei elektabilitas dengan 42,1 persen. Namun, kemunculan KH Marzuki Mustamar sebagai penantang baru menarik perhatian. Survei ARCI menunjukkan elektabilitas KH Marzuki Mustamar mencapai 10,7 persen, hampir setara dengan beberapa tokoh partai besar lainnya. Dukungan dari responden yang berafiliasi ke PKB menunjukkan potensi kuat Marzuki dalam Pilgub ini. Jika diusung oleh koalisi PKB, PKS, dan NasDem, KH Marzuki Mustamar bisa menjadi alternatif kuat untuk melawan Khofifah. Meski elektabilitas Khofifah meningkat, dinamika politik Jatim tetap cair, dan strategi kampanye yang tepat bisa memberikan tantangan serius bagi Khofifah. #PilgubJatim2024 #MarzukiVsKhofifah #ElektabilitasJatim #PolitikJatim #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri

29/05/2024 11:47 PM
PKS Resmi Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024

Jakarta, wp.sorbansantri.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta secara resmi memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin, dalam wawancaranya dengan Tempo pada Kamis, 23 Mei 2024.

“Kami telah mengadakan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dan hasilnya sudah kami laporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bahwa calon gubernur dari PKS adalah Anies Rasyid Baswedan. Beliau juga inkumben dan sampai hari ini belum ada perubahan,” kata Khoirudin.

Keputusan ini, lanjut Khoirudin, diambil setelah melakukan penjajakan dengan mitra Koalisi Perubahan di Pilpres 2024, yakni NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski demikian, PKS belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi pendamping Anies dalam Pilgub Jakarta mendatang.

Sebelumnya, PKS sempat enggan mengusung Anies kembali dalam Pilgub Jakarta. Bulan lalu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa Anies saat ini sudah menjadi tokoh nasional, bukan lagi sekadar tokoh daerah. Namun, dengan perolehan 18 kursi DPRD di Jakarta dalam pemilu 2024, PKS memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusung calon gubernurnya sendiri.

Selain Anies, PKS sebelumnya mempertimbangkan beberapa nama dari kader internal sebagai bakal calon gubernur Jakarta, di antaranya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman dan anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Namun, Ahmad Syaikhu menolak dicalonkan dan memilih fokus sebagai komandan tim pemenangan partai.

Di pihak lain, NasDem juga menginginkan Anies kembali maju dalam Pilgub Jakarta. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut Anies sebagai kandidat unggulan yang diusung NasDem. Bahkan, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, secara langsung menawarkan Anies untuk maju kembali sebagai calon gubernur Jakarta.

“Dia (Anies Baswedan) prioritas, Mas Anies top priority,” kata Willy dalam acara halalbihalal di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 April 2024.

Anies Baswedan sendiri mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan secara serius dorongan untuk maju kembali sebagai calon gubernur Jakarta 2024. “Saya terima kasih, itu sebuah kehormatan, sebuah penghargaan. Saya sedang memikirkan itu secara serius,” ujarnya usai acara Jumpa Partai Kemerdekaan Rakyat di Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Mei 2024.

Namun, saat ditanya mengenai partai mana saja yang akan mengusungnya, Anies tidak memberikan jawaban detail dan meminta semua pihak menunggu keputusannya. “Kita lihat nanti,” kata Anies. (AI Sorban)

@beritasorban PKS DKI Jakarta resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. #AniesBaswedan #PilgubJakarta2024 #PKSDukungAnies #KoalisiPerubahan #PolitikJakarta #BeritaJakarta #fypp ♬ suara asli – Sorban Santri

23/05/2024 9:17 PM
Daftar Lengkap Anggota DPR RI Provinsi Jawa Timur Terpilih 2024: Siapa Mereka?
Sorbansantri.com – Proses Pemilihan Legislatif 2024 telah menghasilkan daftar lengkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029 yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 87 calon legislatif (caleg) berhasil meraih kursi dalam proses yang dipimpin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pengumuman tersebut datang setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi suara Pileg 2024, mengonversinya dengan Metode Sainte Lague. Berikut adalah daftar lengkap nama-nama anggota DPR RI yang berhasil terpilih dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) di Jawa Timur:

Dapil Jawa Timur 1:
1. Gerindra: Bambang Haryo Soekartono
2. PDIP: Puti Guntur Soekarno
3. PKB: Arzeti Bilbina Setyawan/Syaikhul Islam
4. PAN: Sungkono
5. Golkar: Adies Kadir
6. NasDem: Lita Machfud Arifin
7. Gerindra: Dhani Ahmad Prasetyo
8. PKS: Reni Astuti/Sigit Sosiantomo
9. PDIP: Indah Kurnia
10. Demokrat/PSI: Lucy Kurniasari/Paulus Totok Lusida
Dapil Jawa Timur 2:
1. PKB: Faisol Riza
2. Gerindra: Anwar Sadad
3. PDIP: Mufti A N Anam
4. PKB: M Irsyad Yusuf
5. Golkar: M Misbakhun
6. NasDem: M Haerul Amri
7. PAN/Gerindra: Syaiful Nuri/Evi Zainal Abidin
Laman: 1 2 3 4
05/05/2024 8:26 PM
Wajib diikuti seluruh daerah di Indonesia untuk menjaga ketentraman dan akal sehat

InfokomBanserNU- Radikalisme ini berakar dari aqidah tritauhid dan aqidah kebencian Al Wala Wal Bara yg dipraktekkan oleh Khilafah, Wahabi, Ikhwanulmuslimin dan grup2 sejenis bukan hanya di Departemen Pendidikan, Pertamina tapi di departemen2 & BUMN2 lain.

Bahkan mesjid, dana dan pengajian2 di korporasi grup2 besar juga banyak dikuasai kelompok mereka. Buku2 berakar aqidah teror dan kebencian Tritauhid dan Al Wala Wal Bara ini membanjiri buku2 agama di penerbit2 Indonesia tanpa kontrol baik yg halus maupun yg terang2an berisi perintah bunuh.

Sebaiknya yg undang ustadz2 provokator diwawancara ulang HRD, bertanggungjawab pembinaan pendonor teroris dari dalam perusahaan.

Orang2 hijrah palsu ini spt Ikhwanul Muslimin atau PKS nya di negeri2 arab atau muslim lainnya bahkan dicabut kewarganegaraanya , dokumen2 kependudukan spt KTP Passport dan lain2 sekeluarga , bahkan cuman memberikan dukungan dana saja sudah dihukum begitu. Alasannya berbahaya karena takfiri mudah kafirkan muslim lain selain bughot dan khawarij, ilmu agama nya jg tidak bersanad tidak bersambung sampai Nabi SAW sebagaimana NU atau Al azhar Mesir (bukan Al azhar Indonesia yg berbeda sama sekali yg justru Muhammadiyah yg terputus sanadnya juga tak bermadzhab)

Muhammadiyah sedikit banyak terkena pengaruh ekstrimisme wahabi salafi karena tak memiliki aqidah yang kuat, ilmu agama tak bermadzhab dan tak bersanad (bersambung sampai Nabi), sehingga terjebak dalam aqidah wahabi tiga tauhid dan al wala wal BARA yg esktrim berdasarkan kebencian(BARA). (AbiTsani)

10/01/2021 11:48 PM
TAHUN BARU TANPA FPI KEMENANGAN UMAT BERAGAMA

Oleh : Ayik Heriansyah

wp.sorbansantri.com – Keputusan pemerintah melarang organisasi, kegiatan dan simbol-simbol Front Pembela Islam (FPI) hadiah tahun baru bagi umat beragama di Indonesia. Sudah lama FPI dirasakan mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyaman masyarakat. Masyarakat risih, namun sungkan dan masih menghormati simbol-simbol agama yang digunakan FPI.

FPI organisasi yang tidak jelas apa maunya. Mau Khilafah, tapi model khilafahnya tidak jelas. Ketemu ISIS, menyatakan mendukung ISIS, ketemu PKS menyatakan mendukung PKS, ketemu HTI menyatakan mendukung HTI. Sedangkan kesemuanya itu mempunyai model khilafah yang berbeda-beda.

Ketika ditanya soal NKRI Bersyariah, konsepnya pun tidak jelas. Hanya jargon, karena kadung menolak ke-syar’i-an pemerintah NKRI, di sisi lain mau menyebut khilafah lebih tidak jelas lagi konsepnya. FPI sebenarnya terjebak dalam kejahilan mereka sendiri.

Pelarangan FPI merupakan kemenangan bagi umat beragama di Indonesia, bukan hanya Islam. Narasi dan opini politik identitas yang mereka mainkan sangat berbahaya bagi kohesi sosial dan integrasi bangsa. Misalnya Habib versus non habib. Islam versus kafir. Pembela Islam versus komunis. Khilafah versus NKRI.

Disengaja atau tidak, propaganda FPI telah membentuk habitus, membangun persepsi di alam bawah sadar dan menciptakan suasan batin anti pemerintah yang sah. FPI melakukan radikalisasi massa yang berujung pada aksi teror. Dibuktikan oleh tiga puluhan pelaku teror berlatar belakang FPI.

Pelarangan FPI dalam rangka menghentikan radikalisasi masyarakat. Mengutip materi Direktur Pencegahan BNPT Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM pada Sarasehan dan Muhasabah Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT, 28-30 Desember 2020 di Hotel Millenium Jakarta, bahwa, semua negara di dunia menghadapi ancaman terorisme yang lahir dari radikalisme berbasis suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Sejatinya, radikalisme dan terorisme tidak ada hubungannya dengan ajaran agama dan tidak ada kaitannya dengan kedalaman iman, ketaqwaan dan kedekatannya umat beragama kepada Tuhan. Karena kedalaman iman, ketaqwaan dan kedekatan dengan Tuhan adalah masalah hati. Bukan masalah politik, pemerintahan dan negara. Iman dan taqwa bersifat imanen (ada di dalam diri).

Oleh karena itu, radikalisme dan terorisme atas nama agama menjadi “fitnah” bagi agama dan umatnya. Sedangkan hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan substansi dan tujuan agama itu sendiri. Tentu saja merugikan dan akan memecah belah umat beragama, serta merusak citra agama-agama. Radikalisme dan terorisme menjadi masalah bagi semua agama.

Pembubaran FPI tidak melanggar prinsip kebebasan berkumpul/berserikat di era demokrasi. Pelarangan FPI, bukan pelarangan Islam. Apalagi kebencian kepada Islam. Saya islam sejak lahir. Saya bukan FPI. Saya bebas menjalankan agama saya.

Bukan saja bebas menjalankan ibadah mahdlah (ritual), saya juga bebas menjalankan ibadah muamalah dan siyasah. Saya beribadah siyasah sebagai warga negara dengan mentaati pemerintah sepanjang bukan maksiat. Saya berbeda pendapat fiqih dengan FPI, saya mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa NKRI dan pemerintahannya absah secara syar’i, ulil amri yang wajib ditaati.

Selamat tinggal tahun 2020. Selamat tinggal FPI.

Selamat datang tahun 2021. Selamat datang kemenangan umat beragama.

(sumber)

#sorbansantri

31/12/2020 1:47 PM
Langkah Fraksi PKS terkait Pembunuhan 6 Anggota FPI

jpnn.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan adanya enam anggota FPI yang meninggal ditembak polisi. Fraksi PKS akan meminta DPR memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga meminta pemerintah untuk membentuk Tim Pencari Fakta Independen guna menjawab keraguan publik secara luas dan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus yang memprihatinkan semua pihak.

“Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai,” kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa (8/12).

Menurut anggota Komisi I DPR ini, semua pihak harus menahan diri, terlebih aparat keamanan dituntut melakukan langkah-langkah sesuai hukum apalagi dalam penggunaan senjata harus benar-benar sesuai aturan dan SOP. Dalam perkembangannya, kasus ini menyimpan tanda tanya publik secara luas apalagi muncul dua versi informasi yang bertolak belakang antara versi kepolisian dan FPI.

Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa tersebut hingga menyebabkan kematian enam orang anggota Laskar FPI. “Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum yang transparan, adil dan akuntabel,” katanya.

Dalam konteks ini, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menyambut baik langkah FPI melaporkan kasus ini ke Komnas HAM.

Fraksi PKS juga menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif. Fraksi PKS sangat memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini.

“Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional seperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia,” tekan Jazuli.

Karena itu, seluruh upaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik oleh semua pihak. Khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat. “Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern, dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum,” pungkas Jazuli.(tan/jpnn)

sumber

09/12/2020 9:08 PM
Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin

Mohammad Morsy, Presiden Mesir hasil pemilu demokrasi setelah kejatuhan rezim Husni Mubarok. Morsyi kemudian di kudeta militer Mesir karena dituduh mereka ingin mensyariahkan Islam seluruh Mesir dengan partainya yaitu ‘Ikhwanul Muslimin’ tanpa mengindahkan golongan minoritas dan meninggalkan militer

SORBAN SANTRI- Jakarta – Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan–cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera–memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah. Tokoh-tokoh di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan KH Hilmi Aminuddin.

Latar belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air. Yusuf juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi itu. Karena itulah, di awal masa perkembangannya, PKS banyak dibantu gerakan persaudaraan muslim itu. “Ketika pertama kali ikut Pemilu 1999 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah,” kata Yusuf. Jumlahnya, kata Yusuf, sampai lebih dari 90 persen. (abi sorban)

sumber

18/11/2020 2:30 AM
PKS dan Anies Baswedan Mendekati Warga NU dan Kader NU

SORBAN SANTRI- Mereka sadar untuk menghadapi kontestasi 2024 tanpa dukungan warga NU, mereka akan sangat berat untuk memenangkan pertarungan.

PKS DKI mulai massif mengadakan kajian rutin kitab Hadlratusysyaikh KH. Hasyim Asy’ari, Pencitraan politik semacam ini sudah lumrah dilakukan partai politik untuk menggaet simpatisan dan massa. Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI yang kini digadang-gadang bakal maju di 2024 juga telah melakukan berbagai kunjungan ke tokoh-tokoh NU.

Mereka sadar bahwa kekuatan PKS tak akan mampu dapat menarik simpati Bangsa Indonesia yang plural. Citra PKS sebagai partai yang tertutup dan cenderung mendukung gerakan HTI. Kader-kadernya di medsos paling getol melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintah dan Pak Jokowi, menyebarkan fitnah dan hoax terhadap Kyai-kyai NU dan banomnya.

Semua itu adalah catatan merah PKS yang tak kan hilang begitu saja dari ingatan Bangsa Indonesia yang cinta damai, cinta kerukunan, dan cinta persatuan Bangsa khususnya warga NU.

NU dan Banomnya itu tidak berpolitik, namun bisa bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun bangsa. Sinergi ini positif dalam tataran hubungan kebangsaan.

Secara individu, apakah warga NU mudah begitu saja melupakan kontestasi Pilpres di 2019 dan pilgub di 2017?

NU, Kyai-kyai NU, banom-banom NU, dan kader-kader NU di medsos selalu menjadi korban dan target ujaran kebencian oleh kelompok pendukung PKS dan Pak Anies. Sungguh tak bisa dilupakan.

Siapa yang paling bisa memenangkan hati warga NU, dia lah pemenangnya.

Sebagai warga NU tentu tak mudah melupakan apa yang sudah terjadi. (Ansor Banser Ngemplak)

#NUdanNKRI #Pancasila
#BhinnekaTunggalIka #TolakKhilafah

19/10/2020 2:36 PM
Ular Besarnya Keluar.. PKS mulai gerah : Segera Bebaskan Petinggi KAMI yang Ditangkap!

SORBAN SANTRI – PKS menyakini sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap polisi tidak akan mengarahkan massa untuk berbuat anarki dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. PKS meminta agar polisi membebaskan mereka.
“Karenanya segera dibebaskan saja 8 tokoh yang ditangkap itu,” kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).Menurut HNW, sejumlah tokoh KAMI yang ditangkap merupakan aktivis senior yang kritis. Karena itulah, HNW meyakini mereka tidak akan mengarahkan massa agar berbuat anarki.

“Dan kemudian itu yang ditangkap-tangkap itu, Pak Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, itu kan mereka yang dikenal aktivis-aktivis lama. Aktivis-aktivis senior yang dari dulu mereka mengerahkan massa tapi tidak anarkis. Dari dulu mereka para aktivis yang orientasinya kritis dan tidak anarkis,” ungkapnya.Lebih lanjut, HNW juga meyakini kegiatan yang digelar oleh KAMI selalu meminta izin dari pihak terkait. Menurutnya, jika mereka yang bergelar kegiatan yang berizin justru difitnah hingga ditangkap, maka akan menghadirkan ketegangan di masyarakat.

“Jadi saya berkeyakinan dari 8 tuntutan perjuangan KAMI, dan tokoh-tokoh KAMI, dan kegiatan yang mereka gelar. Selama ini kan mereka yang mereka gelar kegiatan terbuka, minta izin dan sebagainya,” tutur HNW.

“Justru kalau itu dihalang-halangin, di-framing, difitnah, dibuat spanduk ke sana kemari, yang spanduknya juga fitnah, tokoh-tokoh ditangkap, nah ini akan membuat semakin menghadirkan ketegangan yang tidak diperlukan,” imbuhnya. (sumber)

14/10/2020 4:00 AM
SIKAP WARGA NU TERHADAP PKS HTI FPI

SIKAP WARGA NU TERHADAP PKS, HTI, FPI

SORBAN SANTRI- Kita ini kader NU dan kita tahu bahwa minhum (PKS, HTI, FPI dkk) itu ingin Menghancurkan NU dan ingin menerapkan khilafah. Prinsip nya apapun yang datang dari mereka JANGAN PERCAYA!!

Pegangan kita dalam hal pilihan politik: “Dawuh Habibana Luthfi bin Yahya, di mana ada mereka maka ambillah jalan seberangnya.”

Pegang baik-baik dawuh beliau tersebut. Panduan kita dalam mencari kebenaran terkait situasi kebangsaan dan politik:

“Jika kita ingin mengetahui kebenaran itu ada di mana? Maka lihatlah PKS ada di mana, kebenaran itu pasti ada di seberangnya (berlawanan dgn PKS).”

Mereka sudah dikenal produsen Hoax. Sejak dr 2014 sampai sekarang mereka tidak berubah. Rentetan narasi ujaran kebencian, caci maki dan pelecehan telah sering mereka lakukan kepada Kyai-kyai NU dan NU.

masih percaya mereka?

10/10/2020 11:52 PM

Tag: pks

Dapil Jawa Timur 1:

Dapil Jawa Timur 2: