SORBANSANTRI.COM

Kategori: Nasional

berita yang mencakup peristiwa dan kejadian yang terjadi di tingkat nasional suatu negara. Berita ini meliputi berbagai topik yang relevan dengan kehidupan masyarakat secara luas, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, lingkungan, dan berbagai isu penting lainnya yang memiliki dampak signifikan bagi negara tersebut. Liputan berita nasional bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, terkini, dan relevan kepada masyarakat mengenai berbagai peristiwa dan fenomena yang sedang terjadi di tingkat nasional.

  • Pilkada 2024 di Bawah Ancaman Siber: BSSN Siapkan Empat Satgas Khusus

    Pilkada 2024 di Bawah Ancaman Siber: BSSN Siapkan Empat Satgas Khusus

    Jakarta, 9 Juli 2024 – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjamin keamanan data pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dari ancaman serangan siber. BSSN telah menggelar operasi khusus untuk memastikan data nasional aman selama pemilihan kepala daerah tahun ini.

    Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan bahwa BSSN sudah menggelar operasi pengamatan data sejak pemilihan presiden dan legislatif, dan operasi ini akan berlanjut hingga pilkada serentak di seluruh Indonesia.

    “BSSN sejak pilpres dan legislatif sudah menggelar operasi pengamatan data dari pilpres hingga pilkada, tentunya konsep operasinya berlanjut sampai pilkada serentak di wilayah Indonesia,” kata Hinsa.

    Empat Satgas untuk Amankan Data

    Dalam acara “Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Sumatera” yang diadakan di Medan hari ini, Hinsa menjelaskan bahwa operasi pengamanan data dilakukan untuk mencegah serangan malware atau ransomware yang bisa mengancam data pemilih dan perhitungan suara. Operasi ini akan dijalankan oleh empat satuan tugas (satgas) di bawah BSSN, yaitu Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik.

    • Satgas Keamanan Siber: Bertanggung jawab untuk pengamanan, monitoring, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan data nasional jika terjadi serangan.
    • Satgas Pengendalian Informasi: Melakukan monitoring dan analisis media sosial serta media massa untuk menanggulangi berita hoaks atau menyesatkan. Satgas ini juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidangi pengamanan data.
    • Satgas Sandi: Melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal, dan gelar jaringan komunikasi yang aman.
    • Satgas Konflik: Mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum dan menyampaikan informasi tentang kegiatan satgas pemilu.

    Satgas ini akan beroperasi sejak H-63 pelaksanaan pilkada serentak hingga H+32 di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Melalui kerja satgas ini, Hinsa memastikan bahwa seluruh data nasional terkait pemilu akan diperkuat dari serangan siber.

    Penulis: Tim SorbanSantri

    @beritasorban Pada Pilkada serentak 2024, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen untuk melindungi data pemilih dari ancaman serangan siber. Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengumumkan pembentukan empat satgas khusus yang akan menjalankan operasi pengamanan data nasional. Satgas ini terdiri dari Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik. Mereka akan bertugas melakukan monitoring, proteksi, serta penanggulangan serangan malware dan ransomware. Selain itu, mereka juga akan melawan berita hoaks dan memastikan jaringan komunikasi tetap aman. Operasi ini berlangsung dari H-63 hingga H+32 Pilkada di 37 provinsi. Dengan langkah ini, BSSN memastikan data pemilu tetap aman dan pemilihan berjalan lancar. Apakah data pemilih juga sudah terkena serangan Ransomware juga? Sorbansantri.com Melaporkan! Suara Santri, Suara Hati #Pilkada2024 #KeamananSiber #BSSN #PemiluAman #SeranganSiber #SatgasPilkada #fyp #foryoupage ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Narasi Salah Tangkap dan Kompensasi Polisi Disorot

    Narasi Salah Tangkap dan Kompensasi Polisi Disorot

    Berita Video

    Jakarta, SorbanSantri.com – Kasus salah tangkap kembali menyita perhatian publik setelah Pegi Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang praperadilan. Pegi Setiawan, yang sempat dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada 2016, menjadi trending di platform media sosial X dengan 9.371 ribu postingan.

    Pada Senin (8/7/24), Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaeman, memutuskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan terhadap Pegi Setiawan. Hal ini membuat penetapan tersangka terhadap Pegi oleh Polda Jabar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

    Sebelumnya, Polda Jabar bersikukuh bahwa Pegi Setiawan, yang dikenal dengan alias Perong, adalah tersangka utama dalam kasus tersebut. Namun, bukti yang tidak memadai membuat hakim memutuskan untuk mencabut status tersangka dan membebaskannya.

    Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, menanggapi keputusan ini dengan menyatakan bahwa Pegi Setiawan harus mendapatkan kompensasi sebesar Rp100 miliar sebagai korban salah tangkap. Menurutnya, ganti rugi yang signifikan diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pihak penyidik agar tidak sembarangan menangkap seseorang tanpa bukti kuat.

    Kabidkum Polda Jawa Barat, Kombes Nurhadi Handayani, menyatakan pihaknya akan mengikuti putusan hakim dan berkoordinasi dengan penyidik terkait langkah-langkah selanjutnya. Meski belum ada keputusan final mengenai kompensasi, Nurhadi memastikan bahwa proses pembebasan Pegi akan dilakukan secepatnya.

    Kasus ini menambah daftar panjang insiden salah tangkap yang mengundang kritik dan sorotan terhadap kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Pegi Setiawan kini menunggu keadilan lebih lanjut, termasuk potensi ganti rugi yang layak atas penderitaan yang dialaminya. (AI Sorban)

    Sumber: Tribunnews.com, Tribun Jabar

    @beritasorban Pegi Setiawan baru saja menjadi trending di X setelah dinyatakan bebas dalam sidang praperadilan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan terhadapnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada 2016. Hakim Eman Sulaeman menyatakan penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sah dan batal demi hukum. Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, menilai Pegi harus mendapatkan kompensasi sebesar Rp100 miliar sebagai korban salah tangkap untuk memberikan efek jera kepada pihak penyidik. Kabidkum Polda Jawa Barat, Kombes Nurhadi Handayani, memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan hakim dan berkoordinasi terkait langkah selanjutnya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar keadilan selalu ditegakkan. #SalahTangkap #KompensasiPolisi #PegiSetiawan #TrendingX #Keadilan #SorbanSantri #fyp #fypviral #breakingnews ♬ suara asli Sorban Santri
  • Muhammadiyah Adopsi Kalender Hijriah Global: Akhiri Perdebatan Tahunan dan Berikan Kepastian Penanggalan Islam

    Muhammadiyah Adopsi Kalender Hijriah Global: Akhiri Perdebatan Tahunan dan Berikan Kepastian Penanggalan Islam

    Berita Video

    Jakarta, SorbanSantri.com – Muhammadiyah telah menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam menentukan awal bulan Hijriah yang diluncurkan bertepatan dengan momen 1 Muharram 1446 Hijriah tahun ini.

    Momen penerapan KHGT ini juga menandai Muhammadiyah meninggalkan kriteria wujudul hilal untuk penentuan awal bulan Hijriah yang telah digunakan sebelumnya.

    Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan dikembangkannya KHGT oleh Muhammadiyah sebagai respons terhadap isu strategis yang dirumuskan pada Muktamar 48 lalu di Surakarta.

    Dalam rumusan Muktamar 48 itu, Mu’ti mengatakan KHGT untuk merespons tantangan dalam konteks keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Artinya KHGT tidak hanya untuk urusan-urusan ibadah khusus saja.

    Ia mengatakan kompleksitas isu dalam KHGT juga beririsan dengan isu politik, baik itu di level nasional maupun global. Selain kompleks, KHGT juga menjadi isu yang dinamis ditinjau dari manhaj dan konsekuensi dari penggunaannya.

    “Sehingga muncul kritik ketika mendekati Bulan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha selalu ada debat tahunan yang masalahnya selalu berulang. Apakah hilalnya sudah muncul atau belum?” kata Mu’ti dikutip di laman resmi Muhammadiyah.

    Mu’ti berharap dengan diterapkannya KHGT ini tak lagi muncul perdebatan tahunan tersebut. Sehingga energi umat tidak terkuras lantaran masih ada urusan lain yang menunggu untuk segera diatasi.

    Abdul Mu’ti memandang KHGT ini tidak hanya menjawab perdebatan tiga waktu penting umat Islam itu saja, tapi juga untuk memberikan kepastian waktu-waktu penting yang lain termasuk jadwal salat sehari-hari, perjanjian, dan seterusnya.

    Ketika bertemu dengan perwakilan dari Islamic Society of North America (ISNA), Abdul menceritakan, bahwa ISNA saat ini juga menggunakan penanggalan hijriyah metode hisab.

    Karena hisab memberikan akurasi kalender yang berjangka panjang, ia mengatakan ISNA dapat membuat kesepakatan dengan Sekjen PBB supaya di waktu awal Syawal PBB tidak menyelenggarakan sidang sebab umat muslim merayakan Idulfitri.

    “Sidang ditiadakan pada saat Idulfitri untuk menghormati orang Islam yang merayakan Idulfitri itu. Karena itu perhitungan kalender yang menggunakan hisab itu memiliki kepastian sehingga ISNA bisa memberikan informasi kepada Sekjen PBB mengenai kapan Idulfitri, dan bisa disinkronkan dengan jadwal persidangan,” ungkapnya.

    Sebelumnya Muhammadiyah menerapkan kriteria wujudul hilal ketika menentukan awal bulan hijriah. Kriteria ini mensyaratkan awal bulan Hijriah berlaku jika konjungsi atau kesegarisan matahari, bulan, dan bumi yang menandai fase baru bulan terjadi sebelum maghrib dan ketinggian bulan saat itu sudah di atas ufuk. Wilayah berlakunya kriteria ini hanya di Indonesia. (AI Sorban)

    @beritasorban Muhammadiyah baru saja menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT, mengakhiri penggunaan kriteria wujudul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah. KHGT ini dikembangkan sebagai respons dari isu strategis yang dibahas pada Muktamar 48 di Surakarta, untuk menjawab tantangan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa KHGT diharapkan mengakhiri perdebatan tahunan terkait penentuan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Kalender ini juga memberikan kepastian jadwal ibadah harian dan kegiatan penting lainnya. Menariknya, ISNA yang juga menggunakan metode hisab, telah berkolaborasi dengan Sekjen PBB untuk menyinkronkan jadwal Idulfitri dengan kegiatan sidang PBB. Dengan KHGT, Muhammadiyah berharap umat Islam dapat lebih fokus pada urusan lain yang lebih mendesak. Semoga inovasi ini membawa manfaat besar bagi kita semua. #Muhammadiyah #KalenderHijriahGlobal #KHGT #Hijriah #WujudulHilal #AbdulMuti #ISNA #PenanggalanIslam #Muktamar48 #SorbanSantri #fyp #foryou ♬ suara asli Sorban Santri
  • TIM Sorban Santri: Peretasan Menkominfo Bisa Dicegah dengan Manajemen Data yang Tepat

    TIM Sorban Santri: Peretasan Menkominfo Bisa Dicegah dengan Manajemen Data yang Tepat

    Berita Video

    Sorbansantri.com – TIM Sorban Santri menyatakan bahwa serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) dan mengakibatkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkunci sudah diduga sebelumnya oleh tim sorban santri terkait data yang kena ransomware susah dikembalikan dan dapat dicegah jika tidak ada kelalaian dalam mengelola sistem manajemen data. Mereka menyoroti pentingnya tindakan preventif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari serangan siber semacam ini.

    Menurut TIM Sorban Santri, pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi serangan dengan mengaktifkan cronjob server, memperbarui sistem secara rutin, dan menggunakan backup penyimpanan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menghindari situasi di mana data berharga negara terancam oleh peretas.

    “Ransomware itu seperti program enkripsi seperti rar, zip, dan lainnya. Bisa jadi serangan ini terjadi bukan karena peretasan yang disengaja oleh programmer, hacker, cracker, atau defacer, tetapi lebih karena kurangnya keseriusan dalam menjaga keamanan data,” ujar salah satu anggota TIM Sorban Santri.

    Mereka juga menyoroti bahwa kelalaian dalam manajemen data dapat membuka peluang bagi peretas untuk menyerang. TIM Sorban Santri menekankan pentingnya keseriusan Kemenkominfo dalam menjaga data negara dengan meningkatkan keamanan sistem dan menerapkan praktik manajemen data yang baik.

    “Seharusnya, dengan langkah-langkah preventif yang tepat, insiden seperti ini dapat dihindari. Keamanan data negara harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus lebih serius dalam melindungi data dari ancaman peretas,” tambah anggota tersebut.

    Pernyataan TIM Sorban Santri ini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam mengenai manajemen keamanan siber di Indonesia. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan efektif dalam menjaga keamanan data negara agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. (AI Sorban)

    @beritasorban TIM Sorban Santri sudah menduga bahwa serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) dan mengakibatkan data Kemenkominfo terkunci, sulit dipulihkan. Mereka menyoroti bahwa kelalaian dalam manajemen data menjadi penyebab utama. Menurut mereka, pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi serangan dengan mengaktifkan cronjob server, memperbarui sistem secara rutin, dan menggunakan backup penyimpanan. Serangan ini bukan hanya menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menjaga data, tetapi juga pentingnya langkah preventif untuk melindungi data negara dari ancaman siber. #PeretasanPDN #KeamananSiber #TIMSorbanSantri #Ransomware #DataNegara #ManajemenData #KelalaianSistem #Kemenkominfo #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

    Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

    Berita Video

    Jakarta, Sorbansantri.com – Sepekan sudah Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari serangan siber yang terjadi pada Kamis (20/6/2024). Serangan ransomware ini tidak hanya mengakibatkan gangguan layanan, tetapi juga membuat data milik 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkunci dan tersandera peretas.

    Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Telkom sebagai pengelola PDN telah berupaya mengembalikan data tersebut. Namun, berbagai upaya tidak berhasil melawan ransomware. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data di PDN.

    “Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

    Meski begitu, Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi tetap berada di server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain. “Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya dienkripsi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar,” jelas Herlan.

    Pasrah Kehilangan Data Pemerintahan

    Di tengah upaya investigasi, tim gabungan menemukan pesan tebusan dari peretas sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar. Pemerintah menolak negosiasi tersebut. “Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong.

    Usman memastikan bahwa data yang terenkripsi tetap di server PDN dan tidak bisa diakses oleh peretas atau pihak lain. “Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” tambah Usman.

    Ratusan Layanan Publik Belum Pulih

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan serangan ini berdampak pada layanan di 282 instansi pemerintahan. Upaya pemulihan masih berlangsung secara bertahap. “Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Semuel.

    Beberapa layanan publik seperti keimigrasian Kemenkumham, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP, dan layanan perizinan event Kemenko Marves sudah pulih. “Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” ujar Usman.

    Pemerintah Kurang Peduli Keamanan Siber

    Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai pemerintah belum terlalu peduli dengan keamanan siber. “Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait isu keamanan siber,” ujar Pratama.

    Pratama mengungkapkan bahwa pemerintah baru sibuk menyoroti keamanan siber ketika terjadi peretasan, sehingga penanganan sering terlambat dan memakan waktu lama. “Akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber dan melakukan penanganan yang acapkali terlambat serta membutuhkan waktu yang lama,” kata Pratama.

    Menurut Pratama, meskipun serangan ini tidak terlalu berdampak secara finansial, reputasi Indonesia di mata dunia tercoreng karena tidak mampu mengantisipasi serangan siber. “Reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia,” pungkas Pratama. (AI Sorban)

    @beritasorban Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari serangan ransomware yang terjadi seminggu lalu. Data milik 282 kementerian dan lembaga terkunci dan tersandera peretas. Tim dari Kemenkominfo, BSSN, Polri, dan Telkom telah berusaha mengembalikan data, namun upaya tersebut gagal. Pemerintah menolak membayar tebusan senilai 8 juta dolar AS dan memutuskan untuk mengisolasi server PDN agar data tidak bisa diakses. Meskipun data tetap aman di server, ratusan layanan publik masih terganggu. Ketua CISSReC menilai pemerintah kurang peduli dengan keamanan siber. Kasus ini mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia. #SeranganSiber #PDNHack #KeamananData #Ransomware #PemerintahPasrah #KeamananSiber #DataPemerintah #CrisisManagement #fyp #foryoupage #funny ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Menkominfo Gak Jadi Blokir X, Tapi Larang Pornografi dan Judi! Netizen Ngakak!

    Menkominfo Gak Jadi Blokir X, Tapi Larang Pornografi dan Judi! Netizen Ngakak!

    Berita Video

    Jakarta, Sorbansantri.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memblokir media sosial X, namun menegaskan bahwa platform tersebut tidak boleh menampilkan konten pornografi dan judi. Dalam pesannya kepada masyarakat yang khawatir tentang kemungkinan penutupan media sosial X, Budi Arie mengajak semua pihak untuk turut menjaga ruang digital agar tetap sehat dan bermanfaat bagi penggunanya.

    Budi Arie menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan online yang aman dan bebas dari konten negatif. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun pemerintah tidak akan memblokir X, pengawasan terhadap konten yang melanggar aturan tetap akan dilakukan dengan tegas.

    Pernyataan ini langsung mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Beberapa komentar kocak pun muncul, seperti menyebut bahwa pemerintah tidak berani memblokir X karena pendapatan pajak yang diperoleh dari platform tersebut cukup besar. Ada juga yang berkomentar bahwa sekuat apapun Kominfo berusaha, keputusan akhir tetap berada di tangan Elon Musk, pemilik media sosial X.

    Reaksi netizen ini mencerminkan keraguan dan kekritisan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatur platform digital besar. Hal ini juga menggambarkan kekuatan ekonomi dan pengaruh yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi global, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi konten di era digital. (AI Sorban)

    @beritasorban Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memblokir media sosial X. Namun, ia menegaskan bahwa konten pornografi dan judi tetap dilarang di platform tersebut. Budi Arie mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Netizen pun merespons dengan berbagai komentar kocak. Beberapa menyindir bahwa pemerintah tak berani memblokir X karena pendapatan pajak yang tinggi, sementara yang lain menyebut keputusan akhir tetap di tangan Elon Musk, pemilik X. Reaksi ini mencerminkan skeptisisme publik terhadap kemampuan pemerintah mengatur platform digital besar dan menggambarkan pengaruh besar perusahaan teknologi global. #Menkominfo #BlokirX #LaranganKontenNegatif #NetizenNgakak #Kominfo #fyp #breakingnews ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Ulil Abshar Abdalla: PBNU Siap Hadapi Perundungan Akibat Izin Tambang

    Ulil Abshar Abdalla: PBNU Siap Hadapi Perundungan Akibat Izin Tambang

    Berita Video

    Sorbansantri.com – Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mengakui bahwa NU saat ini menjadi sasaran perundungan karena menerima izin usaha pengelolaan tambang. Menurut Ulil, hal ini adalah risiko yang harus diterima, mengingat keputusan yang diambil untuk mengelola sumber daya alam. “Enggak apa-apa, itu bagian dari risiko, jer basuki mawa bea,” ujarnya dalam diskusi Fraksi PAN DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Ulil menyadari resistensi muncul karena aspek lingkungan yang menjadi isu penting saat ini. Meski perubahan iklim adalah isu besar, Ulil menolak pandangan yang menganggap pengelolaan batubara sebagai sesuatu yang najis. “Tambang itu anugerah Allah SWT untuk bangsa ini. Harus dikelola dengan baik, bukan dinajiskan,” tegasnya.

    PBNU juga telah membentuk perusahaan baru untuk mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa ini adalah langkah kesiapan organisasi menerima konsesi pemerintah. Namun, nama badan usaha yang dibentuk belum diumumkan secara resmi. (AI Sorban)

    @beritasorban Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, mengakui bahwa Nahdlatul Ulama saat ini menghadapi perundungan dari berbagai kalangan akibat menerima izin usaha pengelolaan tambang. Menurut Ulil, ini adalah risiko yang harus diterima atas keputusan tersebut, karena tidak ada kenikmatan tanpa usaha keras. Ulil juga menolak pandangan yang menganggap batubara sebagai sesuatu yang najis, menyatakan bahwa tambang adalah anugerah Allah SWT untuk bangsa ini dan harus dikelola dengan baik. PBNU telah membentuk perusahaan baru untuk mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah, sebagai bagian dari kesiapan menerima konsesi. #IzinTambangPBNU #PBNU #UlilAbsharAbdalla #TambangBatubara #KrisisLingkungan #PerundunganPBNU #JerBasukiMawaBea #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Sindiran Pedas untuk Menkominfo: Krisis Keamanan Siber, Semua server TNI dinonaktifkan, Bagaimana Nasib Data Kita?

    Sindiran Pedas untuk Menkominfo: Krisis Keamanan Siber, Semua server TNI dinonaktifkan, Bagaimana Nasib Data Kita?

    Berita Video

    Sorbansantri.com – Keamanan siber di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah serangan peretasan besar-besaran melumpuhkan server TNI dan 210 lembaga pusat serta daerah yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Dalam kejadian ini, semua server TNI dinonaktifkan sementara, menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem keamanan data kita.

    Menkominfo, di mana perhatian Anda saat negara ini sedang mengalami krisis keamanan siber yang serius? Kita berbicara tentang peretasan yang menargetkan lembaga-lembaga vital, termasuk Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Data penting dan rahasia yang bocor dijual di pasar gelap oleh seorang peretas yang dikenal sebagai MoonzHaxor. Lantas, apa tindakan nyata dari Kemenkominfo untuk mencegah dan menangani bencana ini?

    “Langkah kami menonaktifkan semua server sementara waktu,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar. Tentu saja, menonaktifkan server adalah langkah yang perlu diambil. Namun, apakah ini solusi jangka panjang yang dapat diandalkan? Bukankah seharusnya Kemenkominfo memiliki rencana pencegahan yang lebih solid sebelum situasi ini terjadi?

    Sementara itu, akun Twitter dengan centang biru, FalcoonFeed.oi atau @FalconFeedsio, mengunggah tangkapan layar penjualan sistem milik Bais TNI. Unggahan tersebut menjelaskan bahwa data dibocorkan oleh MoonzHaxor, pelaku yang sama yang menyerang INAFIS Polri dan PT Astra International Tbk. Ini menambah daftar panjang kegagalan kita dalam menjaga keamanan data.

    Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya migrasi data dan evaluasi sistem. “Kami lagi bekerja untuk mengatasi terutama pelayanan publik agar bisa berjalan kembali seperti sediakala,” katanya. Namun, pertanyaan besarnya adalah: mengapa kita selalu bereaksi setelah serangan terjadi? Dimana antisipasi dan tindakan proaktif yang seharusnya menjadi prioritas utama?

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Sirabuan, menambahkan bahwa data INAFIS Polri yang dijual di pasar gelap adalah data lama. Namun, apakah ini berarti kita hanya bisa bernafas lega sementara? Bukankah setiap kebocoran, entah lama atau baru, menunjukkan bahwa ada celah serius dalam sistem keamanan kita?

    Menkominfo harus segera mengambil langkah konkret dan bukan hanya sekadar reaktif. Ini adalah era digital di mana data adalah aset paling berharga. Kehilangan atau kebocoran data tidak hanya merugikan instansi pemerintah tetapi juga bisa berdampak luas pada keamanan nasional. Kita butuh solusi nyata, bukan janji manis atau langkah-langkah sementara.

    Rakyat Indonesia berhak merasa aman dan percaya bahwa data mereka dilindungi dengan baik. Sudah saatnya Menkominfo berbenah dan menunjukkan tindakan nyata untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Jika tidak, kita hanya akan terus terjebak dalam lingkaran kegagalan yang sama. (AI Sorban)

    @beritasorban Serangan siber besar-besaran kembali mengungkap kelemahan serius dalam sistem keamanan data Indonesia. Semua server TNI dinonaktifkan sementara setelah peretasan 210 website lembaga pusat dan daerah di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Menkominfo, di mana perhatian Anda? Peretas bernama MoonzHaxor berhasil membocorkan data penting milik Badan Intelijen Strategis TNI, dan data ini dijual di pasar gelap. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan hanya reaksi sementara. Dimana antisipasi dan langkah proaktif dari Kemenkominfo? Saatnya Menkominfo berbenah dan memastikan keamanan data kita terjaga. #MenkominfoBerkacaDiri #KeamananSiber #PeretasanTNI #DataIndonesia #GagalLagi #TindakanNyata #AmanahData #CelahKeamanan #SeranganSiber #KeamananData #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Menkominfo Terkena Ransomware: Sistem Kominfo Dipertanyakan

    Menkominfo Terkena Ransomware: Sistem Kominfo Dipertanyakan

    Berita Video

    Sorbansantri.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan menjadi korban serangan ransomware. Insiden ini tidak hanya memicu kekhawatiran masyarakat, tetapi juga mengungkap kelemahan serius dalam sistem keamanan data di institusi yang seharusnya menjadi pusat data terpercaya di Indonesia.

    Menurut Tim IT Sorban Santri, ransomware atau malware adalah program yang dirancang untuk mengenkripsi data dan sering kali disebut virus oleh banyak pengguna komputer atau pengembang. Serangan ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana bisa sebuah institusi sebesar Kominfo, dengan tanggung jawab yang begitu besar terhadap data privat dan publik, terkena serangan seperti ini?

    Para ahli IT dari Sorban Santri menekankan pentingnya memperbarui plugin dan program yang digunakan guna menghindari serangan seperti deface hacking dan lainnya, terutama bagi pengembang yang berhubungan dengan data sensitif. Mereka juga menyoroti bahwa instansi sekelas Kominfo seharusnya memiliki sistem backup yang solid untuk melindungi data negara.

    “Seharusnya Menkominfo sudah mengantisipasi kejadian seperti ini. Namun, kenyataannya mereka masih bisa terkena virus dan menyalahkan hacker. Ini menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam sistem dan cara penanganan data di Kominfo, terutama menjelang tahun politik,” kata seorang ahli IT yang tidak ingin disebutkan namanya.

    Serangan ransomware ini, menurut pendapat para ahli, mirip dengan data yang dikompresi menggunakan WinRAR atau ZIP yang diberi password. Ini mengindikasikan adanya keteledoran dalam penanganan sistem di Menkominfo, bukan semata-mata karena serangan hacker. “Bisa jadi ini adalah script yang menyasar ke Kominfo karena kurangnya perhatian terhadap pembaruan software dan pengelolaan data,” tambah ahli tersebut.

    Masyarakat dan para pengamat IT berharap agar Menkominfo segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keamanannya. Transparansi dan tindakan cepat dalam mengatasi dan mencegah serangan serupa di masa depan menjadi harapan utama agar kejadian ini tidak terulang, mengingat pentingnya data yang dikelola oleh Kominfo.

    Tahun ini, Kominfo telah beberapa kali membuat kebijakan yang kontroversial dan dinilai blunder dalam penanganan dunia networking di Indonesia. Kebijakan seperti pemblokiran PayPal, Telegram, dan upaya membuat akun pengganti untuk platform sosial media X, telah menimbulkan banyak kritik dan dianggap sebagai langkah yang kurang bijaksana.

    Kekonyolan kebijakan-kebijakan tersebut semakin memperkuat pandangan bahwa Kominfo perlu segera berbenah, tidak hanya dalam hal keamanan data tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang lebih matang dan berdampak positif bagi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap kemampuan Kominfo dalam mengelola data dan jaringan informasi di Indonesia kini berada di titik nadir, dan diperlukan langkah konkret untuk memulihkannya. (AI Sorban)

    @beritasorban Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dilaporkan menjadi korban serangan ransomware, mengungkap kelemahan serius dalam sistem keamanan data mereka. Tim IT Sorban Santri menyoroti pentingnya pembaruan rutin dan sistem backup yang solid, terutama bagi instansi sebesar Kominfo yang menangani data privat dan publik. Insiden ini menambah daftar panjang kebijakan kontroversial Kominfo tahun ini, termasuk pemblokiran PayPal dan Telegram, serta upaya menggantikan media sosial X. Masyarakat mendesak agar Kominfo segera berbenah dan memperbaiki sistem keamanannya, demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keamanan data nasional, terutama menjelang tahun politik. #KominfoKenaRansomware #KeamananDataBobrok #BlunderKominfo #KepercayaanPublik #ransomeware #ddos #fyp #fypシ゚viral #breakingnews ♬ suara asli – Sorban Santri
  • Desain Poster HUT Jokowi Mirip Ucapan Duka: Menkominfo Dikritik Warganet

    Desain Poster HUT Jokowi Mirip Ucapan Duka: Menkominfo Dikritik Warganet

    Berita Video

    Sorbansantri.com – Lini masa X digegerkan dengan ucapan selamat ulang tahun (HUT) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke-63 yang diunggah oleh akun resmi @kemkominfo pada Jumat (21/6/2024). Namun, ucapan selamat tersebut menjadi kontroversial karena desain poster yang diunggah tidak biasa dan dinilai mirip dengan ucapan duka cita.

    “Keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Informatika mengucapkan, selamat ulang tahun ke-63 Bapak Joko Widodo,” demikian bunyi status unggahan akun X @kemkominfo yang dikutip dari Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (22/6/2024). Sayangnya, desain poster yang digunakan membuat banyak warganet salah paham dan menyimpulkan bahwa poster tersebut mirip dengan ucapan untuk orang meninggal.

    Reaksi warganet sangat cepat dan akun X @kemkominfo langsung diserbu dengan komentar mempertanyakan desain yang kontroversial tersebut. Banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa sebuah ucapan ulang tahun didesain sedemikian rupa hingga menyerupai ucapan duka cita.

    Tak lama setelah unggahan tersebut ramai dibahas, akun @kemkominfo segera menghapus postingan tersebut. Meskipun begitu, beberapa warganet telah menyimpan tangkapan layar ucapan tersebut dan membagikannya kembali, membuat ratusan bahkan ribuan warganet semakin gaduh membahas desain yang dinilai aneh itu.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika belum memberikan penjelasan resmi terkait kontroversi desain poster HUT Presiden Jokowi ini. Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya ketelitian dalam mendesain materi publik, terutama yang berkaitan dengan tokoh-tokoh penting negara. (AI Sorban)

    @beritasorban Lini masa X digegerkan dengan ucapan ulang tahun Presiden Joko Widodo yang ke-63, diunggah oleh akun resmi @kemkominfo. Sayangnya, desain poster ucapan tersebut menjadi kontroversial karena mirip dengan ucapan duka cita. Warganet dengan cepat merespons, mengkritik desain yang dinilai tidak pantas tersebut. Banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa sebuah ucapan ulang tahun dirancang seperti ucapan untuk orang meninggal. Akun @kemkominfo segera menghapus unggahan itu, namun tangkapan layar sudah menyebar luas, menyebabkan kegaduhan di media sosial. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya ketelitian dalam mendesain materi publik. #HUTJokowi63 #KemkominfoKontroversi #PosterKontroversial #DesainGagal #sekelaskemkominfo #fyp #fypシ゚viral ♬ suara asli – Sorban Santri